021 47862224 [email protected]
  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Galeri
  • Klien
  • Registrasi
Diklat LPKN
  • Beranda
  • Profil LPKN
    • Sambutan Ketua
    • Sejarah Berdirinya LPKN
    • Visi & Misi
    • Identitas Lembaga
  • Pendidikan & Pelatihan
    • Tata Tertib Peserta
    • Sarana dan Fasilitas
    • Alumni
    • Hasil Ujian
  • Jadwal Pelatihan
  • Testimoni
  • Info
    • Press Rilis Diklat
    • Keuangan
    • LAKIP
    • Artikel
  • Kontak
Pilih Laman
Bagaimana Menyusun Prioritas Anggaran Daerah yang Efektif?

Bagaimana Menyusun Prioritas Anggaran Daerah yang Efektif?

oleh Admin LPKN | Mar 6, 2025 | Keuangan

Pendahuluan Penganggaran daerah merupakan salah satu aspek strategis dalam tata kelola pemerintahan yang efektif. Proses penyusunan anggaran daerah tidak hanya sekadar pengalokasian dana, melainkan juga merupakan instrumen untuk mendorong pembangunan yang...
Money Follow Program: Prinsip Baru dalam Penganggaran Daerah

Money Follow Program: Prinsip Baru dalam Penganggaran Daerah

oleh Admin LPKN | Mar 5, 2025 | Keuangan

Pendahuluan Penganggaran daerah merupakan salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik, model penganggaran tradisional...
KUA dan PPAS dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020: Apa Fungsinya?

KUA dan PPAS dalam Permendagri No. 77 Tahun 2020: Apa Fungsinya?

oleh Admin LPKN | Mar 4, 2025 | Keuangan

Pendahuluan Dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan dan transparansi anggaran di tingkat pemerintahan daerah, Permendagri No. 77 Tahun 2020 hadir sebagai landasan kebijakan yang mengatur mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di...
Bagaimana Proses Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020?

Bagaimana Proses Penyusunan APBD Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020?

oleh Admin LPKN | Mar 3, 2025 | Keuangan

Pendahuluan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Proses penyusunan APBD harus mengacu pada peraturan yang berlaku untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi...
Ringkasan Permendagri No. 77 Tahun 2020: Inti dan Poin Pentingnya

Ringkasan Permendagri No. 77 Tahun 2020: Inti dan Poin Pentingnya

oleh Admin LPKN | Mar 2, 2025 | Keuangan

Pendahuluan Permendagri No. 77 Tahun 2020 merupakan salah satu regulasi penting yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Peraturan ini disusun untuk memberikan pedoman operasional,...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

Terbaru

  • Menjaga Netralitas Rumah Ibadah dari Politik Praktis 30 April 2026
  • Peran Camat dalam Mengoordinasikan Pembangunan Desa 29 April 2026
  • Digital Nomads: Peluang Wisata Baru bagi Daerah 28 April 2026
  • Inovasi Sekolah Alam untuk Pendidikan di Pedalaman 27 April 2026
  • Menghadapi Urbanisasi: Tantangan Hunian Layak di Kota 26 April 2026

Kategori

  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Aset Daerah
  • Bisnis dan Umum
  • BLU
  • Desa
  • DPRD
  • Kepegawaian
  • Kependudukan
  • Keuangan
  • LAKIP
  • Monev
  • Pajak
  • Pemerintahan
  • Pengadaan
  • Perencanaan
  • Press Rilis Diklat
  • Tata Naskah
  • Teknologi

Jam Kerja

Senin – Jumat
08.00 – 17.00 WIB

Sabtu
08.00 – 13.00 WIB

Kantor Pusat

Gedung Linggardjati Lt.1
Jalan Kayu Putih II No. 7 Pulogadung – Jakarta Timur
T. 021 47862224
F. 021 47867127

Tentang LPKN

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) adalah institusi pengembangan SDM pemerintah dan swasta, penyelenggara pelatihan, pendampingan, dan konsultasi profesional, terakreditasi A oleh LKPP.

Hotline

Call Center :
0811-9523-022

WA Center :
0811-1326-000
0811-8042-811

[email protected]
021-47862224
diklatlpkn.id

Diklat LPKN © 2019