021 47862224 [email protected]

Bagaimana Proses Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020?

oleh | Mar 3, 2025 | Keuangan

Pendahuluan

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Proses penyusunan APBD harus mengacu pada peraturan yang berlaku untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan anggaran. Permendagri No. 77 Tahun 2020 memberikan kerangka kerja yang komprehensif mengenai mekanisme penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dengan menitikberatkan pada sinergi antar instansi dan pemanfaatan teknologi informasi. Artikel ini mengulas secara mendalam mengenai tahapan dan proses penyusunan APBD berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020, beserta tantangan, solusi, dan manfaat jangka panjang yang dapat dicapai.

Latar Belakang Permendagri No. 77 Tahun 2020

Permendagri No. 77 Tahun 2020 dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika pembangunan dan desentralisasi di Indonesia. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri menganggap perlu adanya standar operasional yang konsisten untuk pengelolaan keuangan dan administrasi daerah guna menjawab tantangan birokrasi yang semakin kompleks. Di tengah era digital, peraturan ini juga mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akurasi data, sehingga proses penyusunan APBD tidak hanya mengutamakan angka-angka semata, tetapi juga kualitas manajemen dan partisipasi publik.

Beberapa latar belakang penting dari penerbitan Permendagri No. 77 Tahun 2020 antara lain:

  • Modernisasi Birokrasi: Mengadaptasi teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi dan efisiensi dalam pengelolaan APBD.
  • Peningkatan Akuntabilitas: Menjamin bahwa setiap komponen pendapatan dan belanja daerah dipertanggungjawabkan secara terbuka.
  • Koordinasi Lintas Sektor: Mewujudkan sinergi antara instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan stakeholder lain agar penyusunan APBD dapat mencerminkan prioritas pembangunan daerah secara menyeluruh.

Tujuan Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020

Tujuan utama dari penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dalam penyusunan APBD adalah menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstandarisasi sehingga:

  • Proses penyusunan APBD berjalan secara sistematis dan akuntabel.
  • Data dan informasi keuangan daerah tersaji dengan akurat dan dapat diakses secara real time.
  • Partisipasi dan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran meningkat.
  • Penggunaan anggaran daerah dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tahapan Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020

Proses penyusunan APBD berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Masing-masing tahapan dirancang untuk memastikan bahwa anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan serta potensi daerah secara optimal. Berikut adalah rincian tahapan tersebut:

1. Perencanaan dan Pengumpulan Data

Tahap awal penyusunan APBD dimulai dengan perencanaan strategis dan pengumpulan data yang relevan. Pada tahap ini, pemerintah daerah melakukan:

  • Analisis Kondisi Ekonomi dan Sosial: Mengidentifikasi potensi pendapatan daerah, potensi belanja, serta tantangan yang dihadapi. Hal ini meliputi kajian terhadap indikator ekonomi, demografi, dan kebutuhan masyarakat.
  • Inventarisasi Program dan Kegiatan: Mengumpulkan data mengenai program prioritas, kegiatan pembangunan, serta rencana kerja yang telah disusun oleh masing-masing instansi. Data ini menjadi dasar penyusunan rencana anggaran.
  • Evaluasi Kinerja Anggaran Tahun Sebelumnya: Menelaah capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.

Pendekatan berbasis data ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi nyata di lapangan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

2. Penyusunan Rancangan APBD

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah penyusunan rancangan APBD yang mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Tahapan ini meliputi:

  • Perumusan Prioritas Pembangunan: Menentukan program dan kegiatan yang akan menjadi fokus penggunaan anggaran berdasarkan aspirasi masyarakat dan rencana strategis daerah.
  • Penyusunan Anggaran Pendapatan: Menghitung potensi pendapatan yang dapat diperoleh daerah, baik dari sumber-sumber asli daerah, transfer dari pemerintah pusat, maupun sumber pendapatan lain yang sah.
  • Penyusunan Anggaran Belanja: Mengalokasikan dana untuk berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik. Di sini, penting untuk memastikan keseimbangan antara belanja operasional dan investasi pembangunan.
  • Proyeksi Pembiayaan dan Pembiayaan Tambahan: Menyusun rencana pendanaan yang realistis, termasuk upaya untuk mendapatkan pembiayaan tambahan melalui kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga keuangan.

Rancangan APBD harus disusun secara terintegrasi dengan memperhatikan keterkaitan antara pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar anggaran yang dihasilkan dapat mencerminkan realitas ekonomi dan aspirasi pembangunan daerah.

3. Koordinasi Antar Instansi dan Stakeholder

Salah satu aspek krusial dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 adalah sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD. Pada tahap ini dilakukan:

  • Rapat Koordinasi dan Konsultasi: Melibatkan pimpinan instansi, unit pelaksana teknis, serta stakeholder eksternal untuk mendiskusikan rancangan APBD. Forum ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi potensi konflik, serta menyusun solusi bersama.
  • Integrasi Data dan Informasi: Pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Integrasi ini membantu memastikan bahwa data yang digunakan akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Fasilitasi Diskusi dan Partisipasi Publik: Keterlibatan masyarakat melalui forum konsultasi atau musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musdes) menjadi salah satu cara untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan APBD.

Koordinasi yang baik antar instansi dan keterlibatan stakeholder membantu menyusun APBD yang lebih representatif dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

4. Evaluasi dan Verifikasi Rancangan

Sebelum finalisasi, rancangan APBD harus melalui proses evaluasi dan verifikasi untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan dan kondisi daerah. Proses ini meliputi:

  • Review Internal: Setiap unit atau bidang di pemerintahan daerah melakukan evaluasi mendalam terhadap rincian anggaran yang telah disusun. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan dana dan kesesuaian dengan program prioritas.
  • Verifikasi Data: Menggunakan sistem informasi terintegrasi, data yang disusun diverifikasi ulang agar tidak terjadi kekeliruan perhitungan maupun penyimpangan dalam alokasi anggaran.
  • Audit Internal: Tim audit internal melakukan pengecekan menyeluruh terhadap dokumen dan laporan anggaran. Hasil audit ini menjadi bahan revisi untuk memastikan bahwa APBD telah sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku.

Tahap evaluasi dan verifikasi ini sangat penting untuk meminimalisir potensi kesalahan dan memastikan bahwa APBD nantinya dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan.

5. Penyempurnaan dan Finalisasi APBD

Setelah melalui proses evaluasi dan verifikasi, tahap akhir adalah penyempurnaan dan finalisasi APBD. Pada tahap ini, dilakukan:

  • Revisi Berdasarkan Masukan Stakeholder: Hasil konsultasi dan evaluasi internal diintegrasikan ke dalam rancangan APBD sehingga dokumen final mencerminkan konsensus dan aspirasi semua pihak.
  • Penyusunan Dokumen Final: Menyusun dokumen APBD yang lengkap dan komprehensif, mencakup seluruh aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dokumen final harus memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas yang telah diatur dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020.
  • Persetujuan oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD): Sebelum diajukannya ke pemerintah pusat, dokumen APBD biasanya dipresentasikan dan disahkan oleh BPD sebagai representasi aspirasi masyarakat dan pengawasan anggaran.

Proses finalisasi ini memastikan bahwa APBD yang disusun telah melalui serangkaian mekanisme evaluasi yang ketat dan siap dijadikan dasar pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah.

Peran Teknologi Informasi dalam Penyusunan APBD

Salah satu inovasi penting dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020 adalah integrasi teknologi informasi dalam setiap tahapan penyusunan APBD. Penggunaan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) memungkinkan:

  • Akses Data Real Time: Data keuangan dan kinerja pembangunan dapat diakses secara langsung, memudahkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
  • Transparansi dan Akurasi: Sistem digital mengurangi kemungkinan kesalahan input data serta memudahkan proses audit internal dan eksternal.
  • Kolaborasi Antar Instansi: Integrasi data antar unit kerja dan instansi memungkinkan koordinasi yang lebih baik, sehingga setiap pihak dapat melihat gambaran besar penyusunan APBD.

Teknologi informasi tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik karena data yang disajikan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keterlibatan Masyarakat dan Partisipasi Publik

Permendagri No. 77 Tahun 2020 menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan APBD. Keterlibatan masyarakat diwujudkan melalui:

  • Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musdes): Forum ini menjadi wadah aspirasi masyarakat di tingkat desa yang nantinya dikomunikasikan ke tingkat kecamatan, kabupaten, atau kota.
  • Forum Konsultasi Publik: Beberapa daerah mengadakan forum diskusi atau konsultasi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.
  • Transparansi Informasi: Publik memiliki akses terhadap informasi penyusunan APBD melalui website resmi pemerintah daerah atau sistem informasi keuangan. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami dan memberikan masukan terhadap rancangan APBD.

Partisipasi publik yang aktif tidak hanya memperkaya proses perumusan APBD, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan bersama atas penggunaan dana publik, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan daerah.

Pengawasan dan Evaluasi Implementasi APBD

Setelah APBD difinalisasi dan disahkan, pengawasan dan evaluasi menjadi tahap yang tidak kalah penting. Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengatur mekanisme pengawasan internal dan eksternal, di antaranya:

  • Audit Berkala: Pemerintah daerah diwajibkan melakukan audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD sesuai dengan dokumen perencanaan.
  • Evaluasi Kinerja Program: Setiap program dan kegiatan yang didanai APBD dievaluasi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan di tahun anggaran berikutnya.
  • Pelaporan Publik: Transparansi informasi melalui pelaporan berkala kepada masyarakat memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dapat dipantau secara publik, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir.

Mekanisme pengawasan yang kuat memberikan jaminan bahwa APBD tidak hanya disusun dengan baik, tetapi juga diimplementasikan secara optimal demi kemajuan pembangunan daerah.

Tantangan dan Solusi dalam Penyusunan APBD

Meskipun Permendagri No. 77 Tahun 2020 telah menyediakan kerangka yang jelas, terdapat beberapa tantangan yang sering muncul dalam proses penyusunan APBD, antara lain:

  • Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Teknologi: Tidak semua daerah memiliki infrastruktur dan SDM yang mampu mengelola sistem informasi dengan optimal.Solusi: Pendampingan teknis dari pemerintah pusat dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan intensif sangat diperlukan.

  • Resistensi terhadap Perubahan: Budaya birokrasi yang sudah mapan sering kali membuat adaptasi terhadap standar operasional baru menjadi sulit.Solusi: Sosialisasi yang intensif dan pemberian insentif bagi unit kerja yang berhasil mengadopsi sistem baru dapat membantu mengurangi resistensi.

  • Keterbatasan Dana: Investasi awal untuk digitalisasi dan pelatihan SDM memerlukan alokasi anggaran yang tidak sedikit.Solusi: Optimalisasi anggaran melalui perencanaan yang cermat dan kerjasama dengan sektor swasta atau lembaga keuangan dapat mengatasi keterbatasan ini.

  • Koordinasi Antar Instansi: Perbedaan visi dan prioritas antar instansi dapat menghambat terciptanya sinergi dalam penyusunan APBD.Solusi: Pembentukan forum koordinasi yang rutin serta penggunaan sistem informasi terintegrasi dapat memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar instansi.

Implikasi Penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dalam Penyusunan APBD

Penerapan Permendagri No. 77 Tahun 2020 dalam proses penyusunan APBD membawa sejumlah implikasi positif, antara lain:

  • Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan standar operasional dan integrasi teknologi, setiap tahap penyusunan APBD menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
  • Efisiensi Pengelolaan Anggaran: Proses yang terintegrasi dan berbasis data memungkinkan pemerintah daerah menggunakan anggaran dengan lebih tepat sasaran, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan.
  • Sinergi Antar Pihak: Keterlibatan berbagai stakeholder dan koordinasi antar instansi menciptakan APBD yang lebih representatif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
  • Penguatan Kapasitas Pemerintahan Daerah: Proses penyusunan yang sistematis meningkatkan profesionalisme aparat dan memberikan pengalaman berharga untuk pengelolaan keuangan daerah ke depannya.

Kesimpulan

Proses penyusunan APBD berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 merupakan sebuah upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dimulai dari perencanaan dan pengumpulan data, hingga penyusunan, evaluasi, dan finalisasi dokumen APBD, setiap tahap dirancang untuk memastikan bahwa anggaran yang dihasilkan mencerminkan prioritas pembangunan dan aspirasi masyarakat.

Penerapan teknologi informasi melalui sistem informasi manajemen keuangan daerah telah menjadi tulang punggung dalam integrasi data dan koordinasi antar instansi. Selain itu, keterlibatan masyarakat melalui partisipasi publik memberikan dimensi transparansi yang sangat dibutuhkan dalam mengelola anggaran daerah.

Meskipun terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi terhadap perubahan, solusi seperti pendampingan teknis, sosialisasi intensif, serta optimalisasi alokasi anggaran dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, APBD yang disusun tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi juga instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan demokrasi lokal.

Pada akhirnya, implementasi Permendagri No. 77 Tahun 2020 dalam penyusunan APBD menjadi fondasi bagi transformasi birokrasi yang lebih modern dan adaptif. Dengan komitmen semua pihak untuk menjalankan standar operasional yang telah ditetapkan, diharapkan tata kelola keuangan daerah dapat mencapai kinerja yang optimal dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional.

Melalui rangkaian tahapan yang sistematis dan terintegrasi, proses penyusunan APBD tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan anggaran, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tidak hanya menjadi acuan teknis, melainkan juga sebagai pendorong transformasi menuju pemerintahan daerah yang transparan, profesional, dan berwibawa.