oleh Admin LPKN | Agu 31, 2026 | Pengadaan
Di tengah dinamika penataan dan penyempurnaan sistem belanja publik di Indonesia, gagasan untuk mempercepat alur eksekusi belanja kerap mengarah pada integrasi fungsi kelembagaan. Langkah integrasi ini memusatkan kewenangan penyusunan aturan main (regulator) dan...
oleh Admin LPKN | Agu 30, 2026 | Pengadaan
Gagasan reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia kerap diarahkan pada pemusatan wewenang pembuatan keputusan belanja publik (centralized procurement authority). Langkah ini digadang-gadang sebagai strategi utama untuk memangkas...
oleh Admin LPKN | Agu 29, 2026 | Pengadaan
Gagasan pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah sebagai entitas kelembagaan baru yang mandiri dan terpusat sering kali dipromosikan sebagai langkah panasea untuk mendobrak keterlambatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efisiensi fiskal belanja publik. Melalui...
oleh Admin LPKN | Agu 28, 2026 | Pengadaan
Gagasan modernisasi tata kelola belanja publik di Indonesia kerap diarahkan pada penyederhanaan struktur dan penguatan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah mendasar yang terus didiskusikan oleh para ahli hukum administrasi negara dan manajemen...
oleh Admin LPKN | Agu 27, 2026 | Pengadaan
Skema pengadaan barang dan jasa terkonsolidasi skala nasional menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong efisiensi belanja publik dan mengamankan daya tawar (bargaining power) di hadapan produsen. Dengan menyatukan rencana kebutuhan barang dari...
