Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema.
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah.
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Cloud Computing bagi Pemda: Hemat Biaya atau Risiko?
Fajar Baru Digitalisasi Pemerintahan Transformasi digital di Indonesia bukan lagi sekadar pilihan, melainkan mandat konstitusi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam upaya mengejar efisiensi,...
Strategi Menghadapi Defisit Anggaran di Tahap Perencanaan
Dalam dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian di tahun 2026, tantangan terbesar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) bukan lagi sekadar menyerap anggaran, melainkan bagaimana tetap mampu membiayai program prioritas di tengah ancaman defisit. Defisit anggaran...
Opsen Pajak: Harapan Baru Pendapatan Daerah
Sejak bergulirnya era otonomi daerah, kemandirian fiskal selalu menjadi isu sentral dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Banyak Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih sangat bergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah Pusat, sementara potensi pendapatan asli...
Terima kasih kepada instansi yang telah menggunakan jasa kami
