Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah,
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Penyebab Utama Banyak Kendaraan Dinas Pemda Menjadi Aset Mangkrak
Pemandangan sudut kantor pemerintahan daerah (Pemda) yang dihiasi oleh deretan mobil atau sepeda motor dinas berdebu, ban kempes, hingga bodi berkarat bukanlah hal yang asing di Indonesia. Kendaraan dinas yang pada awalnya dialokasikan menggunakan uang rakyat untuk...
Problematika Penilaian Nilai Wajar Aset Daerah Untuk Laporan Keuangan
Penilaian nilai wajar (fair value) atas Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu pilar utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang transparan dan akuntabel. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menuntut setiap...
Problematika Penetapan Tarif Layanan BLU Yang Adil Bagi Masyarakat Mampu dan Miskin
Badan Layanan Umum (BLU)—dan di tingkat daerah dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)—dibentuk sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau...
Solusi Mengatasi Tumpang Tindih Aplikasi Monitoring Di Instansi Pemerintah
Di era digitalisasi tata kelola pemerintahan (e-Government), transformasi birokrasi terus dipacu melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu manifestasi paling nyata dari semangat transformasi ini adalah menjamurnya berbagai sistem...
Tantangan Terbesar Pengadaan Barang Jasa Dalam Mengakomodasi Produk Dalam Negeri
Kebijakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan salah satu langkah strategis nasional untuk memperkuat struktur industri domestik, mendorong kemandirian ekonomi, serta mengurangi ketergantungan...
Mengapa Pengelolaan Arsip Inaktif Sering Diabaikan dan Menumpuk Tanpa Aturan
Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,...
Terima kasih kepada instansi yang telah menggunakan jasa kami
