Kemajuan teknologi telah mengubah hampir semua aspek kehidupan. Di sektor pemerintahan, berbagai layanan publik kini berbasis digital. Masyarakat makin terbiasa menggunakan aplikasi, sistem online, dan layanan cepat berbasis data. Namun, di tengah perubahan besar tersebut, muncul pertanyaan penting: kenapa banyak ASN masih belum melek teknologi?
Fenomena ini bukan sekadar persepsi. Di berbagai kantor pemerintah, masih banyak pegawai yang kesulitan menggunakan aplikasi sederhana, tidak terbiasa dengan sistem digital, atau bahkan menolak perubahan teknologi. Akibatnya, proses kerja menjadi lambat, makin banyak kesalahan administrasi, dan pelayanan publik tidak bisa mencapai standar yang diharapkan masyarakat yang semakin digital.
Untuk memahami masalah ini, kita perlu melihat lebih dalam apa saja penyebabnya. Tidak semua ASN enggan belajar. Tidak semua ASN menolak perubahan. Banyak dari mereka justru ingin berkembang, tetapi sistem, lingkungan kerja, dan kebiasaan birokrasi membuat kemampuan teknologi mereka tidak berkembang.
Latar Belakang Generasi dan Gap Teknologi
Salah satu penyebab utama ketidakmelekkan teknologi di kalangan ASN adalah gap generasi. Banyak ASN yang saat ini menduduki posisi senior berasal dari generasi yang tumbuh dalam era manual. Mereka terbiasa menulis laporan dengan tangan, menggunakan mesin ketik, menyimpan dokumen fisik, dan melaksanakan prosedur administrasi yang tidak mengandalkan komputer.
Ketika pemerintah mulai gencar melakukan digitalisasi layanan, generasi ini menghadapi tantangan besar. Mengubah kebiasaan puluhan tahun bukan perkara mudah. Mengoperasikan komputer, memahami aplikasi baru, atau mengikuti cara kerja digital sering kali terasa sulit. Bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena kemampuan dasar mereka tidak dibangun secara bertahap sejak awal.
ASN muda yang masuk dengan kemampuan teknologi lebih baik pun sering mengalami kesulitan ketika harus bekerja bersama dengan sistem kerja lama. Gap ini semakin membesar jika instansi tidak menyediakan pelatihan berkelanjutan.
Budaya Kerja Lama yang Sulit Ditinggalkan
Banyak kantor pemerintah masih menggunakan budaya kerja lama yang cenderung kaku dan tak mau berubah. Di beberapa tempat, dokumen fisik lebih dipercaya daripada dokumen digital. Tandatangan basah dianggap lebih sah daripada tanda tangan elektronik.
Kultur ini membuat penggunaan teknologi berjalan setengah hati. Meskipun sistem digital sudah dibuat, banyak ASN yang tetap mengandalkan cara lama karena dianggap lebih mudah, lebih aman, atau lebih nyaman.
Selain itu, ada rasa takut berubah. “Kalau sudah nyaman dengan cara lama, buat apa pindah ke cara baru?” Ini adalah pola pikir yang banyak ditemui. Sayangnya, pola pikir tersebut menjadi hambatan besar dalam modernisasi birokrasi.
Kurangnya Pelatihan Teknologi yang Efektif
Tidak semua instansi pemerintah memberikan pelatihan teknologi yang tepat sasaran. Banyak pelatihan hanya bersifat formalitas, tidak mendalam, atau tidak dipandu oleh instruktur yang kompeten. Akibatnya, ASN hanya mengikuti pelatihan untuk menggugurkan kewajiban, bukan benar-benar memahami teknologi yang diajarkan.
Selain itu, setelah pelatihan tidak ada tindak lanjut. Tidak ada mentor, tidak ada pendampingan, dan tidak ada monitoring. ASN akhirnya kembali ke kebiasaan lama. Pelatihan tanpa praktik hanyalah seremonial, bukan pengembangan kompetensi.
Kondisi ini membuat banyak ASN tidak percaya diri menggunakan teknologi. Ketika tidak ada bimbingan, mereka takut salah, takut gagal, dan akhirnya memilih untuk tidak mencoba sama sekali.
Sistem dan Aplikasi Pemerintah yang Rumit
Ironisnya, banyak sistem digital yang dibuat pemerintah justru rumit, tidak user-friendly, dan sering mengalami error. ASN dituntut mengikuti sistem ini, tetapi ketika kesulitan, tidak ada bantuan teknis yang memadai. Mereka akhirnya merasa bahwa teknologi bukan mempermudah, tetapi menyulitkan pekerjaan.
Aplikasi pemerintah sering memiliki tampilan membingungkan, banyak menu, terlalu teknis, dan tidak intuitif. Sementara itu, dukungan teknis tidak selalu tersedia. Jika ada masalah, ASN harus menunggu lama, mengisi tiket pelayanan, atau menghubungi admin pusat yang tidak selalu responsif.
Kondisi seperti ini membuat banyak ASN merasa lebih nyaman kembali ke cara manual. Sistem rumit membuat mereka kehilangan motivasi untuk belajar.
Beban Kerja Tinggi Menjadi Penghalang
ASN yang setiap hari dibebani pekerjaan administratif tidak punya cukup waktu untuk belajar teknologi baru. Misalnya, pegawai yang harus mengurus laporan, input data, membuat dokumen, mengurus surat, menghadiri rapat, dan melayani masyarakat.
Belajar teknologi membutuhkan waktu dan kesabaran. ASN yang sibuk sering kali tidak punya kesempatan untuk belajar pelan-pelan. Akhirnya, penggunaan teknologi hanya dilakukan pada hari tertentu, seperti saat audit atau saat evaluasi kinerja, bukan sebagai bagian dari rutinitas harian.
Beban kerja yang tinggi membuat ASN lebih memilih cara lama yang lebih cepat dikerjakan secara instan dibandingkan mempelajari sistem baru yang butuh adaptasi.
Tidak Ada Insentif untuk Melek Teknologi
Di banyak instansi pemerintah, kemampuan teknologi tidak dianggap sebagai faktor utama penilaian kinerja. ASN yang masih menggunakan cara manual tetap dianggap bekerja baik selama tugas selesai, meski lambat dan tidak efisien.
Hal ini membuat ASN tidak merasa perlu belajar teknologi. Tanpa insentif dan tanpa konsekuensi, perubahan tidak akan terjadi. Di sektor swasta, pegawai yang tidak bisa teknologi bisa terancam posisinya. Namun di birokrasi, sistem penilaian kinerja tidak selalu mendorong kemampuan digital sebagai kompetensi wajib.
Jika tidak ada penghargaan atau insentif untuk ASN yang menguasai teknologi, maka motivasi untuk belajar akan terus rendah.
Ketergantungan pada Staf Muda atau Operator
Banyak instansi memiliki satu atau dua orang pegawai muda yang dianggap “jago teknologi”. Akibatnya, semua pekerjaan digital diserahkan kepada mereka. ASN lain menjadi bergantung dan tidak berusaha belajar.
Jika ada sistem baru, ASN senior tinggal memanggil staf muda untuk membantu. Jika ada dokumen harus di-upload, mereka meminta tolong operator. Ketergantungan ini menjadi pola yang sulit diputus. ASN senior tidak merasa perlu belajar karena selalu ada yang membantu.
Padahal, ketergantungan seperti ini rentan menimbulkan masalah jika staf muda tersebut pindah, promosi, atau cuti. Instansi bisa lumpuh karena tidak ada pegawai lain yang mampu mengoperasikan sistem.
Fasilitas Teknologi yang Tidak Merata
Tidak semua kantor pemerintah memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Ada kantor yang komputer dan jaringannya sudah modern. Namun ada pula yang masih menggunakan komputer lama, internet lambat, printer sering rusak, atau tidak memiliki perangkat pendukung yang memadai.
Bagaimana ASN bisa melek teknologi jika fasilitasnya saja tidak memadai?
Komputer lemot membuat pegawai malas, sistem sering crash menghambat pekerjaan, dan jaringan tidak stabil membuat aplikasi gagal bekerja.
Ketidakmerataan fasilitas ini membuat digitalisasi tidak berjalan maksimal, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal infrastruktur.
Resistensi terhadap Perubahan
Perubahan teknologi sering dianggap membebani. Banyak ASN yang merasa bahwa mempelajari hal baru akan menambah kerja, bukan mengurangi beban. Mereka khawatir perubahan justru membuat mereka dinilai buruk jika tidak mampu beradaptasi.
Resistensi juga muncul karena rasa takut. Banyak ASN merasa teknologi adalah sesuatu yang rumit dan hanya untuk orang pintar. Padahal kenyataannya, teknologi bisa dipelajari siapa saja, asal ada niat dan pendampingan.
Rasa takut gagal inilah yang membuat sebagian ASN menolak teknologi baru, meskipun sebenarnya mereka mampu jika diberi waktu dan kesempatan belajar.
Minimnya Budaya Literasi Digital di Pemerintah
Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan komputer atau aplikasi, tetapi juga pemahaman tentang keamanan siber, etika penggunaan teknologi, pemanfaatan informasi, dan cara kerja digital.
Banyak ASN tidak memahami konsep dasar ini. Misalnya:
- mengapa password harus kuat
- mengapa data harus dienkripsi
- mengapa dokumen digital perlu manajemen versi
- bagaimana memanfaatkan data untuk mengambil keputusan
Ketidakpahaman ini membuat penggunaan teknologi menjadi tidak optimal. ASN tidak hanya kesulitan menggunakan sistem digital, tetapi juga tidak memahami pentingnya keamanan dan manajemen data.
Kurangnya Role Model yang Melek Teknologi
Jika pimpinan instansi tidak memberi contoh menggunakan teknologi, ASN di bawahnya biasanya akan mengikuti. Pemimpin yang masih mengandalkan cara manual akan membuat seluruh unit kerja tidak merasa perlu beralih ke digital.
Role model sangat penting dalam birokrasi. Jika pemimpin rajin belajar teknologi, mengikuti pelatihan, dan mendorong penggunaan digital, ASN lain akan termotivasi. Tapi jika pemimpin sendiri ogah belajar, maka teknologi akan terus dianggap sekadar proyek, bukan kebutuhan.
Tidak Ada Kebiasaan Belajar Berkelanjutan
Dalam beberapa instansi, budaya belajar tidak berjalan dengan baik. Pegawai hanya belajar ketika dipaksa atau saat pelatihan diwajibkan. Padahal dunia digital menuntut pembelajaran terus-menerus.
Teknologi berubah cepat. Aplikasi diperbarui, sistem diganti, fitur ditambah. ASN harus mau belajar secara mandiri, membaca panduan, dan mencoba hal baru. Namun tanpa budaya belajar, kemampuan teknologi tidak akan meningkat.
Dampak dari Ketidakmelekkan Teknologi ASN
Kurangnya kemampuan teknologi berdampak besar bagi pelayanan publik. Masyarakat menjadi korban dari lambatnya proses birokrasi. Misalnya:
- pelayanan yang seharusnya online jadi tetap manual
- data tidak terintegrasi sehingga menghambat keputusan
- laporan menjadi lambat
- terjadi banyak kesalahan input
- kualitas layanan digital rendah
Selain itu, ketidakmelekkan teknologi membuat pemerintah sulit mencapai target transformasi digital. Padahal digitalisasi adalah kunci untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan layanan.
Mengapa Teknologi Justru Penting bagi ASN
ASN harus memahami bahwa teknologi adalah alat untuk mempermudah pekerjaan. Dengan teknologi:
- data bisa diolah lebih cepat
- komunikasi antarinstansi lebih mudah
- dokumen lebih aman
- pelayanan lebih cepat
- pengawasan lebih transparan
ASN yang tidak melek teknologi akan tertinggal, kesulitan menyelesaikan tugas, dan tidak mampu memenuhi standar pelayanan modern.
Solusi untuk Meningkatkan Kemampuan Teknologi ASN
Agar ASN lebih melek teknologi, beberapa langkah penting perlu dilakukan:
Pelatihan yang Praktis dan Berkelanjutan
Pelatihan harus berorientasi praktik, bukan teori. Harus ada pendampingan setelah pelatihan agar ASN bisa menerapkan apa yang dipelajari.
Sistem Digital yang Mudah Digunakan
Aplikasi pemerintah harus lebih sederhana, mudah dipahami, dan memiliki support yang responsif.
Budaya Kerja yang Mendukung
Pemimpin harus memberi contoh penggunaan teknologi. Instansi perlu mendorong inovasi dan membuat penggunaan teknologi sebagai bagian dari budaya kerja.
Insentif untuk ASN yang Belajar
ASN yang mampu memanfaatkan teknologi harus diberi penghargaan, reward, atau poin kinerja tambahan.
Fasilitas yang Merata
Pemerintah harus memastikan semua kantor memiliki perangkat dan jaringan yang memadai.
Penutup
Ketidakmelekkan teknologi di kalangan ASN bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah budaya, kebiasaan, dan sistem. Jika tidak ditangani dengan serius, transformasi digital akan terus tersendat.
Pada akhirnya, teknologi bukan ancaman bagi ASN. Justru teknologi membantu mempermudah pekerjaan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan publik. ASN harus melihat teknologi sebagai sahabat, bukan musuh. Dengan kemauan belajar, dukungan sistem, dan kepemimpinan yang kuat, tidak ada alasan ASN Indonesia tertinggal dalam era digital.
