Pendahuluan
Aset daerah adalah segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Pengelolaan aset daerah yang baik memiliki peran strategis dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang optimal, aset daerah tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik, mendukung kegiatan ekonomi lokal, dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Pada artikel ini, kita akan mengupas secara mendalam definisi, klasifikasi, dasar hukum, prinsip-prinsip, proses, manfaat, tantangan, serta praktik terbaik dalam pengelolaan aset daerah, sehingga pembaca mendapatkan gambaran komprehensif tentang betapa pentingnya aset daerah dan urgensi pengelolaannya dengan baik.
1. Definisi Aset Daerah
Aset daerah merupakan segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, aset daerah didefinisikan sebagai barang milik daerah yang digunakan atau akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah yang memiliki nilai ekonomis, manfaat sosial, atau keduanya.
Aset daerah tidak hanya terbatas pada bentuk fisik seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup kekayaan intelektual seperti hak cipta dan paten, serta instrumen investasi seperti saham dan penyertaan modal di BUMD. Artinya, pengertian aset daerah bersifat multidimensi dan mencakup berbagai jenis sumber daya yang memiliki potensi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan pembangunan.
Lebih jauh lagi, aset daerah menjadi bagian dari sumber daya strategis yang apabila dikelola dengan baik akan memberikan efek berganda (multiplier effect). Sebagai contoh, aset berupa lahan tidur yang sebelumnya tidak dimanfaatkan dapat diubah menjadi lahan produktif seperti kawasan industri kecil atau pusat UMKM, yang tidak hanya meningkatkan nilai aset itu sendiri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan perputaran ekonomi.
Aset juga mencerminkan legitimasi dan tanggung jawab institusional. Aset yang tercatat dengan baik, dimanfaatkan secara optimal, dan dilaporkan secara transparan akan memperkuat integritas keuangan pemerintah daerah. Sebaliknya, ketidaktertiban dalam pengelolaan aset sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi, kehilangan kekayaan daerah, hingga opini negatif dalam audit keuangan.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), aset daerah adalah indikator kapasitas institusional daerah. Pemerintah daerah yang mampu mengelola aset secara profesional cenderung memiliki sistem manajemen keuangan yang sehat, kinerja anggaran yang efisien, dan daya saing yang tinggi. Oleh karena itu, memahami definisi aset daerah bukan sekadar mempelajari jenis-jenis kekayaan daerah, tetapi juga memahami peran strategisnya dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.
2. Klasifikasi Aset Daerah
Untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan, aset daerah diklasifikasikan berdasarkan bentuk, fungsi, dan nilai ekonominya. Klasifikasi ini penting untuk menjamin proses pencatatan, penilaian, pemanfaatan, dan penghapusan aset dapat dilakukan secara sistematis dan terstandar. Berikut ini adalah uraian mendalam mengenai jenis-jenis aset daerah:
a. Tanah dan Bangunan
Tanah merupakan salah satu bentuk aset strategis karena bersifat tetap dan tidak dapat digantikan. Pemerintah daerah umumnya memiliki tanah untuk berbagai fungsi, seperti untuk kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, taman kota, pasar tradisional, serta fasilitas umum lainnya. Aset berupa tanah sering kali menjadi persoalan karena permasalahan legalitas, sertifikasi, dan sengketa batas.
Sementara itu, bangunan mencakup infrastruktur fisik seperti gedung perkantoran, fasilitas pelayanan publik, rumah dinas, dan bangunan pendidikan. Nilai ekonomis bangunan dapat meningkat apabila dilakukan pemeliharaan dan pemanfaatan yang optimal. Oleh sebab itu, baik tanah maupun bangunan memerlukan pencatatan yang akurat dalam sistem informasi aset, termasuk data lokasi, luas, status kepemilikan, dan kondisi fisik.
b. Prasarana dan Sarana
Prasarana meliputi infrastruktur pendukung utama seperti jalan raya, jembatan, saluran air, irigasi, serta jaringan sanitasi. Aset jenis ini memiliki nilai sosial yang tinggi karena berhubungan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.
Sarana mencakup fasilitas pendukung seperti lampu jalan, halte, tempat sampah, marka jalan, dan rambu lalu lintas. Meskipun tidak memiliki nilai jual tinggi seperti tanah atau bangunan, tetapi sarana berperan penting dalam menunjang fungsi pelayanan pemerintah daerah secara keseluruhan.
c. Peralatan dan Mesin
Aset ini mencakup peralatan kantor seperti komputer, mesin fotokopi, printer, kendaraan operasional, serta alat berat seperti truk sampah atau ekskavator. Nilai peralatan dan mesin cenderung menurun karena usia pakai yang terbatas, sehingga pemeliharaan berkala dan rencana penggantian harus dirancang secara terstruktur.
d. Aset Tak Berwujud
Aset tak berwujud adalah kekayaan non-fisik yang tetap memiliki nilai ekonomi dan hukum. Contohnya adalah hak cipta perangkat lunak, sistem informasi milik daerah, paten atas teknologi daerah, dan lisensi usaha yang dikelola oleh BUMD. Kategori ini mulai penting seiring berkembangnya ekonomi digital dan transformasi birokrasi menuju digitalisasi.
e. Aset Investasi
Investasi daerah mencakup kepemilikan saham di perusahaan milik daerah (BUMD), penyertaan modal dalam proyek pembangunan, hingga obligasi daerah. Aset ini diharapkan menghasilkan keuntungan dalam bentuk dividen, bunga, atau peningkatan nilai investasi yang dapat menambah PAD.
Melalui klasifikasi ini, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pengelolaan berbasis jenis aset. Misalnya, aset fisik memerlukan perawatan rutin, sedangkan aset investasi memerlukan evaluasi kinerja dan risiko. Klasifikasi juga memudahkan proses penghapusan dan pemindahtanganan aset yang tidak produktif atau rusak total.
3. Dasar Hukum Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan aset daerah harus tunduk pada sistem hukum nasional yang dirancang untuk menjamin tertib administrasi, transparansi keuangan, dan pertanggungjawaban publik. Beberapa regulasi penting yang menjadi fondasi pengelolaan aset daerah meliputi:
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola kekayaan daerah sebagai bagian dari urusan pemerintahan. Kekayaan daerah termasuk barang milik daerah yang harus dicatat, dikelola, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
UU ini juga memberikan mandat bahwa kekayaan daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Artinya, penggunaan aset tidak boleh bersifat eksklusif atau menguntungkan golongan tertentu.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
PP ini mengatur tata cara mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, pemindahtanganan, hingga penghapusan aset. Regulasi ini menjadi acuan teknis bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam menjalankan tugasnya.
PP ini juga mewajibkan adanya pencatatan dalam daftar barang milik daerah, pengkodean aset, serta pelaporan periodik yang disertai audit internal dan eksternal.
c. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
Permendagri ini memperkuat PP No. 27 Tahun 2014 dengan menyusun pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. Di dalamnya terdapat aturan rinci mengenai penatausahaan, pengawasan, serta tata cara pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak ketiga, termasuk kerjasama pemanfaatan (KSP).
d. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
SAP mensyaratkan bahwa seluruh aset daerah harus diakui, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara akurat dalam laporan keuangan daerah. SAP juga mengatur perlakuan akuntansi untuk depresiasi, penghapusan, dan revaluasi aset.
Dasar hukum ini tidak hanya memberikan arahan, tetapi juga perlindungan hukum bagi ASN atau pejabat pengelola aset agar bekerja sesuai koridor dan menghindari risiko pelanggaran hukum.
4. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Aset Daerah
Agar pengelolaan aset daerah dapat berjalan sesuai tujuan publik dan akuntabel, dibutuhkan penerapan prinsip-prinsip manajemen aset yang baik. Prinsip-prinsip ini bukan hanya panduan teknis, tetapi mencerminkan nilai-nilai tata kelola yang harus dipegang oleh seluruh aparatur pemerintah daerah.
a. Transparansi
Semua data dan proses yang berkaitan dengan aset harus dapat diakses oleh publik, baik melalui laporan tahunan, sistem informasi terbuka, maupun kanal pengaduan. Transparansi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah praktik penyimpangan.
b. Akuntabilitas
Setiap keputusan terkait aset, seperti pembelian, penggunaan, dan penjualan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. ASN pengelola aset memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan aset digunakan sebagaimana mestinya.
c. Efisiensi dan Efektivitas
Aset harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kinerja pemerintah daerah. Misalnya, kendaraan dinas yang idle selama lebih dari enam bulan harus segera direlokasi atau dimanfaatkan ulang oleh unit lain. Ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas.
d. Keamanan dan Keberlanjutan
Keamanan aset mengacu pada perlindungan fisik maupun administratif dari kehilangan, kerusakan, atau penggelapan. Sementara keberlanjutan mengarah pada penggunaan aset dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan keberlangsungan jangka panjang.
e. Nilai Ekonomis
Aset bukan hanya beban biaya, tetapi juga sumber potensi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memiliki strategi pemanfaatan aset yang mengarah pada peningkatan nilai dan kontribusi terhadap PAD, misalnya melalui kerjasama sewa atau konsesi.
Dengan menjadikan prinsip-prinsip ini sebagai fondasi kebijakan, pemerintah daerah akan lebih siap menghadapi tantangan pengelolaan aset yang kompleks, serta mampu memaksimalkan manfaat sosial dan ekonomi dari kekayaan yang dimiliki.
5. Proses Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan aset daerah bukan sekadar pencatatan administratif, melainkan suatu proses manajerial yang kompleks, terintegrasi, dan berkelanjutan. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan dan memerlukan keterlibatan lintas sektor di lingkungan pemerintah daerah.
a. Perencanaan Aset
Tahap ini merupakan fondasi pengelolaan aset yang baik. Perencanaan aset meliputi:
- Inventarisasi: Semua aset harus diidentifikasi dan dicatat secara rinci, termasuk lokasi, kondisi fisik, nomor registrasi, dan status kepemilikan. Inventarisasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan.
- Penilaian: Dilakukan untuk mengetahui nilai wajar aset. Penilaian bisa dilakukan oleh tim appraisal internal atau jasa profesional penilai independen, dengan memperhatikan nilai pasar, usia pakai, dan potensi penggunaan.
- Perencanaan Anggaran: Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran berbasis kebutuhan jangka pendek (OpEx – operational expenditure) dan jangka panjang (CapEx – capital expenditure), misalnya untuk renovasi, penggantian, atau modernisasi aset.
b. Pengadaan Aset
Pengadaan harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu efisien, terbuka, kompetitif, transparan, dan akuntabel. Prosesnya dilakukan melalui:
- Tender Terbuka: Semua pengadaan yang bernilai besar harus melalui mekanisme tender untuk menjamin efisiensi dan keadilan.
- Evaluasi Teknis dan Finansial: Spesifikasi teknis harus sesuai dengan kebutuhan jangka panjang dan mempertimbangkan aspek keberlanjutan.
c. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
Aset yang telah dimiliki tidak boleh dibiarkan menganggur. Pemanfaatannya harus diarahkan untuk:
- Mendukung Kinerja Unit Kerja: Misalnya, kendaraan dinas dialokasikan untuk bidang pengawasan lapangan.
- Optimalisasi Aset Non-Produktif: Gedung kosong atau lahan tidur bisa dikomersialkan melalui kerja sama dengan pihak swasta.
d. Pemeliharaan dan Perawatan
Aset yang tidak dirawat berisiko kehilangan nilai secara cepat. Oleh karena itu:
- Jadwal Pemeliharaan Rutin: Untuk aset teknis seperti mesin, kendaraan, atau bangunan.
- Anggaran Preventif: Perlu disiapkan dana darurat untuk kerusakan mendadak yang bersifat vital.
e. Pengawasan dan Pelaporan
Aset yang diawasi dengan baik akan meminimalisasi potensi kerugian:
- Audit Berkala: Dilakukan oleh Inspektorat Daerah, BPKP, dan BPK sebagai bentuk pengawasan internal dan eksternal.
- Pelaporan: Aset harus tercantum secara akurat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan neraca daerah.
f. Pemindahtanganan dan Penghapusan
Jika aset sudah tidak ekonomis atau tidak digunakan lagi:
- Pemindahtanganan: Bisa dalam bentuk penjualan, sewa, tukar-menukar, atau hibah, sesuai dengan prosedur hukum.
- Penghapusan: Dilakukan untuk aset yang rusak total atau hilang, dengan tetap mempertanggungjawabkannya dalam laporan audit.
Semua proses di atas membentuk siklus hidup aset yang terintegrasi dan harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik.
6. Manfaat Pengelolaan Aset yang Baik
Pengelolaan aset daerah yang dilakukan dengan benar memberikan dampak yang sangat signifikan, baik bagi pemerintah daerah itu sendiri maupun masyarakat luas. Manfaatnya antara lain:
a. Optimalisasi Anggaran
Dengan pengelolaan aset yang efisien, pemerintah daerah dapat mengurangi belanja tidak perlu. Misalnya, dengan memanfaatkan aset lama yang masih layak, pembelian baru dapat ditunda. Anggaran yang semula dialokasikan untuk pengadaan dapat digunakan untuk program prioritas lain.
b. Peningkatan Pelayanan Publik
Aset berupa bangunan pelayanan publik seperti rumah sakit, kantor kelurahan, atau sekolah yang dirawat dengan baik akan menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman. Pelayanan yang berkualitas mendorong kepuasan masyarakat dan memperkuat citra pemerintah daerah.
c. Transparansi dan Kepercayaan Publik
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola kekayaan daerah. Jika pengelolaan dilakukan secara terbuka, termasuk dalam pelaporan aset, maka masyarakat akan lebih percaya dan partisipatif dalam pembangunan.
d. Potensi Pendapatan Daerah
Aset yang dikelola secara produktif dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Contohnya, terminal yang disewakan kepada pihak ketiga, gedung olahraga yang dikelola secara komersial, atau lahan parkir yang dipungut retribusi.
e. Pengurangan Risiko Keuangan
Kerusakan aset karena kelalaian akan menimbulkan beban fiskal yang tidak direncanakan. Melalui jadwal pemeliharaan preventif, potensi kerugian besar bisa diminimalisasi.
f. Dukungan terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Aset yang dikelola dengan memperhatikan prinsip lingkungan (misalnya, penggunaan energi efisien, bahan bangunan ramah lingkungan) akan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.
7. Tantangan dalam Pengelolaan Aset Daerah
Pengelolaan aset daerah menghadapi banyak kendala, terutama di tingkat teknis dan manajerial:
a. Data Aset Tidak Akurat
Masih banyak daerah yang belum menyelesaikan proses inventarisasi. Aset belum bersertifikat, pencatatan ganda, atau tidak tercatat sama sekali menjadi masalah laten.
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Pengelolaan aset membutuhkan SDM yang menguasai manajemen aset, appraisal, serta sistem akuntansi. Sayangnya, pelatihan di bidang ini masih terbatas di sebagian besar pemerintah daerah.
c. Pendanaan Terbatas
Banyak daerah yang lebih fokus pada belanja rutin dan operasional sehingga pemeliharaan aset sering kali diabaikan. Akibatnya, aset cepat rusak dan tidak bernilai.
d. Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
Praktik korupsi seperti penggelembungan harga, pemalsuan dokumen kepemilikan, hingga pengalihan aset tanpa izin resmi menjadi ancaman serius.
e. Perubahan Regulasi yang Cepat
Perubahan kebijakan dari pusat mengharuskan daerah beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, akan muncul potensi ketidaksesuaian dalam tata kelola.
f. Resistensi dari Internal Organisasi
Seringkali, aset dikuasai oleh unit kerja tertentu dan enggan diserahkan meskipun tidak dimanfaatkan optimal. Ini menunjukkan adanya mentalitas sektoral dan kurangnya budaya koordinatif antar unit.
Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan sistemik yang melibatkan pembenahan regulasi, investasi pada SDM, serta komitmen antikorupsi yang kuat dari pimpinan daerah.
8. Strategi dan Praktik Terbaik (Best Practices)
Beberapa strategi dan praktik unggul yang terbukti meningkatkan kualitas pengelolaan aset di berbagai daerah di Indonesia antara lain:
a. Implementasi SIMDA Aset
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikembangkan oleh BPKP membantu pemerintah daerah mencatat, mengelola, dan melaporkan aset secara digital. SIMDA Aset meminimalkan kesalahan manual dan memungkinkan integrasi dengan laporan keuangan.
b. Audit Berkala dan Sertifikasi Aset
Audit rutin menjadi alat deteksi dini terhadap penyimpangan. Sertifikasi atas kepemilikan (terutama tanah dan bangunan) menghindari risiko sengketa hukum.
c. Peningkatan Kompetensi Pengelola Aset
Melalui pelatihan, sertifikasi, serta studi banding ke daerah lain yang sukses, SDM pengelola aset akan lebih cakap dan berdaya saing.
d. Transparansi Publik melalui Teknologi Digital
Beberapa pemerintah daerah telah meluncurkan dashboard publik yang menampilkan daftar aset daerah lengkap dengan lokasi dan penggunaannya. Hal ini menjadi bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
e. Kemitraan dengan Sektor Swasta
Proyek KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) memungkinkan pembangunan dan pengelolaan aset besar seperti rumah sakit, pasar modern, dan stadion tanpa membebani APBD.
f. Preventive Maintenance
Aset yang dirawat secara berkala terbukti lebih tahan lama. Pemerintah daerah dapat menyusun SOP perawatan berdasarkan klasifikasi aset.
g. Pemanfaatan IoT dan GIS
Sensor IoT pada aset bergerak seperti kendaraan dinas memungkinkan pelacakan lokasi dan penggunaan. Sementara sistem GIS membantu pemetaan aset tanah dan bangunan.
Praktik-praktik ini jika diterapkan dengan konsisten akan menciptakan pengelolaan aset yang efisien, aman, dan produktif.
9. Studi Kasus: Keberhasilan Pengelolaan Aset di Kota X
Kota X, yang awalnya menghadapi berbagai masalah aset seperti aset idle, data tidak lengkap, dan minimnya pemanfaatan, berhasil bangkit dengan langkah-langkah berikut:
a. Digitalisasi Inventaris
Migrasi data ke SIMDA mempercepat proses pencatatan dan pemutakhiran data. Petugas lapangan dilengkapi tablet dan aplikasi untuk memperbarui data real-time.
b. Pemanfaatan Aset Idle
Gedung yang sebelumnya mangkrak disulap menjadi ruang kreatif bagi UMKM dan coworking space. Hasilnya, PAD bertambah hingga Rp 2 miliar per tahun.
c. Kemitraan Pembangunan Infrastruktur
Jalan penghubung antar-kecamatan dibangun melalui skema BOT dengan swasta. Pemerintah hanya menyediakan lahan, sementara pihak swasta membiayai dan mengelola jalan selama 10 tahun.
d. SDM Profesional dan Bersertifikat
BPKAD kota ini bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Aset Negara (LPAN) untuk melatih pegawai agar memahami nilai aset, risiko, dan strategi pemanfaatan.
e. Portal Aset Publik
Masyarakat dapat mengakses daftar aset daerah secara online, termasuk siapa yang menggunakannya dan rencana pemanfaatannya.
Hasilnya, Kota X tidak hanya memperoleh opini WTP dari BPK selama tiga tahun berturut-turut, tetapi juga berhasil meningkatkan PAD secara berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan publik.
10. Rekomendasi Kebijakan
Untuk mendorong pengelolaan aset daerah yang optimal, berikut beberapa kebijakan yang direkomendasikan:
a. Standarisasi Sistem Informasi dan Data Aset Nasional
Pemerintah pusat perlu menyediakan platform terpadu yang digunakan seluruh pemerintah daerah agar data aset konsisten dan bisa diintegrasikan secara nasional.
b. Insentif untuk Daerah Berprestasi
Pemerintah pusat dapat memberikan dana insentif kepada daerah yang berhasil meningkatkan efisiensi aset, memperoleh opini WTP, dan mengembangkan aset menjadi sumber PAD baru.
c. Diversifikasi Sumber Pembiayaan Aset
Melalui penerbitan obligasi daerah berbasis aset (asset-backed securities) dan KPBU, daerah dapat membangun infrastruktur tanpa membebani APBD.
d. Reformasi Regulasi dan Pengawasan
Regulasi yang tumpang tindih perlu disederhanakan. Sementara itu, pengawasan perlu berbasis digital agar lebih efisien dan sulit dimanipulasi.
e. Forum Kolaborasi Antar Daerah
Mendorong sharing pengalaman antar pemerintah daerah melalui forum daring atau pertemuan regional tentang pengelolaan aset.
Kebijakan yang tepat sasaran dan sistematik akan menjadikan aset daerah sebagai fondasi pembangunan yang kuat dan berdaya tahan tinggi.
Kesimpulan
Aset daerah merupakan kekayaan vital pemerintah daerah yang harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Dari definisi dan klasifikasi, landasan hukum, hingga prinsip, proses, manfaat, tantangan, serta praktik terbaik, setiap aspek memerlukan perhatian dan komitmen bersama. Dengan menerapkan strategi digitalisasi, audit berkala, pelatihan SDM, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan, aset daerah dapat meningkatkan pelayanan publik, memperkuat keuangan daerah, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah yang berhasil mengelola aset dengan baik akan memperoleh kepercayaan masyarakat, opini akuntabilitas terbaik, serta sumber pendapatan yang andal untuk membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi jangka panjang bagi kemajuan dan kemandirian daerah.
