oleh Admin LPKN | Mar 4, 2025 | Keuangan
Pendahuluan Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan transparansi anggaran di tingkat pemerintahan daerah, Permendagri No. 77 Tahun 2020 hadir sebagai landasan kebijakan yang mengatur mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di...
oleh Admin LPKN | Mar 3, 2025 | Keuangan
Pendahuluan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Proses penyusunan APBD harus mengacu pada peraturan yang berlaku untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi...
oleh Admin LPKN | Mar 2, 2025 | Keuangan
Pendahuluan Permendagri No. 77 Tahun 2020 merupakan salah satu regulasi penting yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman operasional,...
oleh Admin LPKN | Mar 1, 2025 | Keuangan
Pendahuluan Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan sejumlah peraturan yang dirancang untuk menjawab tantangan era reformasi birokrasi dan...
oleh Admin LPKN | Okt 31, 2024 | Keuangan
Manajemen anggaran dan pengeluaran pemerintah merupakan elemen penting dalam menjaga kestabilan fiskal dan ekonomi suatu negara. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk mengalokasikan anggaran secara efektif, efisien, dan transparan, sambil meminimalkan risiko yang...
oleh Admin LPKN | Agu 25, 2024 | Keuangan
Dalam era di mana efisiensi anggaran menjadi prioritas utama bagi pemerintah, penerapan prinsip Kaizen menawarkan solusi praktis untuk mengelola anggaran dengan lebih efektif. Kaizen, yang berarti “perbaikan berkelanjutan,” adalah metodologi yang berfokus...
