oleh Admin LPKN | Sep 10, 2025 | Kepegawaian
Pendahuluan Komunikasi adalah jantung dari segala kegiatan layanan publik. Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), kemampuan berkomunikasi yang baik bukan sekadar nilai tambah—ia adalah kompetensi inti yang menentukan efektivitas pelayanan, kredibilitas institusi, dan...
oleh Admin LPKN | Sep 9, 2025 | Tata Naskah
Pendahuluan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) antarinstansi adalah dokumen formal yang menyatukan niat, tanggung jawab, dan mekanisme kerja antar dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Di pemerintahan maupun organisasi publik-swasta, SPKS berperan...
oleh Admin LPKN | Sep 8, 2025 | LAKIP
Pendahuluan Visi dan misi daerah adalah kompas strategis yang memandu arah pembangunan jangka menengah dan panjang di suatu wilayah. Namun kompas itu hanya bermakna bila dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang terukur – di sinilah peran Laporan...
oleh Admin LPKN | Sep 7, 2025 | Desa
Pendahuluan Musyawarah Desa adalah salah satu pilar tata kelola pemerintahan desa di Indonesia – sebuah forum resmi di mana warga, aparat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemangku kepentingan lainnya berkumpul untuk membahas arah pembangunan,...
oleh Admin LPKN | Sep 6, 2025 | BLU
Pendahuluan Pemda sering menghadapi pilihan organisasi ketika merancang layanan publik: menjaga unit sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau mengubahnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pilihan ini bukan sekadar perubahan nama – ia menyangkut...
oleh Admin LPKN | Sep 5, 2025 | Aset Daerah
Pendahuluan Masalah penertiban aset daerah-tanah, bangunan, kendaraan dinas, peralatan, dan aset tak berwujud-adalah isu lama yang masih menghantui banyak pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun penting untuk akuntabilitas fiskal, perencanaan anggaran, dan pelayanan...
