oleh Admin LPKN | Agu 7, 2026 | Keuangan
Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Setiap tahun fiskal, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)...
oleh Admin LPKN | Jul 9, 2026 | Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal paling krusial bagi pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan, menyelenggarakan pelayanan publik, serta menggerakkan roda perekonomian lokal. Dalam struktur APBD di sebagian besar...
oleh Admin LPKN | Jun 17, 2026 | Keuangan
Di dalam diskursus mengenai tata kelola keuangan negara di Indonesia, istilah mark up atau penggelembungan anggaran bukanlah barang baru. Fenomena ini telah menjadi catatan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai...
oleh Admin LPKN | Jun 10, 2026 | Keuangan
Siklus politik lima tahunan di Indonesia, baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, selalu membawa dinamika tersendiri dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu fenomena yang paling konsisten muncul ke permukaan menjelang...
oleh Admin LPKN | Mei 19, 2026 | Keuangan
Kemandirian fiskal merupakan cita-cita luhur dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa lagi hanya bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan harus mampu menstimulasi perekonomian lokal...
oleh Admin LPKN | Mei 5, 2026 | Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen kebijakan publik paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD bukan sekadar lembaran angka-angka administratif yang memuat estimasi pendapatan dan belanja, melainkan representasi dari...
