oleh Admin LPKN | Mar 7, 2025 | Keuangan
Pendahuluan Dalam era reformasi birokrasi dan desentralisasi, tata kelola keuangan daerah menjadi salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Permendagri No. 77 Tahun 2020 merupakan salah satu regulasi yang memberikan...
oleh Admin LPKN | Mar 6, 2025 | Keuangan
Pendahuluan Penganggaran daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Proses penyusunan anggaran daerah tidak hanya sekadar pengalokasian dana, melainkan juga merupakan instrumen untuk mendorong pembangunan yang...
oleh Admin LPKN | Mar 5, 2025 | Keuangan
Pendahuluan Penganggaran daerah merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, model penganggaran tradisional...
oleh Admin LPKN | Mar 4, 2025 | Keuangan
Pendahuluan Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan transparansi anggaran di tingkat pemerintahan daerah, Permendagri No. 77 Tahun 2020 hadir sebagai landasan kebijakan yang mengatur mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di...
oleh Admin LPKN | Mar 3, 2025 | Keuangan
Pendahuluan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Proses penyusunan APBD harus mengacu pada peraturan yang berlaku untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi...
oleh Admin LPKN | Mar 2, 2025 | Keuangan
Pendahuluan Permendagri No. 77 Tahun 2020 merupakan salah satu regulasi penting yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman operasional,...
