oleh Admin LPKN | Jun 14, 2026 | Bisnis dan Umum
Pancasila pada sila kelima secara gamblang mengamanatkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Dalam konteks administrasi publik, amanat ini diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa...
oleh Admin LPKN | Jun 13, 2026 | BLU
Ketika pemerintah menggulirkan konsep Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat pusat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat daerah, sebuah paradigma baru dalam administrasi publik resmi dimulai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan...
oleh Admin LPKN | Jun 12, 2026 | DPRD
Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewajiban konstitusional untuk kembali ke daerah pemilihannya (dapil) guna menyerap aspirasi konstituen. Agenda berkala ini dikenal dengan istilah masa reses. Secara filosofis, reses adalah instrumen...
oleh Admin LPKN | Jun 11, 2026 | DPRD
Setiap tahun, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai tingkatan pemerintahan mengambil sumpah jabatan untuk mengabdi kepada negara. Seiring dengan guliran reformasi birokrasi, pemerintah secara masif mengampanyekan penerapan sistem meritokrasi. Berdasarkan...
oleh Admin LPKN | Jun 10, 2026 | Keuangan
Siklus politik lima tahunan di Indonesia, baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, selalu membawa dinamika tersendiri dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu fenomena yang paling konsisten muncul ke permukaan menjelang...
oleh Admin LPKN | Jun 9, 2026 | LAKIP
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan pilar utama reformasi birokrasi di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap...
