oleh Admin LPKN | Okt 18, 2026 | Desa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka babak baru bagi pengakuan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam paradigma baru ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai sekadar pelaksana administratif hierarki terbawah birokrasi...
oleh Admin LPKN | Okt 3, 2026 | Desa
Pemberian mandat desentralisasi fiskal melalui kucuran Dana Desa secara langsung ke kas desa menandai babak baru dalam sejarah tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan mandat regulasi perundang-undangan desa, pemerintah desa tidak lagi diposisikan sebagai...
oleh Admin LPKN | Sep 4, 2026 | Desa
Pembangunan ekonomi berbasis perdesaan senantiasa menjadi poros utama dari agenda penguatan ekonomi nasional di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan penetapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) hadir sebagai...
oleh Admin LPKN | Jul 4, 2026 | Desa
Program digitalisasi desa merupakan salah satu agenda strategis nasional yang digadang-gadang mampu memangkas kesenjangan informasi, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal di tingkat tapak. Melalui berbagai inisiatif...
oleh Admin LPKN | Jun 8, 2026 | Desa
Dalam arsitektur birokrasi pemerintahan daerah di Indonesia, kecamatan memegang posisi strategis sebagai jembatan penghubung antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa. Pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peran kecamatan...
oleh Admin LPKN | Jun 1, 2026 | Desa
Sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, arus demokratisasi dan desentralisasi fiskal di Indonesia mengalami pergeseran radikal. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan yang pasif, melainkan sebagai subjek mandiri yang memegang...
