oleh Admin LPKN | Agu 19, 2026 | Pengadaan
Dalam sistem pasar dan transaksi barang atau jasa, prinsip ekonomi dasar menetapkan bahwa pembeli dengan volume pemesanan skala besar selalu memiliki daya tawar (bargaining power) yang jauh lebih tinggi dibandingkan pembeli eceran. Pembeli berskala besar berhak...
oleh Admin LPKN | Agu 18, 2026 | Pengadaan
Pengelolaan keuangan di sektor publik senantiasa dituntut untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Di Indonesia, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk...
oleh Admin LPKN | Agu 17, 2026 | Pengadaan
Pengadaan Langsung merupakan salah satu metode pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah yang paling sering dieksekusi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun unit kerja di tingkat kementerian dan lembaga. Dibandingkan dengan metode tender atau seleksi...
oleh Admin LPKN | Agu 16, 2026 | Pengadaan
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu area yang memiliki kerentanan paling tinggi terhadap risiko penyimpangan, kecurangan (fraud), hingga tindak pidana korupsi dalam tata kelola keuangan publik. Alokasi anggaran belanja modal, belanja barang, dan...
oleh Admin LPKN | Agu 15, 2026 | Pengadaan
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang terbukti memiliki daya tahan tinggi dalam menghadapi berbagai dinamika krisis ekonomi. Dengan jumlah yang mencapai puluhan juta unit usaha, UMK menyerap porsi terbesar tenaga kerja...
oleh Admin LPKN | Agu 1, 2026 | Pengadaan
Pengelolaan anggaran belanja negara di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah senantiasa menghadapi tantangan dalam mencapai efisiensi secara optimal. Setiap tahun, kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah mengalokasikan porsi anggaran yang sangat besar...
