Budaya Asal Bapak Senang atau sering disebut “ABS” sudah lama dikenal sebagai salah satu penyakit birokrasi yang sulit dihilangkan. Dalam konteks ASN, budaya ini muncul ketika pegawai lebih fokus membuat atasan senang daripada bekerja sesuai aturan, objektivitas, atau kebutuhan pelayanan publik. Fenomena ini tampak sepele di permukaan, tetapi dampaknya dapat meluas hingga merusak kualitas layanan, memperlambat reformasi birokrasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Artikel ini membahas bagaimana budaya ABS terbentuk, mengapa ia bertahan begitu lama, serta bagaimana dampak dan cara mengatasinya.
Budaya ABS: Dari Tradisi Hierarki ke Kebiasaan Tak Sehat
Budaya ABS sebenarnya berakar dari budaya kerja yang hierarkis di mana atasan dianggap sebagai figur pusat yang menentukan segalanya. Banyak ASN merasa bahwa yang terpenting adalah menjaga hubungan baik dengan atasan, bahkan jika itu berarti mengabaikan aturan atau mengorbankan kualitas kerja. Akibatnya, keputusan lebih didasarkan pada apa yang membuat atasan senang daripada apa yang benar atau bermanfaat untuk publik.
Hierarki yang sangat kuat membuat bawahan sering merasa takut berpendapat. Mereka lebih memilih mengikuti arus, mengangguk saja, atau memberikan laporan yang ingin didengar atasan, bukan laporan yang sebenarnya. Pada jangka panjang, hal ini menciptakan budaya kerja yang tidak menghargai transparansi maupun tanggung jawab profesional.
Mengutamakan Kesan daripada Kinerja Nyata
Salah satu ciri paling menonjol dari budaya ABS adalah kecenderungan meningkatkan citra, bukan kinerja. Pegawai lebih sibuk merapikan administrasi ketika atasan berkunjung, membuat laporan tambahan demi terlihat bekerja, atau menyusun presentasi yang lebih indah daripada akurat. Semua dilakukan demi memberikan “kesan baik”.
Dalam banyak kasus, hal-hal bersifat kosmetik ini menghabiskan waktu dan energi tanpa memberikan manfaat nyata. Misalnya, rapat yang seharusnya membahas solusi justru fokus pada memperlihatkan pencapaian untuk membuat pimpinan terkesan. Padahal, persoalan inti yang perlu diselesaikan tetap diabaikan.
Budaya ABS mendorong pegawai mengejar pujian sesaat, bukan hasil kerja nyata. Lebih parahnya lagi, pegawai yang jujur menyampaikan data apa adanya sering dianggap “mencoreng muka” atasan, sehingga mereka dipinggirkan.
Ketakutan Mengatakan yang Tidak Ingin Didengar Atasan
Akar lain dari budaya ABS adalah rasa takut. Banyak ASN yang enggan menyampaikan pendapat jujur karena khawatir dianggap menentang pimpinan, tidak loyal, atau terlalu kritis. Akibatnya, bawahan memilih untuk diam dan mengikuti apa pun yang diinginkan atasan, meski sebenarnya tidak tepat.
Ketakutan ini menimbulkan efek berantai. Semakin banyak pegawai diam, semakin besar pula kekuatan budaya ABS. Tidak ada diskusi konstruktif, tidak ada koreksi objektif, tidak ada evaluasi jujur. Semua tampak baik-baik saja, padahal banyak masalah yang mengendap dan tidak pernah dibahas.
Pada tingkat pimpinan, hal ini membuat mereka tidak mendapatkan gambaran nyata di lapangan. Keputusan pun diambil berdasarkan laporan yang dipoles, bukan fakta sebenarnya.
Atasan yang Menganggap ABS Sebagai Loyalitas
Budaya ABS tidak hanya terjadi karena perilaku bawahan. Dalam banyak kasus, justru atasan yang menciptakan dan memeliharanya. Ada pimpinan yang merasa lebih nyaman dikelilingi bawahan yang selalu setuju. Mereka menafsirkan kritik sebagai ketidakpatuhan, padahal kritik adalah bagian penting dari profesionalitas kerja.
Atasan yang suka dipuji atau tidak terbuka pada masukan, secara tidak langsung mengarahkan bawahan untuk menerapkan budaya ABS. Bahkan terkadang, bawahan yang jujur dianggap masalah, sementara bawahan yang pandai pencitraan justru lebih dihargai.
Selama pimpinan masih mengukur loyalitas dari seberapa sering pegawai setuju dan mengikuti kemauan, budaya ABS akan terus berkembang.
Dampak Buruk Budaya ABS terhadap Pelayanan Publik
Budaya ABS bukan hanya merusak internal kantor, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Jika keputusan diambil berdasarkan keinginan atasan, bukan kebutuhan publik, maka kebijakan yang dihasilkan akan kurang tepat sasaran.
Pelayanan menjadi lambat karena pegawai lebih fokus “meladeni” atasan daripada melayani masyarakat. Koordinasi menjadi kacau karena semua pihak hanya ingin terlihat patuh, bukan bekerja secara efektif. Kesalahan tidak diperbaiki karena tidak ada yang berani mengkritik atau memberikan masukan jujur.
Lebih jauh lagi, budaya ABS membuat birokrasi rentan disusupi kepentingan tertentu. Keputusan lebih mudah dipengaruhi bukan oleh data, melainkan oleh siapa yang mampu menyenangkan atasan. Ini menciptakan celah bagi praktik-praktik tidak sehat, termasuk favoritisme dan nepotisme.
Pegawai Ideal Diabaikan, Pegawai “Penjilat” Mendominasi
Ketika budaya ABS kuat, penghargaan terhadap pegawai berubah. Bukan lagi berdasarkan integritas, kompetensi, atau hasil kerja. Yang dihargai adalah siapa yang bisa membuat pimpinan senang dan siapa yang pandai menjaga citra.
Pegawai yang bekerja keras tetapi tidak pandai pencitraan seringkali terabaikan. Sebaliknya, pegawai yang aktif mencari perhatian dan memoles laporan sering dianggap lebih berprestasi. Hal ini menyebabkan motivasi kerja menurun dan menciptakan lingkungan yang tidak adil.
Dalam jangka panjang, organisasi akan kehilangan pegawai potensial. Banyak ASN berbakat memilih pindah atau mencari kesempatan lain karena merasa tidak dihargai secara adil.
Budaya ABS Menghambat Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi membutuhkan perubahan mindset, keberanian, data yang jujur, dan evaluasi yang objektif. Namun semua itu berlawanan dengan budaya ABS.
Bagaimana mungkin melakukan reformasi jika pegawai takut mengkritik?
Bagaimana mungkin memperbaiki sistem jika laporan terus dipoles?
Bagaimana mungkin mengambil keputusan tepat jika data tidak pernah jujur?
Budaya ABS membuat organisasi hanya “tampak bersih” di atas kertas, tetapi tidak berubah di lapangan. Banyak program terlihat sukses di laporan, tetapi tidak memberi dampak nyata pada masyarakat.
Mengapa Budaya ABS Sulit Hilang?
Budaya ABS bertahan karena dianggap cara termudah bertahan di lingkungan kerja birokratis. Tidak perlu berpikir kritis, tidak perlu berdebat, cukup mengikuti kemauan atasan. Bagi sebagian orang, ini lebih aman dan nyaman.
Selain itu, budaya ABS juga diturunkan dari generasi ke generasi. Pegawai baru belajar dari pegawai lama bahwa “yang penting atasan senang”. Lingkungan kerja yang tidak memberi ruang dialog memperkuat budaya ini.
Di sisi lain, sistem promosi dan penilaian kinerja ASN masih belum sepenuhnya objektif. Selama pimpinan punya kuasa besar menentukan karier pegawai, budaya ABS sulit dibasmi.
Cara Mengurangi Budaya ABS di Lingkungan ASN
Meskipun sulit dihilangkan sepenuhnya, budaya ABS bisa dikurangi melalui langkah-langkah berikut:
- Membangun budaya dialog
Atasan perlu membuka ruang kritik tanpa memandangnya sebagai ancaman. - Mengutamakan data dan bukti
Keputusan harus berdasarkan data, bukan opini atau kesan. - Memberi penghargaan pada integritas
Pegawai yang jujur dan objektif harus diapresiasi, bukan disingkirkan. - Memperbaiki sistem penilaian kinerja
Penilaian harus berbasis hasil, bukan kedekatan dengan atasan. - Pelatihan kepemimpinan untuk ASN
Pimpinan harus paham bahwa loyalitas terbaik adalah kejujuran, bukan pencitraan. - Mengurangi hierarki kaku
Struktur kerja lebih kolaboratif dapat mengurangi kecenderungan ABS. - Menanamkan etika profesi ASN sejak awal
Pegawai baru harus diberi pemahaman bahwa tugas utama mereka adalah melayani publik, bukan menyenangkan bos.
Mengubah Budaya, Memperbaiki Pelayanan Publik
Budaya Asal Bapak Senang bukanlah masalah sepele. Ini adalah persoalan yang merusak fondasi profesionalisme ASN dan menghambat perbaikan pelayanan publik. Selama pegawai lebih fokus menyenangkan pimpinan daripada bekerja jujur dan objektif, reformasi birokrasi akan sulit dicapai.
Mengubah budaya memang tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil. Dibutuhkan komitmen bersama antara pimpinan dan pegawai untuk mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ketika budaya ABS mulai berkurang, pegawai dapat bekerja lebih jujur, lebih profesional, dan lebih produktif. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan merasakan manfaatnya.
