oleh Admin LPKN | Apr 20, 2026 | Desa
Sejak bergulirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wajah perdesaan di Indonesia mengalami perubahan drastis. Desa tidak lagi diposisikan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kedaulatan untuk menentukan arah masa depannya...
oleh Admin LPKN | Apr 19, 2026 | Aset Daerah, Bisnis dan Umum
Di era kompetisi antarwilayah yang semakin ketat, setiap daerah dituntut untuk memiliki daya tarik yang unik agar dapat menarik investasi, talenta, maupun wisatawan. Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan memang penting, namun pembangunan citra...
oleh Admin LPKN | Apr 18, 2026 | Aset Daerah
Dalam manajemen Barang Milik Daerah (BMD), perhatian sering kali tercurah pada proses pengadaan dan pemeliharaan. Namun, ada satu siklus hidup aset yang sering kali terabaikan atau sengaja ditunda-tunda: Penghapusan. Di gudang-gudang instansi pemerintah, mulai dari...
oleh Admin LPKN | Apr 17, 2026 | BLU
Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memberikan keistimewaan berupa fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia. Namun, fleksibilitas ini bukanlah “cek kosong” yang diberikan tanpa syarat. Sebagai...
oleh Admin LPKN | Apr 16, 2026 | Desa
Stunting masih menjadi tantangan besar bagi masa depan Indonesia, terutama di wilayah perdesaan di mana akses terhadap informasi gizi dan fasilitas kesehatan terkadang masih terbatas. Stunting bukan sekadar masalah tinggi badan yang kurang, melainkan kegagalan...
oleh Admin LPKN | Apr 15, 2026 | DPRD
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran krusial sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah. Salah satu pilar utamanya adalah fungsi pengawasan. Di masa lalu, pengawasan sering kali dilakukan secara tertutup, terbatas...
