Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema.
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah.
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Mengapa Banyak Kendaraan Dinas Pemda Raib Tanpa Jejak
Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari sekian banyak temuan yang berulang, salah satu yang paling konseptual sekaligus ironis adalah hilangnya aset bergerak berupa...
Mengapa Layanan Pengaduan Masyarakat Sering Berakhir Tanpa Solusi
Di era keterbukaan informasi dan digitalisasi saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah—berlomba-lomba meluncurkan kanal pengaduan masyarakat. Mulai dari aplikasi berbasis Android dan iOS, nomor WhatsApp khusus, akun media sosial...
Konflik Kepentingan dalam Pengangkatan Dewan Pengawas BLU Daerah
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibentuk dengan filosofi yang sangat mulia: memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat—seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas....
Study Banding DPRD Lebih Mirip Plesiran Ketimbang Cari Solusi
Setiap kali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)—baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—menyusun Rencana Kerja Tahunan, agenda "Study Banding" atau Kunjungan Kerja (Kunjek) hampir selalu menempati porsi yang sangat dominan. Anggaran miliaran rupiah dari...
Praktis Jual Beli Jabatan Masih Subur di Lingkungan Pemda
Setiap kali gerbong mutasi, rotasi, atau promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) digulirkan, aura ketegangan dan desas-desus selalu menyelimuti koridor-koridor kantor pemerintahan. Di atas kertas, proses pergeseran posisi Aparatur Sipil Negara (ASN)...
Kebiasaan Mark Up Anggaran Sudah Dianggap Lumrah oleh Birokrat
Di dalam diskursus mengenai tata kelola keuangan negara di Indonesia, istilah mark up atau penggelembungan anggaran bukanlah barang baru. Fenomena ini telah menjadi catatan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai...
Terima kasih kepada instansi yang telah menggunakan jasa kami
