Jakarta, 24/04/2019 – Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) menyelenggarakan Seminar Nasional Implementasi Green Public Procurement dan Halal Supply Chain di bulan April ini. Peserta berasal dari berbagai unit instansi baik swasta, persero, BUMN, dll. Peserta berjumlah 14 orang. Keakraban pun saling terjalin antara peserta, panitia dan narasumber.
Hari Pertama 24/04/2019 Pelaksanaan Seminar Nasional ini diisi oleh 4 Narasumber. Yang pertama adalah bapak Dr. Ir. Roni Dwi Susanto., M.Si Beliau adalah Kepala LKPP. Materi yang disampaikan adalah Kebijakan Penerapan Green Public Procurement dalam membangun Pengadaan yang berkelanjutan. (sustainable procurement policy). Lalu yang kedua diisi oleh bapak Gatot Pambudhi Poetranto, S.Kom, MPM. Beliau adalah Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional. Materi yang disampaikan adalah Implementasi dan progres dalam Pengadaan yang berkelanjutan perpektif Pengadaan Barang/Jasa. Lalu yang ketiga diisi oleh Bapak Muhammad Cholifihani, MA, Ph D. Beliau adalah Direktur Jasa Keuangan dan BUMN Bappenas. Materi yang beliau sampaikan adalah Komitmen Penguatan Industri Halal Value Chain Melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia. Dan yang terakhir diisi oleh bapak Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc. Beliau adalah Kepala Pusat Kajian Sains Halal. Materi yang disampaikan adalah Implementasi Halal Supply Chain dari Perpektif Sertifikasi Halal.
Hari Kedua, 25 April 2019. Pelaksanaan Seminar Nasional diisi oleh MIPMM (The Malaysian Institute of Purchasing and Materials Management). Materi di hari kedua ini terbagi menjadi 4 sesi. Materi di sesi pertama adalah Introduction to Halal Supply Management, lalu materi di sesi kedua adalah Introduction to Halal Industry, di sesi ketiga materinya adalah Halal Food Magamenet, dan yang terakhir adalah Generan Guide Line For Halal Food Production.
“Diharapkan dengan adanya Seminar Nasional ini dapat memberikan Ilmu yang bermanfaat, memberikan wawasan baru, dan dapat menjadi motivasi untuk kedepannya”. –Eka Agung Andrianto – LPKN (Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional)