021 47862224 [email protected]
  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Galeri
  • Klien
  • Registrasi
Diklat LPKN
  • Beranda
  • Profil LPKN
    • Sambutan Ketua
    • Sejarah Berdirinya LPKN
    • Visi & Misi
    • Identitas Lembaga
  • Pendidikan & Pelatihan
    • Tata Tertib Peserta
    • Sarana dan Fasilitas
    • Alumni
    • Hasil Ujian
  • Jadwal Pelatihan
  • Testimoni
  • Info
    • Press Rilis Diklat
    • Keuangan
    • LAKIP
    • Artikel
  • Kontak
Pilih Laman
Tantangan Sinkronisasi RPJMD (Daerah) dengan RPJMN (Pusat) pada Periode Politik Baru

Tantangan Sinkronisasi RPJMD (Daerah) dengan RPJMN (Pusat) pada Periode Politik Baru

oleh Admin LPKN | Mei 11, 2026 | Perencanaan

Arsitektur perencanaan pembangunan nasional di Indonesia didesain sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam koridor regulasi tersebut,...
Manajemen Risiko Yuridis bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Konstruksi

Manajemen Risiko Yuridis bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Konstruksi

oleh Admin LPKN | Mei 10, 2026 | Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan salah satu instrumen vital dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan merealisasikan target pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di dalam ekosistem PBJP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan yang...
Reorientasi Konsep Good Governance Menuju Sound Governance dalam Birokrasi Modern

Reorientasi Konsep Good Governance Menuju Sound Governance dalam Birokrasi Modern

oleh Admin LPKN | Mei 9, 2026 | Pemerintahan

Sejak gelombang reformasi birokrasi melanda berbagai negara berkembang pada akhir abad ke-20, konsep Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) telah menjadi mantra utama yang mendominasi diskursus ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Diadopsi secara...
Inovasi Digitalisasi Pajak Daerah (e-Samsat dan e-PBB) untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Inovasi Digitalisasi Pajak Daerah (e-Samsat dan e-PBB) untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

oleh Admin LPKN | Mei 8, 2026 | Pajak

Pajak daerah merupakan salah satu pilar utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Di era otonomi daerah yang kian dinamis,...
Tantangan Monev Kinerja Tenaga Honorer dan Kontrak di Instansi Pemerintah

Tantangan Monev Kinerja Tenaga Honorer dan Kontrak di Instansi Pemerintah

oleh Admin LPKN | Mei 7, 2026 | Monev

Agenda penataan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia tengah memasuki fase yang sangat krusial. Lahirnya regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, secara tegas mengamanatkan penghapusan total penataan tenaga kerja...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

Terbaru

  • Pengaruh Mutasi dan Promosi Jabatan terhadap Motivasi Kerja Aparatur Sipil Negara 31 Mei 2026
  • Efektivitas Pelaksanaan Reses DPRD dalam Menyerap dan Menyalurkan Aspirasi Konstituen 30 Mei 2026
  • Resolusi Konflik Politik Lokal dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 29 Mei 2026
  • Fleksibilitas Pengelolaan Keuangan BLUD Rumah Sakit Daerah dalam Meningkatkan Mutu Layanan 28 Mei 2026
  • Pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam Pengelolaan Aset Daerah 27 Mei 2026

Kategori

  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Aset Daerah
  • Bisnis dan Umum
  • BLU
  • Desa
  • DPRD
  • Kepegawaian
  • Kependudukan
  • Keuangan
  • LAKIP
  • Monev
  • Pajak
  • Pemerintahan
  • Pengadaan
  • Perencanaan
  • Press Rilis Diklat
  • Tata Naskah
  • Teknologi

Jam Kerja

Senin – Jumat
08.00 – 17.00 WIB

Sabtu
08.00 – 13.00 WIB

Kantor Pusat

Gedung Linggardjati Lt.1
Jalan Kayu Putih II No. 7 Pulogadung – Jakarta Timur
T. 021 47862224
F. 021 47867127

Tentang LPKN

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) adalah institusi pengembangan SDM pemerintah dan swasta, penyelenggara pelatihan, pendampingan, dan konsultasi profesional, terakreditasi A oleh LKPP.

Hotline

Call Center :
0811-9523-022

WA Center :
0811-1326-000
0811-8042-811

[email protected]
021-47862224
diklatlpkn.id

Diklat LPKN © 2019