oleh Admin LPKN | Jul 25, 2026 | Aset Daerah
Penilaian nilai wajar (fair value) atas Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu pilar utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang transparan dan akuntabel. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menuntut setiap...
oleh Admin LPKN | Jul 24, 2026 | BLU
Badan Layanan Umum (BLU)—dan di tingkat daerah dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)—dibentuk sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau...
oleh Admin LPKN | Jul 23, 2026 | Monev
Di era digitalisasi tata kelola pemerintahan (e-Government), transformasi birokrasi terus dipacu melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu manifestasi paling nyata dari semangat transformasi ini adalah menjamurnya berbagai sistem...
oleh Admin LPKN | Jul 22, 2026 | Pengadaan
Kebijakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan salah satu langkah strategis nasional untuk memperkuat struktur industri domestik, mendorong kemandirian ekonomi, serta mengurangi ketergantungan...
oleh Admin LPKN | Jul 21, 2026 | Tata Naskah
Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,...
oleh Admin LPKN | Jul 20, 2026 | BLU
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) didesain sebagai terobosan fleksibilitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Melalui pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD), unit kerja pelayanan publik—seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, hingga...
