021 47862224 [email protected]
  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Galeri
  • Klien
  • Registrasi
Diklat LPKN
  • Beranda
  • Profil LPKN
    • Sambutan Ketua
    • Sejarah Berdirinya LPKN
    • Visi & Misi
    • Identitas Lembaga
  • Pendidikan & Pelatihan
    • Tata Tertib Peserta
    • Sarana dan Fasilitas
    • Alumni
    • Hasil Ujian
  • Jadwal Pelatihan
  • Testimoni
  • Info
    • Press Rilis Diklat
    • Keuangan
    • LAKIP
    • Artikel
  • Kontak
Pilih Laman
Solusi Mengatasi Tumpang Tindih Aplikasi Monitoring Di Instansi Pemerintah

Solusi Mengatasi Tumpang Tindih Aplikasi Monitoring Di Instansi Pemerintah

oleh Admin LPKN | Jul 23, 2026 | Monev

Di era digitalisasi tata kelola pemerintahan (e-Government), transformasi birokrasi terus dipacu melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu manifestasi paling nyata dari semangat transformasi ini adalah menjamurnya berbagai sistem...
Tantangan Terbesar Pengadaan Barang Jasa Dalam Mengakomodasi Produk Dalam Negeri

Tantangan Terbesar Pengadaan Barang Jasa Dalam Mengakomodasi Produk Dalam Negeri

oleh Admin LPKN | Jul 22, 2026 | Pengadaan

Kebijakan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui skema Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah merupakan salah satu langkah strategis nasional untuk memperkuat struktur industri domestik, mendorong kemandirian ekonomi, serta mengurangi ketergantungan...
Mengapa Pengelolaan Arsip Inaktif Sering Diabaikan dan Menumpuk Tanpa Aturan

Mengapa Pengelolaan Arsip Inaktif Sering Diabaikan dan Menumpuk Tanpa Aturan

oleh Admin LPKN | Jul 21, 2026 | Tata Naskah

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat serta diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,...
Mengapa Tata Kelola Organisasi BLU Daerah Sering Terintervensi Kepentingan Politik

Mengapa Tata Kelola Organisasi BLU Daerah Sering Terintervensi Kepentingan Politik

oleh Admin LPKN | Jul 20, 2026 | BLU

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) didesain sebagai terobosan fleksibilitas pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah. Melalui pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD), unit kerja pelayanan publik—seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, hingga...
Kendala Hukum Dalam Penyelamatan Aset Pemda Yang Dikuasai Pihak Ketiga

Kendala Hukum Dalam Penyelamatan Aset Pemda Yang Dikuasai Pihak Ketiga

oleh Admin LPKN | Jul 19, 2026 | Aset Daerah

Aset atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan elemen vital dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik. Pengelolaan aset yang tertib, transparan, dan akuntabel menjadi salah satu indikator utama keberhasilan tata kelola...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

Terbaru

  • Ketika Monev Hanya Mengecek Dokumen, Bukan Mengecek Hasil 31 Oktober 2026
  • PAD Rendah, Haruskah Pajak Daerah Dinaikkan? 30 Oktober 2026
  • Pajak Restoran, Hotel, dan Hiburan di Era Bisnis Digital 29 Oktober 2026
  • Otonomi Daerah di Tengah Semakin Kuatnya Kendali Pemerintah Pusat 28 Oktober 2026
  • Alasan Program Bantuan Sosial Sering Sulit Tepat Sasaran 27 Oktober 2026

Kategori

  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Aset Daerah
  • Bisnis dan Umum
  • BLU
  • Desa
  • DPRD
  • Kepegawaian
  • Kependudukan
  • Keuangan
  • LAKIP
  • Monev
  • Pajak
  • Pemerintahan
  • Pengadaan
  • Perencanaan
  • Press Rilis Diklat
  • Tata Naskah
  • Teknologi

Jam Kerja

Senin – Jumat
08.00 – 17.00 WIB

Sabtu
08.00 – 13.00 WIB

Kantor Pusat

Gedung Linggardjati Lt.1
Jalan Kayu Putih II No. 7 Pulogadung – Jakarta Timur
T. 021 47862224
F. 021 47867127

Tentang LPKN

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) adalah institusi pengembangan SDM pemerintah dan swasta, penyelenggara pelatihan, pendampingan, dan konsultasi profesional, terakreditasi A oleh LKPP.

Hotline

Call Center :
0811-9523-022

WA Center :
0811-1326-000
0811-8042-811

[email protected]
021-47862224
diklatlpkn.id

Diklat LPKN © 2019