oleh Admin LPKN | Jul 28, 2026 | Kepegawaian
Isu keberadaan tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah—baik di tingkat pusat maupun daerah—merupakan salah satu problematika paling kompleks dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Di satu sisi, kehadiran tenaga honorer selama puluhan tahun...
oleh Admin LPKN | Jul 27, 2026 | DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peranan sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal, DPRD menjalankan tiga fungsi utama yang diamanatkan oleh undang-undang: fungsi pembentukan peraturan daerah...
oleh Admin LPKN | Jul 26, 2026 | Aset Daerah
Pemandangan sudut kantor pemerintahan daerah (Pemda) yang dihiasi oleh deretan mobil atau sepeda motor dinas berdebu, ban kempes, hingga bodi berkarat bukanlah hal yang asing di Indonesia. Kendaraan dinas yang pada awalnya dialokasikan menggunakan uang rakyat untuk...
oleh Admin LPKN | Jul 25, 2026 | Aset Daerah
Penilaian nilai wajar (fair value) atas Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu pilar utama dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang transparan dan akuntabel. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual menuntut setiap...
oleh Admin LPKN | Jul 24, 2026 | BLU
Badan Layanan Umum (BLU)—dan di tingkat daerah dikenal sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)—dibentuk sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) khusus untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau...
