oleh Admin LPKN | Mei 26, 2026 | Aset Daerah
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan prestasi tertinggi yang diraih oleh instansi pemerintah—baik pusat maupun daerah—dalam hal pengelolaan keuangan. Opini ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara...
oleh Admin LPKN | Mei 23, 2026 | Aset Daerah
Di era otonomi daerah, kepemilikan dan pengelolaan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan komponen vital yang menentukan kemandirian serta kapasitas fiskal pemerintah daerah (Pemda). Aset berupa tanah, khususnya, memiliki nilai strategis yang luar biasa...
oleh Admin LPKN | Mei 1, 2026 | Aset Daerah
Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu implikasi utama dari kebijakan ini adalah tuntutan kemandirian fiskal. Pemerintah daerah (Pemda) tidak bisa lagi...
oleh Admin LPKN | Apr 19, 2026 | Aset Daerah, Bisnis dan Umum
Di era kompetisi antarwilayah yang semakin ketat, setiap daerah dituntut untuk memiliki daya tarik yang unik agar dapat menarik investasi, talenta, maupun wisatawan. Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan memang penting, namun pembangunan citra...
oleh Admin LPKN | Apr 18, 2026 | Aset Daerah
Dalam manajemen Barang Milik Daerah (BMD), perhatian sering kali tercurah pada proses pengadaan dan pemeliharaan. Namun, ada satu siklus hidup aset yang sering kali terabaikan atau sengaja ditunda-tunda: Penghapusan. Di gudang-gudang instansi pemerintah, mulai dari...
oleh Admin LPKN | Mar 31, 2026 | Aset Daerah
Persoalan aset daerah itu sering kali mirip dengan urusan warisan di keluarga besar. Selama orang tua masih ada, semua tampak rukun. Begitu orang tua tiada, mulailah rebutan tanah, rumah, hingga ruko. Di pemerintahan, “orang tua” itu adalah administrasi...
