oleh Admin LPKN | Jul 14, 2026 | Pemerintahan
Kepercayaan publik (public trust) merupakan fondasi paling mendasar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Tinggi atau rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah menjadi tolok ukur utama legitimasi kebijakan,...
oleh Admin LPKN | Jul 13, 2026 | Pemerintahan
Pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB)—baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota—selalu diusung dengan narasi yang idealis dan memikat. Dalam berbagai naskah akademik dan wacana politik, pemekaran daerah kerap digadang-gadang sebagai jalan...
oleh Admin LPKN | Jul 12, 2026 | Pajak
Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia saat ini dihadapkan pada tuntutan kemandirian fiskal yang kian meluas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), daerah didorong untuk...
oleh Admin LPKN | Jul 11, 2026 | Pajak
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) merupakan salah satu komponen penerimaan Pajak Daerah yang sangat vital bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejak dialihkan pengelolaannya secara penuh dari Pemerintah Pusat kepada...
oleh Admin LPKN | Jul 10, 2026 | LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)—yang dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terkini sering terintegrasi ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)—merupakan instrumen utama yang dirancang untuk...
oleh Admin LPKN | Jul 9, 2026 | Keuangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal paling krusial bagi pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan, menyelenggarakan pelayanan publik, serta menggerakkan roda perekonomian lokal. Dalam struktur APBD di sebagian besar...
