021 47862224 [email protected]
  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Galeri
  • Klien
  • Registrasi
Diklat LPKN
  • Beranda
  • Profil LPKN
    • Sambutan Ketua
    • Sejarah Berdirinya LPKN
    • Visi & Misi
    • Identitas Lembaga
  • Pendidikan & Pelatihan
    • Tata Tertib Peserta
    • Sarana dan Fasilitas
    • Alumni
    • Hasil Ujian
  • Jadwal Pelatihan
  • Testimoni
  • Info
    • Press Rilis Diklat
    • Keuangan
    • LAKIP
    • Artikel
  • Kontak
Pilih Laman
Mengapa Layanan Pengaduan Masyarakat Sering Berakhir Tanpa Solusi

Mengapa Layanan Pengaduan Masyarakat Sering Berakhir Tanpa Solusi

oleh Admin LPKN | Jun 21, 2026 | Bisnis dan Umum

Di era keterbukaan informasi dan digitalisasi saat ini, hampir seluruh instansi pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah—berlomba-lomba meluncurkan kanal pengaduan masyarakat. Mulai dari aplikasi berbasis Android dan iOS, nomor WhatsApp khusus, akun media sosial...
Konflik Kepentingan dalam Pengangkatan Dewan Pengawas BLU Daerah

Konflik Kepentingan dalam Pengangkatan Dewan Pengawas BLU Daerah

oleh Admin LPKN | Jun 20, 2026 | BLU

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dibentuk dengan filosofi yang sangat mulia: memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan kepada instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat—seperti rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas....
Study Banding DPRD Lebih Mirip Plesiran Ketimbang Cari Solusi

Study Banding DPRD Lebih Mirip Plesiran Ketimbang Cari Solusi

oleh Admin LPKN | Jun 19, 2026 | DPRD

Setiap kali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)—baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—menyusun Rencana Kerja Tahunan, agenda “Study Banding” atau Kunjungan Kerja (Kunjek) hampir selalu menempati porsi yang sangat dominan. Anggaran miliaran...
Praktis Jual Beli Jabatan Masih Subur di Lingkungan Pemda

Praktis Jual Beli Jabatan Masih Subur di Lingkungan Pemda

oleh Admin LPKN | Jun 18, 2026 | Kepegawaian

Setiap kali gerbong mutasi, rotasi, atau promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) digulirkan, aura ketegangan dan desas-desus selalu menyelimuti koridor-koridor kantor pemerintahan. Di atas kertas, proses pergeseran posisi Aparatur Sipil Negara (ASN)...
Kebiasaan Mark Up Anggaran Sudah Dianggap Lumrah oleh Birokrat

Kebiasaan Mark Up Anggaran Sudah Dianggap Lumrah oleh Birokrat

oleh Admin LPKN | Jun 17, 2026 | Keuangan

Di dalam diskursus mengenai tata kelola keuangan negara di Indonesia, istilah mark up atau penggelembungan anggaran bukanlah barang baru. Fenomena ini telah menjadi catatan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

Terbaru

  • Mengapa Standar Keamanan Informasi Di Lembaga Pemerintah Masih Sangat Rendah 31 Juli 2026
  • Mengapa Perencanaan Pembangunan Sering Didasarkan Pada Kepentingan Politik 30 Juli 2026
  • Mengapa Budaya Kerja ASN Sering Lambat Beradaptasi Dengan Perubahan Digital 29 Juli 2026
  • Dilema Penataan Tenaga Honorer dan Resiko Pembengkakan Anggaran Pegawai 28 Juli 2026
  • Dilema Peran DPRD Antara Mengakomodasi Pokir dan Menjaga Efisiensi Anggaran 27 Juli 2026

Kategori

  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Aset Daerah
  • Bisnis dan Umum
  • BLU
  • Desa
  • DPRD
  • Kepegawaian
  • Kependudukan
  • Keuangan
  • LAKIP
  • Monev
  • Pajak
  • Pemerintahan
  • Pengadaan
  • Perencanaan
  • Press Rilis Diklat
  • Tata Naskah
  • Teknologi

Jam Kerja

Senin – Jumat
08.00 – 17.00 WIB

Sabtu
08.00 – 13.00 WIB

Kantor Pusat

Gedung Linggardjati Lt.1
Jalan Kayu Putih II No. 7 Pulogadung – Jakarta Timur
T. 021 47862224
F. 021 47867127

Tentang LPKN

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) adalah institusi pengembangan SDM pemerintah dan swasta, penyelenggara pelatihan, pendampingan, dan konsultasi profesional, terakreditasi A oleh LKPP.

Hotline

Call Center :
0811-9523-022

WA Center :
0811-1326-000
0811-8042-811

[email protected]
021-47862224
diklatlpkn.id

Diklat LPKN © 2019