021 47862224 [email protected]
  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Galeri
  • Klien
  • Registrasi
Diklat LPKN
  • Beranda
  • Profil LPKN
    • Sambutan Ketua
    • Sejarah Berdirinya LPKN
    • Visi & Misi
    • Identitas Lembaga
  • Pendidikan & Pelatihan
    • Tata Tertib Peserta
    • Sarana dan Fasilitas
    • Alumni
    • Hasil Ujian
  • Jadwal Pelatihan
  • Testimoni
  • Info
    • Press Rilis Diklat
    • Keuangan
    • LAKIP
    • Artikel
  • Kontak
Pilih Laman
Mengapa Proyek Digitalisasi Birokrasi Kerap Dikorupsi dari Dalam

Mengapa Proyek Digitalisasi Birokrasi Kerap Dikorupsi dari Dalam

oleh Admin LPKN | Jun 29, 2026 | Teknologi

Transformasi digital saat ini menjadi program prioritas nasional yang digulirkan oleh pemerintah pusat hingga daerah. Melalui Peraturan Presiden mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi birokrasi diamanatkan sebagai solusi mutlak untuk...
Mengapa Target dalam RPJMD Sering Kali Terlalu Muluk dan Tidak Realistis

Mengapa Target dalam RPJMD Sering Kali Terlalu Muluk dan Tidak Realistis

oleh Admin LPKN | Jun 28, 2026 | Perencanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis paling krusial bagi pemerintah daerah untuk menakhodai arah pembangunan selama lima tahun ke depan. Sebagai dokumen penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah...
Mengapa Perencanaan Pembangunan Sering Mengabaikan Dampak Lingkungan

Mengapa Perencanaan Pembangunan Sering Mengabaikan Dampak Lingkungan

oleh Admin LPKN | Jun 27, 2026 | Perencanaan

Setiap kali pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau dokumen perencanaan strategis sektoral lainnya, narasi mengenai “Pembangunan Berkelanjutan” (Sustainable Development) dan “Ekonomi...
Mengapa Proses Verifikasi Naskah Dinas Harus Melewati Banyak Lapisan Pejabat

Mengapa Proses Verifikasi Naskah Dinas Harus Melewati Banyak Lapisan Pejabat

oleh Admin LPKN | Jun 26, 2026 | Tata Naskah

Dalam ekosistem birokrasi pemerintahan di Indonesia, surat atau naskah dinas bukan sekadar media komunikasi tertulis biasa. Ia adalah representasi legal dari keputusan institusi, perwujudan wewenang jabatan, dan dokumen hukum yang memiliki implikasi luas terhadap tata...
Mengapa Pemerintah Gemar Bikin Aplikasi Baru Tapi Malas Merawatnya

Mengapa Pemerintah Gemar Bikin Aplikasi Baru Tapi Malas Merawatnya

oleh Admin LPKN | Jun 25, 2026 | Teknologi

Slogan “Digitalisasi Birokrasi” dan “Menuju Era Smart Governance” telah menjadi mantra sakral yang diadopsi oleh hampir seluruh instansi pemerintah di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap kementerian, lembaga, badan, hingga...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

Terbaru

  • Ketika Aset Daerah Ada Tetapi Tidak Memberikan Manfaat bagi Masyarakat 21 September 2026
  • Mengapa Banyak BUMD Sulit Berkembang Meskipun Memiliki Modal Pemerintah 20 September 2026
  • Apa yang Harus Berubah Agar BUMD Menjadi Mesin Ekonomi Daerah 10 September 2026
  • Koperasi Desa Merah Putih dan Tantangan Baru Pemerintahan Desa 4 September 2026
  • Fleksibilitas BLU Sampai di Mana Pemerintah Boleh Menggunakannya 3 September 2026

Kategori

  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Aset Daerah
  • Bisnis dan Umum
  • BLU
  • Desa
  • DPRD
  • Kepegawaian
  • Kependudukan
  • Keuangan
  • LAKIP
  • Monev
  • Pajak
  • Pemerintahan
  • Pengadaan
  • Perencanaan
  • Press Rilis Diklat
  • Tata Naskah
  • Teknologi

Jam Kerja

Senin – Jumat
08.00 – 17.00 WIB

Sabtu
08.00 – 13.00 WIB

Kantor Pusat

Gedung Linggardjati Lt.1
Jalan Kayu Putih II No. 7 Pulogadung – Jakarta Timur
T. 021 47862224
F. 021 47867127

Tentang LPKN

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) adalah institusi pengembangan SDM pemerintah dan swasta, penyelenggara pelatihan, pendampingan, dan konsultasi profesional, terakreditasi A oleh LKPP.

Hotline

Call Center :
0811-9523-022

WA Center :
0811-1326-000
0811-8042-811

[email protected]
021-47862224
diklatlpkn.id

Diklat LPKN © 2019