oleh Admin LPKN | Jun 22, 2026 | Aset Daerah
Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari sekian banyak temuan yang berulang, salah satu yang paling konseptual sekaligus ironis adalah hilangnya aset bergerak berupa...
oleh Admin LPKN | Jun 15, 2026 | Aset Daerah
Pemandangan gedung-gedung beton setengah jadi dengan besi-besi mencuat yang mulai berkarat, atau bangunan megah yang ditumbuhi semak belukar karena tak kunjung dihuni, menjadi potret buram yang jamak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Ironisnya,...
oleh Admin LPKN | Mei 27, 2026 | Aset Daerah
Tantangan terbesar yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia saat ini adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan aset publik. Di sisi lain, tuntutan...
oleh Admin LPKN | Mei 26, 2026 | Aset Daerah
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan prestasi tertinggi yang diraih oleh instansi pemerintah—baik pusat maupun daerah—dalam hal pengelolaan keuangan. Opini ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara...
oleh Admin LPKN | Mei 23, 2026 | Aset Daerah
Di era otonomi daerah, kepemilikan dan pengelolaan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan komponen vital yang menentukan kemandirian serta kapasitas fiskal pemerintah daerah (Pemda). Aset berupa tanah, khususnya, memiliki nilai strategis yang luar biasa...
oleh Admin LPKN | Mei 1, 2026 | Aset Daerah
Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu implikasi utama dari kebijakan ini adalah tuntutan kemandirian fiskal. Pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa lagi...