oleh Admin LPKN | Mei 11, 2026 | Perencanaan
Arsitektur perencanaan pembangunan nasional di Indonesia didesain sebagai satu kesatuan sistem yang terintegrasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam koridor regulasi tersebut,...
oleh Admin LPKN | Mei 10, 2026 | Pengadaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) merupakan salah satu instrumen vital dalam menggerakkan roda perekonomian nasional dan merealisasikan target pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di dalam ekosistem PBJP, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan yang...
oleh Admin LPKN | Mei 9, 2026 | Pemerintahan
Sejak gelombang reformasi birokrasi melanda berbagai negara berkembang pada akhir abad ke-20, konsep Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) telah menjadi mantra utama yang mendominasi diskursus ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Diadopsi secara...
oleh Admin LPKN | Mei 8, 2026 | Pajak
Pajak daerah merupakan salah satu pilar utama dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik di tingkat lokal. Di era otonomi daerah yang kian dinamis,...
oleh Admin LPKN | Mei 7, 2026 | Monev
Agenda penataan SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia tengah memasuki fase yang sangat krusial. Lahirnya regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, secara tegas mengamanatkan penghapusan total penataan tenaga kerja...