oleh Admin LPKN | Jun 17, 2026 | Keuangan
Di dalam diskursus mengenai tata kelola keuangan negara di Indonesia, istilah mark up atau penggelembungan anggaran bukanlah barang baru. Fenomena ini telah menjadi catatan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai...
oleh Admin LPKN | Jun 10, 2026 | Keuangan
Siklus politik lima tahunan di Indonesia, baik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, selalu membawa dinamika tersendiri dalam tata kelola keuangan daerah. Salah satu fenomena yang paling konsisten muncul ke permukaan menjelang...
oleh Admin LPKN | Mei 19, 2026 | Keuangan
Kemandirian fiskal merupakan cita-cita luhur dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa lagi hanya bertumpu pada dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan harus mampu menstimulasi perekonomian lokal...
oleh Admin LPKN | Mei 5, 2026 | Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dokumen kebijakan publik paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. APBD bukan sekadar lembaran angka-angka administratif yang memuat estimasi pendapatan dan belanja, melainkan representasi dari...
oleh Admin LPKN | Apr 12, 2026 | Keuangan
Dalam tata kelola keuangan negara di Indonesia, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering kali dirayakan sebagai pencapaian luar biasa. Namun, di tahun 2026 ini, perspektif tersebut telah bergeser. WTP kini dipandang sebagai...
oleh Admin LPKN | Mar 30, 2026 | Keuangan
Banyak orang alergi melihat angka. Apalagi kalau angkanya berderet panjang. Ada nol-nya sembilan. Ada yang dua belas. Pusing. Belum lagi istilah-istilahnya. Ada SILPA. Ada Belanja Modal. Ada Pendapatan Asli Daerah. Rasanya seperti membaca mantra dukun. Padahal,...
