oleh Admin LPKN | Apr 25, 2025 | Perencanaan
Perencanaan pembangunan di Indonesia menempatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai ujung tombak partisipasi masyarakat. Dalam teori, Musrenbang adalah wadah strategis di mana aspirasi publik diutarakan, dikaji, dan diintegrasikan ke dalam dokumen...
oleh Admin LPKN | Apr 24, 2025 | Perencanaan
Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia memiliki kerangka yang ketat dan terstruktur, melibatkan dua dokumen utama: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD memetakan arah strategis pemerintahan daerah...
oleh Admin LPKN | Apr 23, 2025 | Perencanaan
Perencanaan pembangunan daerah merupakan fondasi utama bagi tercapainya kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta pelestarian lingkungan hidup di tingkat lokal. Meskipun proses dan terminologi perencanaan dapat bervariasi antar daerah, secara umum tahapan-tahapan...
oleh Admin LPKN | Apr 22, 2025 | Pajak
Pendahuluan Penerimaan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama dalam struktur keuangan daerah, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah. Di antara komponen PAD tersebut, pajak...
oleh Admin LPKN | Apr 21, 2025 | Pajak
1. Pendahuluan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan dua instrumen fiskal utama yang berkaitan dengan properti di Indonesia. PBB bersifat tahunan dan dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan...
oleh Admin LPKN | Apr 20, 2025 | Pajak
1. Pendahuluan Pajak hiburan seringkali menjadi salah satu komponen pungutan daerah yang memicu perdebatan sengit, baik di kalangan pelaku industri, konsumen, maupun politisi. Di satu sisi, pajak ini dipandang sebagai sumber pendapatan potensial bagi pemerintah daerah...
