oleh Admin LPKN | Jul 17, 2026 | Tata Naskah
Di era transformasi digital yang masif, berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah berlomba-lomba meluncurkan aplikasi pelayanan publik dan sistem informasi manajemen. Mulai dari sistem administrasi kependudukan, perizinan usaha, pengelolaan keuangan daerah,...
oleh Admin LPKN | Jul 16, 2026 | Perencanaan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didirikan dengan dua misi utama yang saling melengkapi (hybrid mission): memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah melalui deviden (fungsi komersial) sekaligus menjadi agen pembangunan yang memberikan pelayanan publik berkualitas...
oleh Admin LPKN | Jul 15, 2026 | Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah merupakan salah satu roda penggerak utama perekonomian nasional dan pembangunan daerah. Setiap tahunnya, triliunan rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)...
oleh Admin LPKN | Jul 14, 2026 | Pemerintahan
Kepercayaan publik (public trust) merupakan fondasi paling mendasar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Tinggi atau rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah menjadi tolok ukur utama legitimasi kebijakan,...
oleh Admin LPKN | Jul 13, 2026 | Pemerintahan
Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)—baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota—selalu diusung dengan narasi yang idealis dan memikat. Dalam berbagai naskah akademik dan wacana politik, pemekaran daerah kerap digadang-gadang sebagai jalan...
