021 47862224 [email protected]
  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Galeri
  • Klien
  • Registrasi
Diklat LPKN
  • Beranda
  • Profil LPKN
    • Sambutan Ketua
    • Sejarah Berdirinya LPKN
    • Visi & Misi
    • Identitas Lembaga
  • Pendidikan & Pelatihan
    • Tata Tertib Peserta
    • Sarana dan Fasilitas
    • Alumni
    • Hasil Ujian
  • Jadwal Pelatihan
  • Testimoni
  • Info
    • Press Rilis Diklat
    • Keuangan
    • LAKIP
    • Artikel
  • Kontak
Pilih Laman
Penyebab Utama Belum Optimalnya Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital

Penyebab Utama Belum Optimalnya Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital

oleh Admin LPKN | Jul 8, 2026 | Kependudukan

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu inovasi paling strategis dalam agenda transformasi digital pemerintahan Indonesia. Diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), IKD...
Problematika Ketidakvalidan Data Penduduk Untuk Penyaluran Bantuan Sosial

Problematika Ketidakvalidan Data Penduduk Untuk Penyaluran Bantuan Sosial

oleh Admin LPKN | Jul 7, 2026 | Kependudukan, Press Rilis Diklat

Program Bantuan Sosial (Bansos) merupakan salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga jaring pengaman sosial, menekan angka kemiskinan, serta menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui berbagai skema—seperti Program Keluarga Harapan (PKH),...
Mengapa Sistem Merit Dalam Promosi Jabatan ASN Masih Sulit Terwujud

Mengapa Sistem Merit Dalam Promosi Jabatan ASN Masih Sulit Terwujud

oleh Admin LPKN | Jul 6, 2026 | Kepegawaian

Sistem merit merupakan fondasi utama dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) modern yang mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai satu-satunya tolok ukur dalam rekrutmen, pengembangan karier, hingga promosi jabatan. Secara eksplisit,...
Penyebab Utama Rendahnya Partisipasi Publik Dalam Rapat Rapat Kebijakan DPRD

Penyebab Utama Rendahnya Partisipasi Publik Dalam Rapat Rapat Kebijakan DPRD

oleh Admin LPKN | Jul 5, 2026 | DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran sentral dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD memegang tiga fungsi utama: pembentukan Peraturan Daerah (Perda), penganggaran (budgeting), dan pengawasan (oversight)....
Penyebab Utama Program Digitalisasi Desa Sering Berhenti Di Tengah Jalan

Penyebab Utama Program Digitalisasi Desa Sering Berhenti Di Tengah Jalan

oleh Admin LPKN | Jul 4, 2026 | Desa

Program digitalisasi desa merupakan salah satu agenda strategis nasional yang digadang-gadang mampu memangkas kesenjangan informasi, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal di tingkat tapak. Melalui berbagai inisiatif...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

Terbaru

  • Ketika Monev Hanya Mengecek Dokumen, Bukan Mengecek Hasil 31 Oktober 2026
  • PAD Rendah, Haruskah Pajak Daerah Dinaikkan? 30 Oktober 2026
  • Pajak Restoran, Hotel, dan Hiburan di Era Bisnis Digital 29 Oktober 2026
  • Otonomi Daerah di Tengah Semakin Kuatnya Kendali Pemerintah Pusat 28 Oktober 2026
  • Alasan Program Bantuan Sosial Sering Sulit Tepat Sasaran 27 Oktober 2026

Kategori

  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Aset Daerah
  • Bisnis dan Umum
  • BLU
  • Desa
  • DPRD
  • Kepegawaian
  • Kependudukan
  • Keuangan
  • LAKIP
  • Monev
  • Pajak
  • Pemerintahan
  • Pengadaan
  • Perencanaan
  • Press Rilis Diklat
  • Tata Naskah
  • Teknologi

Jam Kerja

Senin – Jumat
08.00 – 17.00 WIB

Sabtu
08.00 – 13.00 WIB

Kantor Pusat

Gedung Linggardjati Lt.1
Jalan Kayu Putih II No. 7 Pulogadung – Jakarta Timur
T. 021 47862224
F. 021 47867127

Tentang LPKN

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) adalah institusi pengembangan SDM pemerintah dan swasta, penyelenggara pelatihan, pendampingan, dan konsultasi profesional, terakreditasi A oleh LKPP.

Hotline

Call Center :
0811-9523-022

WA Center :
0811-1326-000
0811-8042-811

[email protected]
021-47862224
diklatlpkn.id

Diklat LPKN © 2019