oleh Admin LPKN | Apr 17, 2023 | DPRD
Pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari sistem ketatanegaraan Indonesia. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 514 kabupaten/kota, dan 83.784 desa/kelurahan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah, DPRD mempunyai peran...
oleh Admin LPKN | Apr 16, 2023 | DPRD
DPRD merupakan lembaga legislatif yang terdiri dari wakil rakyat yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat. DPRD memiliki peran penting dalam menyelesaikan isu-isu kontroversial yang timbul di daerah. Isu kontroversial ini dapat berupa masalah lingkungan,...
oleh Admin LPKN | Apr 15, 2023 | Keuangan
Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat di wilayahnya. Untuk menjalankan tugas tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber daya yang cukup, termasuk sumber daya keuangan. Oleh karena itu, akuntabilitas pemerintah daerah...
oleh Admin LPKN | Apr 14, 2023 | Keuangan
Akuntansi pemerintahan merupakan bidang akuntansi yang berfokus pada pengukuran, pencatatan, dan pelaporan aktivitas keuangan dan non-keuangan dari entitas pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia ditetapkan oleh Badan Standar Akuntansi Keuangan (BSAK)...
oleh Admin LPKN | Apr 13, 2023 | Keuangan
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memastikan hal ini adalah dengan melaporkan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel...
