Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema.
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah,
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Mengapa Banyak Aset Pemerintah Tidak Produktif? Ini Masalah yang Sering Terjadi
Pengelolaan Barang Milik Negara maupun Barang Milik Daerah merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur derajat efektivitas administrasi publik modern. Dalam diskursus ilmu pemerintahan, aset publik bukan sekadar entitas kebendaan pasif yang tercantum di atas...
Masalah yang Sering Dihadapi BLU dalam Mengelola Keuangan
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara konseptual merupakan tonggak penting modernisasi administrasi publik di Indonesia. Desain kelembagaan ini diperkenalkan untuk memberikan ruang kelonggaran anggaran...
Aset Desa: Potensi Besar yang Sering Tidak Dikelola dengan Baik
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka babak baru bagi pengakuan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam paradigma baru ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai sekadar pelaksana administratif hierarki terbawah birokrasi...
Reses DPRD: Sekadar Menyerap Aspirasi atau Harus Menghasilkan Kebijakan?
Masa reses merupakan agenda konstitusional yang menempati posisi sentral dalam arsitektur demokrasi perwakilan di tingkat lokal. Dalam tradisi parlemen dan ilmu pemerintahan, reses bukanlah masa libur atau penghentian aktivitas kedinasan bagi para anggota Dewan...
Cara Membangun Budaya Kerja ASN yang Profesional
Pembangunan budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional menempati posisi paling mendasar dalam agenda reformasi birokrasi dan modernisasi administrasi publik di Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun, birokrasi pemerintah kerap diposisikan sebagai...
Alasan Inventarisasi Aset Pemerintah Sering Menjadi Masalah
Inventarisasi aset merupakan salah satu pilar paling mendasar dalam kerangka administrasi publik dan tata kelola keuangan negara. Kegiatan pendataan, pencatatan, verifikasi fisik, serta pelaporan seluruh Barang Milik Negara maupun Barang Milik Daerah bukan sekadar...
Terima kasih kepada instansi yang telah menggunakan jasa kami
