021 47862224 [email protected]
  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Galeri
  • Klien
  • Registrasi
Diklat LPKN
  • Beranda
  • Profil LPKN
    • Sambutan Ketua
    • Sejarah Berdirinya LPKN
    • Visi & Misi
    • Identitas Lembaga
  • Pendidikan & Pelatihan
    • Tata Tertib Peserta
    • Sarana dan Fasilitas
    • Alumni
    • Hasil Ujian
  • Jadwal Pelatihan
  • Testimoni
  • Info
    • Press Rilis Diklat
    • Keuangan
    • LAKIP
    • Artikel
  • Kontak
Pilih Laman
Tanah Pemerintah yang Tidak Produktif Haruskah Selalu Dibiarkan Kosong

Tanah Pemerintah yang Tidak Produktif Haruskah Selalu Dibiarkan Kosong

oleh Admin LPKN | Sep 1, 2026 | Aset Daerah

Lahan atau tanah merupakan salah satu jenis aset daerah yang paling berharga. Berbeda dengan aset berupa bangunan atau mesin yang nilainya terus menyusut seiring berjalannya waktu, nilai tanah justru cenderung mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke...
Ancaman Conflict Of Interest Antara Regulator Dan Pelaksana Pengadaan

Ancaman Conflict Of Interest Antara Regulator Dan Pelaksana Pengadaan

oleh Admin LPKN | Agu 31, 2026 | Pengadaan

Di tengah dinamika penataan dan penyempurnaan sistem belanja publik di Indonesia, gagasan untuk mempercepat alur eksekusi belanja kerap mengarah pada integrasi fungsi kelembagaan. Langkah integrasi ini memusatkan kewenangan penyusunan aturan main (regulator) dan...
Potensi Mega Korupsi Akibat Pemusatan Pembuatan Keputusan Belanja Negara

Potensi Mega Korupsi Akibat Pemusatan Pembuatan Keputusan Belanja Negara

oleh Admin LPKN | Agu 30, 2026 | Pengadaan

Gagasan reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia kerap diarahkan pada pemusatan wewenang pembuatan keputusan belanja publik (centralized procurement authority). Langkah ini digadang-gadang sebagai strategi utama untuk memangkas...
Ancaman Inefisiensi Baru Akibat Birokrasi Internal Badan Pengadaan Yang Gemuk

Ancaman Inefisiensi Baru Akibat Birokrasi Internal Badan Pengadaan Yang Gemuk

oleh Admin LPKN | Agu 29, 2026 | Pengadaan

Gagasan pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah sebagai entitas kelembagaan baru yang mandiri dan terpusat sering kali dipromosikan sebagai langkah panasea untuk mendobrak keterlambatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efisiensi fiskal belanja publik. Melalui...
Risiko Konflik Kepentingan Antara Pembina Regulasi Dan Pelaksana Eksekusi

Risiko Konflik Kepentingan Antara Pembina Regulasi Dan Pelaksana Eksekusi

oleh Admin LPKN | Agu 28, 2026 | Pengadaan

Gagasan modernisasi tata kelola belanja publik di Indonesia kerap diarahkan pada penyederhanaan struktur dan penguatan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah mendasar yang terus didiskusikan oleh para ahli hukum administrasi negara dan manajemen...
« Entri Terdahulu
Entri Selanjutnya »

Terbaru

  • Ketika Monev Hanya Mengecek Dokumen, Bukan Mengecek Hasil 31 Oktober 2026
  • PAD Rendah, Haruskah Pajak Daerah Dinaikkan? 30 Oktober 2026
  • Pajak Restoran, Hotel, dan Hiburan di Era Bisnis Digital 29 Oktober 2026
  • Otonomi Daerah di Tengah Semakin Kuatnya Kendali Pemerintah Pusat 28 Oktober 2026
  • Alasan Program Bantuan Sosial Sering Sulit Tepat Sasaran 27 Oktober 2026

Kategori

  • Artikel Ilmu Pemerintahan
  • Aset Daerah
  • Bisnis dan Umum
  • BLU
  • Desa
  • DPRD
  • Kepegawaian
  • Kependudukan
  • Keuangan
  • LAKIP
  • Monev
  • Pajak
  • Pemerintahan
  • Pengadaan
  • Perencanaan
  • Press Rilis Diklat
  • Tata Naskah
  • Teknologi

Jam Kerja

Senin – Jumat
08.00 – 17.00 WIB

Sabtu
08.00 – 13.00 WIB

Kantor Pusat

Gedung Linggardjati Lt.1
Jalan Kayu Putih II No. 7 Pulogadung – Jakarta Timur
T. 021 47862224
F. 021 47867127

Tentang LPKN

Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) adalah institusi pengembangan SDM pemerintah dan swasta, penyelenggara pelatihan, pendampingan, dan konsultasi profesional, terakreditasi A oleh LKPP.

Hotline

Call Center :
0811-9523-022

WA Center :
0811-1326-000
0811-8042-811

[email protected]
021-47862224
diklatlpkn.id

Diklat LPKN © 2019