021 47862224 [email protected]
  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Galeri
  • Klien
  • Registrasi
Diklat LPKN
  • Beranda
  • Profil LPKN
    • Sambutan Ketua
    • Sejarah Berdirinya LPKN
    • Visi & Misi
    • Identitas Lembaga
  • Pendidikan & Pelatihan
    • Tata Tertib Peserta
    • Sarana dan Fasilitas
    • Alumni
    • Hasil Ujian
  • Jadwal Pelatihan
  • Testimoni
  • Info
    • Press Rilis Diklat
    • Keuangan
    • LAKIP
    • Artikel
  • Kontak
Pilih Laman
Anggaran Miliaran untuk Aplikasi Daerah yang Berakhir Jadi Sampah Digital

Anggaran Miliaran untuk Aplikasi Daerah yang Berakhir Jadi Sampah Digital

oleh Admin LPKN | Jun 30, 2026 | Teknologi

Dalam satu dekade terakhir, gelombang digitalisasi telah melanda seluruh penjuru birokrasi di Indonesia. Semangat menuju smart city dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi agenda wajib yang diadopsi oleh pemerintah provinsi, kabupaten,...
Mengapa Proyek Digitalisasi Birokrasi Kerap Dikorupsi dari Dalam

Mengapa Proyek Digitalisasi Birokrasi Kerap Dikorupsi dari Dalam

oleh Admin LPKN | Jun 29, 2026 | Teknologi

Transformasi digital saat ini menjadi program prioritas nasional yang digulirkan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Melalui Peraturan Presiden mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi birokrasi diamanatkan sebagai solusi mutlak untuk...
Mengapa Target dalam RPJMD Sering Kali Terlalu Muluk dan Tidak Realistis

Mengapa Target dalam RPJMD Sering Kali Terlalu Muluk dan Tidak Realistis

oleh Admin LPKN | Jun 28, 2026 | Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis paling krusial bagi pemerintah daerah untuk menakhodai arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Sebagai dokumen penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah...
Mengapa Perencanaan Pembangunan Sering Mengabaikan Dampak Lingkungan

Mengapa Perencanaan Pembangunan Sering Mengabaikan Dampak Lingkungan

oleh Admin LPKN | Jun 27, 2026 | Perencanaan

Setiap kali pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau dokumen perencanaan strategis sektoral lainnya, narasi mengenai “Pembangunan Berkelanjutan” (Sustainable Development) dan “Ekonomi...
Mengapa Proses Verifikasi Naskah Dinas Harus Melewati Banyak Lapisan Pejabat

Mengapa Proses Verifikasi Naskah Dinas Harus Melewati Banyak Lapisan Pejabat

oleh Admin LPKN | Jun 26, 2026 | Tata Naskah

Dalam ekosistem birokrasi pemerintahan di Indonesia, surat atau naskah dinas bukan sekadar media komunikasi tertulis biasa. Ia adalah representasi legal dari keputusan institusi, perwujudan wewenang jabatan, dan dokumen hukum yang memiliki implikasi luas terhadap tata...
« Entri Terdahulu

Terbaru

  • Anggaran Miliaran untuk Aplikasi Daerah yang Berakhir Jadi Sampah Digital 30 Juni 2026
  • Mengapa Proyek Digitalisasi Birokrasi Kerap Dikorupsi dari Dalam 29 Juni 2026
  • Mengapa Target dalam RPJMD Sering Kali Terlalu Muluk dan Tidak Realistis 28 Juni 2026
  • Mengapa Perencanaan Pembangunan Sering Mengabaikan Dampak Lingkungan 27 Juni 2026
  • Mengapa Proses Verifikasi Naskah Dinas Harus Melewati Banyak Lapisan Pejabat 26 Juni 2026

Kategori

  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Aset Daerah
  • Bisnis dan Umum
  • BLU
  • Desa
  • DPRD
  • Kepegawaian
  • Kependudukan
  • Keuangan
  • LAKIP
  • Monev
  • Pajak
  • Pemerintahan
  • Pengadaan
  • Perencanaan
  • Press Rilis Diklat
  • Tata Naskah
  • Teknologi

Jam Kerja

Senin – Jumat
08.00 – 17.00 WIB

Sabtu
08.00 – 13.00 WIB

Kantor Pusat

Gedung Linggardjati Lt.1
Jalan Kayu Putih II No. 7 Pulogadung – Jakarta Timur
T. 021 47862224
F. 021 47867127

Tentang LPKN

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) adalah institusi pengembangan SDM pemerintah dan swasta, penyelenggara pelatihan, pendampingan, dan konsultasi profesional, terakreditasi A oleh LKPP.

Hotline

Call Center :
0811-9523-022

WA Center :
0811-1326-000
0811-8042-811

[email protected]
021-47862224
diklatlpkn.id

Diklat LPKN © 2019