oleh Admin LPKN | Jun 16, 2026 | LAKIP
Setiap tahun, seluruh instansi pemerintah—mulai dari kementerian di tingkat pusat, lembaga tinggi negara, hingga dinas dan badan di tingkat pemerintah daerah—diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen ini merupakan bagian...
oleh Admin LPKN | Jun 15, 2026 | Aset Daerah
Pemandangan gedung-gedung beton setengah jadi dengan besi-besi mencuat yang mulai berkarat, atau bangunan megah yang ditumbuhi semak belukar karena tak kunjung dihuni, menjadi potret buram yang jamak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Ironisnya,...
oleh Admin LPKN | Jun 14, 2026 | Bisnis dan Umum
Pancasila pada sila kelima secara gamblang mengamanatkan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Dalam konteks administrasi publik, amanat ini diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa...
oleh Admin LPKN | Jun 13, 2026 | BLU
Ketika pemerintah menggulirkan konsep Badan Layanan Umum (BLU) di tingkat pusat dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di tingkat daerah, sebuah paradigma baru dalam administrasi publik resmi dimulai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan...
oleh Admin LPKN | Jun 12, 2026 | DPRD
Setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kewajiban konstitusional untuk kembali ke daerah pemilihannya (dapil) guna menyerap aspirasi konstituen. Agenda berkala ini dikenal dengan istilah masa reses. Secara filosofis, reses adalah instrumen...
