021 47862224 [email protected]
  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Galeri
  • Klien
  • Registrasi
Diklat LPKN
  • Beranda
  • Profil LPKN
    • Sambutan Ketua
    • Sejarah Berdirinya LPKN
    • Visi & Misi
    • Identitas Lembaga
  • Pendidikan & Pelatihan
    • Tata Tertib Peserta
    • Sarana dan Fasilitas
    • Alumni
    • Hasil Ujian
  • Jadwal Pelatihan
  • Testimoni
  • Info
    • Press Rilis Diklat
    • Keuangan
    • LAKIP
    • Artikel
  • Kontak
Pilih Laman
Study Banding DPRD Lebih Mirip Plesiran Ketimbang Cari Solusi

Study Banding DPRD Lebih Mirip Plesiran Ketimbang Cari Solusi

oleh Admin LPKN | Jun 19, 2026 | DPRD

Setiap kali Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)—baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota—menyusun Rencana Kerja Tahunan, agenda “Study Banding” atau Kunjungan Kerja (Kunjek) hampir selalu menempati porsi yang sangat dominan. Anggaran miliaran...
Praktis Jual Beli Jabatan Masih Subur di Lingkungan Pemda

Praktis Jual Beli Jabatan Masih Subur di Lingkungan Pemda

oleh Admin LPKN | Jun 18, 2026 | Kepegawaian

Setiap kali gerbong mutasi, rotasi, atau promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) digulirkan, aura ketegangan dan desas-desus selalu menyelimuti koridor-koridor kantor pemerintahan. Di atas kertas, proses pergeseran posisi Aparatur Sipil Negara (ASN)...
Kebiasaan Mark Up Anggaran Sudah Dianggap Lumrah oleh Birokrat

Kebiasaan Mark Up Anggaran Sudah Dianggap Lumrah oleh Birokrat

oleh Admin LPKN | Jun 17, 2026 | Keuangan

Di dalam diskursus mengenai tata kelola keuangan negara di Indonesia, istilah mark up atau penggelembungan anggaran bukanlah barang baru. Fenomena ini telah menjadi catatan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di berbagai...
Mengapa Laporan LAKIP Hanya Dianggap Sebagai Beban Administrasi

Mengapa Laporan LAKIP Hanya Dianggap Sebagai Beban Administrasi

oleh Admin LPKN | Jun 16, 2026 | LAKIP

Setiap tahun, seluruh instansi pemerintah—mulai dari kementerian di tingkat pusat, lembaga tinggi negara, hingga dinas dan badan di tingkat pemerintah daerah—diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen ini merupakan bagian...
Ironi Gedung Pemerintah Mangkrak Akibat Ego Sektoral Antardinas

Ironi Gedung Pemerintah Mangkrak Akibat Ego Sektoral Antardinas

oleh Admin LPKN | Jun 15, 2026 | Aset Daerah

Pemandangan gedung-gedung beton setengah jadi dengan besi-besi mencuat yang mulai berkarat, atau bangunan megah yang ditumbuhi semak belukar karena tak kunjung dihuni, menjadi potret buram yang jamak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Ironisnya,...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

Terbaru

  • Ketika Aset Daerah Ada Tetapi Tidak Memberikan Manfaat bagi Masyarakat 21 September 2026
  • Mengapa Banyak BUMD Sulit Berkembang Meskipun Memiliki Modal Pemerintah 20 September 2026
  • Apa yang Harus Berubah Agar BUMD Menjadi Mesin Ekonomi Daerah 10 September 2026
  • Koperasi Desa Merah Putih dan Tantangan Baru Pemerintahan Desa 4 September 2026
  • Fleksibilitas BLU Sampai di Mana Pemerintah Boleh Menggunakannya 3 September 2026

Kategori

  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Aset Daerah
  • Bisnis dan Umum
  • BLU
  • Desa
  • DPRD
  • Kepegawaian
  • Kependudukan
  • Keuangan
  • LAKIP
  • Monev
  • Pajak
  • Pemerintahan
  • Pengadaan
  • Perencanaan
  • Press Rilis Diklat
  • Tata Naskah
  • Teknologi

Jam Kerja

Senin – Jumat
08.00 – 17.00 WIB

Sabtu
08.00 – 13.00 WIB

Kantor Pusat

Gedung Linggardjati Lt.1
Jalan Kayu Putih II No. 7 Pulogadung – Jakarta Timur
T. 021 47862224
F. 021 47867127

Tentang LPKN

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) adalah institusi pengembangan SDM pemerintah dan swasta, penyelenggara pelatihan, pendampingan, dan konsultasi profesional, terakreditasi A oleh LKPP.

Hotline

Call Center :
0811-9523-022

WA Center :
0811-1326-000
0811-8042-811

[email protected]
021-47862224
diklatlpkn.id

Diklat LPKN © 2019