oleh Admin LPKN | Agu 22, 2026 | Pengadaan
Kebijakan pengadaan barang dan jasa terpusat (centralized procurement) kerap digadang-gadang sebagai solusi paling efektif untuk menekan pemborosan fiskal, memperkuat daya tawar pemerintah di hadapan vendor, serta memangkas disparitas harga barang antarwilayah....
oleh Admin LPKN | Agu 21, 2026 | Pengadaan
Gagasan pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah yang berdiri sendiri sebagai lembaga badan baru berwenang penuh atas ekosistem belanja publik merupakan langkah transformatif dalam reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Pembentukan lembaga...
oleh Admin LPKN | Agu 20, 2026 | Pengadaan
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menghadapi tantangan besar dalam memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Setiap tahun fiskal, porsi anggaran...
oleh Admin LPKN | Agu 19, 2026 | Pengadaan
Dalam sistem pasar dan transaksi barang atau jasa, prinsip ekonomi dasar menetapkan bahwa pembeli dengan volume pemesanan skala besar selalu memiliki daya tawar (bargaining power) yang jauh lebih tinggi dibandingkan pembeli eceran. Pembeli berskala besar berhak...
oleh Admin LPKN | Agu 18, 2026 | Pengadaan
Pengelolaan keuangan di sektor publik senantiasa dituntut untuk menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Di Indonesia, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan untuk...
