oleh Admin LPKN | Mei 26, 2026 | Aset Daerah
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan prestasi tertinggi yang diraih oleh instansi pemerintah—baik pusat maupun daerah—dalam hal pengelolaan keuangan. Opini ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara...
oleh Admin LPKN | Mei 25, 2026 | Kepegawaian
Lanskap birokrasi dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mengalami transformasi struktural yang masif sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023....
oleh Admin LPKN | Mei 24, 2026 | Kependudukan
Di era transformasi digital abad ke-21, data telah menjelma menjadi komoditas paling berharga, bahkan sering kali disebut sebagai “the new oil”. Bagi sebuah negara, manifestasi data yang paling strategis dan bernilai tinggi adalah data kependudukan. Data...
oleh Admin LPKN | Mei 23, 2026 | Aset Daerah
Di era otonomi daerah, kepemilikan dan pengelolaan aset daerah atau Barang Milik Daerah (BMD) merupakan komponen vital yang menentukan kemandirian serta kapasitas fiskal pemerintah daerah (Pemda). Aset berupa tanah, khususnya, memiliki nilai strategis yang luar biasa...
oleh Admin LPKN | Mei 22, 2026 | Pajak
Kemandirian fiskal merupakan tolok ukur utama keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Untuk mewujudkannya, pemerintah daerah (Pemda) diwajibkan untuk jeli dan kreatif dalam memetakan serta mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di...
