021 47862224 [email protected]
  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Galeri
  • Klien
  • Registrasi
Diklat LPKN
  • Beranda
  • Profil LPKN
    • Sambutan Ketua
    • Sejarah Berdirinya LPKN
    • Visi & Misi
    • Identitas Lembaga
  • Pendidikan & Pelatihan
    • Tata Tertib Peserta
    • Sarana dan Fasilitas
    • Alumni
    • Hasil Ujian
  • Jadwal Pelatihan
  • Testimoni
  • Info
    • Press Rilis Diklat
    • Keuangan
    • LAKIP
    • Artikel
  • Kontak
Pilih Laman
Mengapa Banyak Kendaraan Dinas Pemda Raib Tanpa Jejak

Mengapa Banyak Kendaraan Dinas Pemda Raib Tanpa Jejak

oleh Admin LPKN | Jun 22, 2026 | Aset Daerah

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dari sekian banyak temuan yang berulang, salah satu yang paling konseptual sekaligus ironis adalah hilangnya aset bergerak berupa...
Ironi Gedung Pemerintah Mangkrak Akibat Ego Sektoral Antardinas

Ironi Gedung Pemerintah Mangkrak Akibat Ego Sektoral Antardinas

oleh Admin LPKN | Jun 15, 2026 | Aset Daerah

Pemandangan gedung-gedung beton setengah jadi dengan besi-besi mencuat yang mulai berkarat, atau bangunan megah yang ditumbuhi semak belukar karena tak kunjung dihuni, menjadi potret buram yang jamak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Ironisnya,...
Pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam Pengelolaan Aset Daerah

Pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam Pengelolaan Aset Daerah

oleh Admin LPKN | Mei 27, 2026 | Aset Daerah

Tantangan terbesar yang dihadapi oleh sebagian besar Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia saat ini adalah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendanai pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan aset publik. Di sisi lain, tuntutan...
Peran Manajemen Aset yang Akuntabel dalam Mempertahankan Opini WTP dari BPK

Peran Manajemen Aset yang Akuntabel dalam Mempertahankan Opini WTP dari BPK

oleh Admin LPKN | Mei 26, 2026 | Aset Daerah

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan prestasi tertinggi yang diraih oleh instansi pemerintah—baik pusat maupun daerah—dalam hal pengelolaan keuangan. Opini ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara...
Analisis Hukum dan Birokrasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Pemerintah Daerah

Analisis Hukum dan Birokrasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Aset Pemerintah Daerah

oleh Admin LPKN | Mei 23, 2026 | Aset Daerah

Di era otonomi daerah, kepemilikan dan pengelolaan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan komponen vital yang menentukan kemandirian serta kapasitas fiskal pemerintah daerah (Pemda). Aset berupa tanah, khususnya, memiliki nilai strategis yang luar biasa...
Strategi Optimalisasi Aset Daerah Terbengkalai untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Strategi Optimalisasi Aset Daerah Terbengkalai untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

oleh Admin LPKN | Mei 1, 2026 | Aset Daerah

Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu implikasi utama dari kebijakan ini adalah tuntutan kemandirian fiskal. Pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa lagi...
« Entri Terdahulu

Terbaru

  • Anggaran Miliaran untuk Aplikasi Daerah yang Berakhir Jadi Sampah Digital 30 Juni 2026
  • Mengapa Proyek Digitalisasi Birokrasi Kerap Dikorupsi dari Dalam 29 Juni 2026
  • Mengapa Target dalam RPJMD Sering Kali Terlalu Muluk dan Tidak Realistis 28 Juni 2026
  • Mengapa Perencanaan Pembangunan Sering Mengabaikan Dampak Lingkungan 27 Juni 2026
  • Mengapa Proses Verifikasi Naskah Dinas Harus Melewati Banyak Lapisan Pejabat 26 Juni 2026

Kategori

  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Aset Daerah
  • Bisnis dan Umum
  • BLU
  • Desa
  • DPRD
  • Kepegawaian
  • Kependudukan
  • Keuangan
  • LAKIP
  • Monev
  • Pajak
  • Pemerintahan
  • Pengadaan
  • Perencanaan
  • Press Rilis Diklat
  • Tata Naskah
  • Teknologi

Jam Kerja

Senin – Jumat
08.00 – 17.00 WIB

Sabtu
08.00 – 13.00 WIB

Kantor Pusat

Gedung Linggardjati Lt.1
Jalan Kayu Putih II No. 7 Pulogadung – Jakarta Timur
T. 021 47862224
F. 021 47867127

Tentang LPKN

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) adalah institusi pengembangan SDM pemerintah dan swasta, penyelenggara pelatihan, pendampingan, dan konsultasi profesional, terakreditasi A oleh LKPP.

Hotline

Call Center :
0811-9523-022

WA Center :
0811-1326-000
0811-8042-811

[email protected]
021-47862224
diklatlpkn.id

Diklat LPKN © 2019