oleh Admin LPKN | Agu 10, 2026 | Pemerintahan
Salah satu tantangan paling mendasar yang kerap menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah maraknya fenomena ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ego sektoral tercipta ketika masing-masing dinas, badan, atau unit...
oleh Admin LPKN | Agu 2, 2026 | Pemerintahan
Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) merupakan pilar kunci dalam tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan daerah. Aset daerah—mulai dari tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jaringan irigasi, hingga aset tak berwujud—merupakan wujud nyata dari...
oleh Admin LPKN | Jul 14, 2026 | Pemerintahan
Kepercayaan publik (public trust) merupakan fondasi paling mendasar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Tinggi atau rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah menjadi tolok ukur utama legitimasi kebijakan,...
oleh Admin LPKN | Jul 13, 2026 | Pemerintahan
Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)—baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota—selalu diusung dengan narasi yang idealis dan memikat. Dalam berbagai naskah akademik dan wacana politik, pemekaran daerah kerap digadang-gadang sebagai jalan...
oleh Admin LPKN | Jun 23, 2026 | Pemerintahan
Dalam beberapa tahun terakhir, narasi mengenai reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan penciptaan ekosistem aparatur yang adaptif gencar dikumandangkan oleh pemerintah pusat. Kementerian Pendayagunaan Ataratur Negara dan Reformasi Birokrasi...
oleh Admin LPKN | Mei 9, 2026 | Pemerintahan
Sejak gelombang reformasi birokrasi melanda berbagai negara berkembang pada akhir abad ke-20, konsep Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) telah menjadi mantra utama yang mendominasi diskursus ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Diadopsi secara...
