oleh Admin LPKN | Sep 28, 2025 | Desa
Pendahuluan Konflik tanah di desa merupakan fenomena yang kerap muncul dan berulang di banyak wilayah. Benturan kepentingan bisa terjadi antara warga lokal, keluarga pewaris, investor swasta, pemerintah daerah, maupun pemegang hak ulayat atau adat. Dampaknya tidak...
oleh Admin LPKN | Sep 27, 2025 | Aset Daerah
Pendahuluan Aset daerah—tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, dan aset tak berwujud—sering kali hanya menjadi daftar di neraca. Padahal, bila dikelola dengan strategi yang tepat, aset-aset tersebut dapat berubah dari “diam” menjadi sumber nilai ekonomi,...
oleh Admin LPKN | Sep 26, 2025 | BLU
Pendahuluan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dirancang untuk memberi fleksibilitas dan kemandirian kepada unit layanan publik agar mampu meningkatkan kualitas layanan, efisiensi, dan daya tahan finansial. Namun peluang itu tidak otomatis menghasilkan keberhasilan....
oleh Admin LPKN | Sep 25, 2025 | LAKIP
Pendahuluan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah dokumen kunci yang merekam perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja sebuah instansi. Bagi evaluator-baik dari inspektorat, provinsi/pusat, maupun auditor independen-LAKIP bukan...
oleh Admin LPKN | Sep 24, 2025 | Kepegawaian
Pendahuluan Era kerja hybrid—kombinasi kerja di kantor dan kerja dari jarak jauh—telah menjadi kenyataan bagi banyak organisasi di seluruh dunia. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), transformasi ini membuka peluang untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan...
oleh Admin LPKN | Sep 23, 2025 | Tata Naskah
Pendahuluan Surat tugas merupakan dokumen resmi yang memberikan penugasan, wewenang, dan tanggung jawab kepada pegawai atau kelompok pegawai untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam organisasi pemerintahan maupun swasta, surat tugas berfungsi tidak hanya sebagai...
