Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah,
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Ketika Aset Daerah Ada Tetapi Tidak Memberikan Manfaat bagi Masyarakat
Aset daerah merupakan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Aset ini dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Secara ideal,...
Mengapa Banyak BUMD Sulit Berkembang Meskipun Memiliki Modal Pemerintah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan dengan dua tujuan utama yang saling melengkapi, yaitu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai penggerak perekonomian serta penyedia pelayanan publik di tingkat lokal. Dalam konsep dasarnya, BUMD...
Apa yang Harus Berubah Agar BUMD Menjadi Mesin Ekonomi Daerah
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan dengan ekspektasi besar untuk menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Selain berfungsi sebagai penyedia layanan publik, BUMD diproyeksikan menjadi mesin pencetak laba yang mampu menyumbang Pendapatan Asli...
Koperasi Desa Merah Putih dan Tantangan Baru Pemerintahan Desa
Pembangunan ekonomi berbasis perdesaan senantiasa menjadi poros utama dari agenda penguatan ekonomi nasional di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan penetapan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) hadir sebagai...
Fleksibilitas BLU Sampai di Mana Pemerintah Boleh Menggunakannya
Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat pusat maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat daerah dibentuk sebagai solusi atas kaku dan lambatnya mekanisme pengelolaan keuangan negara konvensional. Melalui skema ini, instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok...
Potensi Bisnis Daerah yang Sering Tidak Dilihat Pemerintah Daerah
Setiap daerah di Indonesia dianugerahi karakteristik geografis, budaya, demografi, serta sumber daya alam yang unik. Keunikan ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar jika dikelola dan dikembangkan dengan strategi bisnis yang tepat. Pemerintah daerah memegang...
Terima kasih kepada instansi yang telah menggunakan jasa kami
