Cara Menulis Surat Tugas untuk Pegawai dengan Format Resmi

Pendahuluan

Surat tugas merupakan dokumen resmi yang memberikan penugasan, wewenang, dan tanggung jawab kepada pegawai atau kelompok pegawai untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam organisasi pemerintahan maupun swasta, surat tugas berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi tetapi juga sebagai bukti formal dalam mekanisme pertanggungjawaban, klaim perjalanan dinas, atau proses pengambilan keputusan selama penugasan berlangsung.

Kebutuhan akan format resmi dan penulisan yang tepat menjadi penting karena surat tugas sering diajukan sebagai lampiran laporan, bukti hukum, dan dasar pembayaran tunjangan atau biaya perjalanan. Kesalahan penulisan, kelalaian elemen penting, atau tata letak yang tidak sesuai dapat menyebabkan penolakan klaim, kesulitan verifikasi, dan potensi sengketa internal. Oleh karena itu, memahami struktur, komponen wajib, tata bahasa resmi, serta prosedur penerbitan surat tugas adalah keterampilan administratif yang wajib dimiliki oleh pejabat yang berwenang.

Artikel ini memberikan panduan rinci dan terstruktur tentang cara menulis surat tugas untuk pegawai dengan format resmi. Setiap bagian dirancang agar mudah diikuti: dimulai dari pengertian dan fungsi, dasar kebijakan internal, komponen wajib, format dan tata letak resmi, bahasa dan etika penulisan, prosedur penerbitan dan distribusi, contoh surat tugas lengkap beserta penjelasan baris demi baris, hingga pengelolaan arsip dan checklist praktis. Panduan ini ditujukan untuk staf administrasi, HRD, kepala unit, hingga pimpinan organisasi yang sering bertanggung jawab menerbitkan surat tugas.

1. Pengertian dan Fungsi Surat Tugas

Surat tugas adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk memberi mandat kepada seorang pegawai atau sekelompok pegawai melakukan tugas tertentu dalam kurun waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan. Surat ini memiliki fungsi administratif, hukum, dan operasional. Secara administratif, surat tugas menjadi bukti penugasan yang legal; secara hukum, memberikan dasar kewenangan untuk bertindak atas nama organisasi; dan secara operasional menjadi pedoman kerja selama pelaksanaan tugas.

Fungsi utama surat tugas mencakup:

Menetapkan ruang lingkup tugas, tujuan, dan target yang harus dicapai.
Memberikan legitimasi pelaksanaan kewenangan, seperti mewakili lembaga dalam rapat atau menandatangani dokumen tertentu.
Menjadi dasar untuk pembayaran tunjangan, biaya perjalanan, atau reimbursemen pengeluaran terkait tugas.
Mendokumentasikan penugasan untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban.

Selain fungsi formal tersebut, surat tugas juga berperan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya surat tugas yang jelas, manajemen dapat memantau beban kerja pegawai, menilai kinerja berdasarkan hasil tugas yang terukur, serta menata distribusi tugas agar tidak terjadi tumpang tindih atau beban tidak proporsional. Surat tugas yang tersusun dengan baik membantu pegawai memahami ekspektasi, tenggat waktu, serta orang atau unit yang harus dilaporkan.

Di konteks pemerintahan, surat tugas seringkali membutuhkan kepatuhan pada prosedur penganggaran dan peraturan aparatur sipil negara (ASN). Penugasan yang memerlukan biaya harus berkaitan dengan sumber dana yang jelas—misalnya APBD, dana kegiatan, atau dana bantuan—dan memenuhi persyaratan administrasi pendukung. Sementara di sektor swasta, surat tugas menjadi instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban pegawai selama menjalankan tugas, termasuk asuransi, tanggung jawab keselamatan kerja, dan kompensasi.

Dengan membaca bagian ini, pembaca diharapkan memahami bahwa surat tugas bukan sekadar dokumen formal, tetapi alat manajerial yang menyentuh aspek hukum, keuangan, serta pengelolaan kinerja. Oleh karena itu, penulisan yang teliti, penyusunan komponen yang lengkap, dan ketaatan pada tata kelola organisasi menjadi syarat agar surat tugas dapat menjalankan fungsinya secara efektif.

2. Dasar Kebijakan dan Ketentuan Internal

Sebelum menulis surat tugas, penting untuk memahami kerangka kebijakan dan ketentuan internal yang mengatur penerbitan surat tersebut. Di instansi pemerintahan, dasar hukum bisa berupa peraturan kementerian, peraturan daerah, atau petunjuk teknis yang mengatur tugas pejabat, tata cara pengeluaran anggaran, serta persyaratan pembiayaan perjalanan dinas. Di organisasi swasta, sementara itu, pedoman biasanya terdapat dalam peraturan perusahaan, manual prosedur operasional (SOP), atau kebijakan HRD.

Dasar kebijakan menentukan beberapa aspek krusial: siapa yang berwenang menerbitkan surat tugas, batasan jenis tugas yang boleh didelegasikan, aturan pembiayaan (mis., apakah biaya ditanggung penuh atau proporsional), dan persyaratan dokumentasi pendukung. Contohnya, pejabat berwenang mungkin ditentukan berdasarkan strata jabatan (kepala unit, direktur, atau pimpinan tertinggi) dan nilai anggaran yang diizinkan. Jika pelaksanaan tugas melibatkan perjalanan luar negeri, aturan khusus tentang perizinan, asuransi, dan pengurusan visa mungkin berlaku.

Dalam konteks internal, organisasi harus menetapkan template baku surat tugas yang memuat elemen minimum—hal ini mempermudah verifikasi dan meminimalkan variasi yang berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda. Template juga membantu pemantauan administratif, misalnya memudahkan bagian keuangan mengidentifikasi sumber dana dan memeriksa kelengkapan dokumen untuk reimbursement.

Kepatuhan terhadap kebijakan juga mencakup aspek akuntabilitas. Surat tugas yang mengakibatkan pengeluaran harus disertai Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau perkiraan biaya, dan setelah tugas selesai dilampiri laporan pertanggungjawaban serta bukti pengeluaran. Di beberapa organisasi, sistem persetujuan berlapis (dual approval) diterapkan untuk tugas yang melibatkan biaya signifikan.

Terakhir, penting mencantumkan klausul etika atau perilaku yang diharapkan selama pelaksanaan tugas—misalnya larangan menerima gratifikasi, kewajiban menjaga kerahasiaan, atau aturan keselamatan kerja. Menetapkan ketentuan ini sejak awal mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang dan memperkuat integritas institusi.

Memahami dan mengikuti dasar kebijakan internal memastikan surat tugas yang diterbitkan sah, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi persyaratan administrasi serta hukum yang berlaku.

3. Komponen Wajib dalam Surat Tugas

Surat tugas yang baik harus memuat komponen‑komponen wajib agar jelas, lengkap, dan mudah diproses. Berikut adalah elemen utama yang seharusnya ada di setiap surat tugas resmi:

Kop Surat atau Identitas Organisasi: Menampilkan logo, nama organisasi, alamat, nomor telepon, dan informasi kontak lain. Kop memberikan legitimasi formal.
Nomor Surat dan Lampiran: Nomor surat penting untuk pencatatan dan pelacakan administrasi. Lampiran (jika ada) mencantumkan daftar dokumen pendukung: RAB, daftar peserta, daftar inventaris, dsb.
Tanggal Penerbitan: Menetapkan kapan surat tugas diterbitkan; relevan untuk masa berlaku dan untuk referensi administratif.
Perihal atau Judul Surat: Ringkas dan jelas, mis.: “Surat Tugas Pelaksanaan Monitoring Proyek”.
Dasar Penugasan: Menyebutkan dasar kebijakan atau keputusan yang menjadi landasan penerbitan surat tugas (mis., Surat Keputusan, Peraturan, atau Rencana Kerja).
Isi Penugasan: Menjelaskan siapa yang ditugaskan (nama, NIP/ID, jabatan), ruang lingkup tugas, tujuan, lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan selesai), serta tugas spesifik yang harus dilakukan.
Wewenang dan Batasan: Menjelaskan kewenangan yang diberikan selama penugasan (mis., berwenang mewakili instansi, menandatangani berita acara) dan batasan tindakan yang tidak diizinkan.
Pembiayaan: Menyatakan sumber pembiayaan (APBD, dana kegiatan, sponsor), jangkaan biaya, serta ketentuan reimbursement bila ada; atau menyatakan “biaya ditanggung sendiri” jika relevan.
Perintah Pelaporan: Menetapkan bentuk dan tenggat waktu laporan setelah tugas selesai (laporan teknis, laporan keuangan, atau berita acara).
Penandatangan: Nama, jabatan, dan tanda tangan pejabat yang berwenang, serta stempel (jika diperlukan). Pada bagian ini juga disebutkan tembusan kepada pihak terkait (contoh: bagian keuangan, arsip, atasan langsung).
Ketentuan Tambahan: Klausul tentang keselamatan, kerahasiaan, sanksi jika tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan, dan kontak person saat darurat.

Mengabaikan salah satu komponen di atas dapat menyebabkan ketidakjelasan wewenang, masalah pembiayaan, atau bahkan persoalan hukum ketika timbul sengketa. Oleh karena itu, gunakan checklist komponen wajib saat menyusun surat tugas untuk memastikan semua elemen tercakup.

4. Format Resmi dan Tata Letak

Format dan tata letak surat tugas yang resmi harus konsisten dengan standar organisasi agar dokumen mudah dikenali dan diproses. Tata letak memengaruhi kejelasan informasi dan profesionalisme. Berikut panduan praktis terkait format:

Kop Surat: Letakkan di bagian atas; gunakan logo institusi di sisi kiri atau tengah. Kop harus mencakup nama organisasi, alamat, nomor telepon, dan alamat email resmi.
Nomor Surat dan Lampiran: Tempatkan di baris kanan atas atau sejajar dengan kop. Format nomor harus konsisten—mis.: “No: 123/PL/A1/2025″—yang memudahkan pengarsipan.
Tanggal Surat: Diletakkan di sebelah kanan bawah nomor surat atau di bawah kop; format tanggal harus jelas (mis., 12 September 2025).
Judul/Perihal: Gunakan huruf tebal; posisikan di tengah atau sebelah kiri sebagai baris pembuka sebelum isi penugasan.
Pembuka dan Dasar: Paragraf pembuka singkat yang menyatakan dasar penugasan; gunakan bahasa formal dan rujukan dokumen pendukung jika ada.
Isi Penugasan dalam Poin: Susun isi penugasan dalam poin‑poin atau nomor (a., b., c.) untuk memudahkan pembacaan—mis., siapa, apa, kapan, di mana, dan tujuan.
Wewenang dan Pembiayaan: Tempatkan dalam subbagian terpisah agar jelas mana kewenangan yang diberikan dan bagaimana pembiayaan diatur.
Penutup dan Perintah Pelaporan: Tuliskan instruksi pelaporan dan kapan laporan harus diserahkan.
Tanda Tangan dan Stempel: Sisakan ruang yang cukup untuk tanda tangan pejabat berwenang dan cap/stempel resmi instansi. Jika tanda tangan digital digunakan, pastikan ada referensi terhadap validitas digital tersebut.
Tembusan (Cc): Cantumkan pihak‑pihak yang menerima salinan (bagian keuangan, atasan, arsip) sehingga alur informasi jelas.
Footer (opsional): Untuk organisasi besar, footer berisi catatan legal singkat atau informasi kontak unit yang dapat dihubungi.

Konsep tata letak ini harus dituangkan dalam template resmi organisasi agar setiap unit menggunakan format yang sama. Sebaiknya simpan template dalam format Word atau PDF yang tidak mudah diubah untuk menjaga konsistensi. Template juga membantu bagian administrasi mengotomatisasi pengisian data melalui mail merge atau sistem manajemen dokumen.

Selain format visual, perhatikan aspek teknis seperti penggunaan font profesional (mis., Arial atau Times New Roman ukuran 11–12), margin standar (2.5 cm), dan pengaturan spasi (1.15–1.5) agar dokumen terlihat rapi dan mudah dibaca.

5. Bahasa, Nada, dan Etika Penulisan

Bahasa surat tugas harus formal, jelas, dan netral. Pilihan kata serta struktur kalimat memengaruhi pemahaman pegawai yang ditugaskan maupun pihak-pihak yang akan memproses administrasinya. Berikut panduan kebahasaan dan etika penulisan:

Gunakan Bahasa Resmi dan Baku: Hindari bahasa jargon yang tidak perlu; gunakan istilah yang lazim dipahami dalam organisasi. Contoh: gunakan “menugaskan” atau “ditugaskan” bukan istilah slang.
Sifat Kalimat: Singkat dan Tegas: Hindari kalimat panjang yang berbelit; susun poin tugas menjadi kalimat singkat yang langsung menyatakan apa yang harus dilakukan.
Hindari Ambiguitas: Jelaskan tenggat waktu dengan tanggal, bukan hanya kata “segera”. Misal: “melaporkan hasil kepada Kepala Bagian paling lambat 7 hari kerja setelah pelaksanaan.” Ambiguitas akan menyebabkan interpretasi berbeda.
Nada yang Profesional: Meskipun surat bersifat instruksional, gunakan nada yang sopan. Hindari bahasa yang memojokkan atau bernada ancaman. Cetaklah kewajiban bersama dengan tujuan organisasi.
Konsistensi Istilah: Gunakan istilah yang konsisten—misalnya, jika menyebut “laporan teknis” jangan kemudian menyebutnya “laporan kegiatan” kecuali memang berbeda.
Perhatikan Etika Privasi: Jangan mencantumkan data pribadi yang sensitif kecuali dibutuhkan dan sesuai dengan kebijakan perlindungan data. Jika nama pegawai tercantum, pastikan data tersebut resmi dan telah diverifikasi.
Penggunaan Bahasa Inggris (Jika Perlu): Jika penugasan melibatkan pihak asing atau komunikasi internasional, tambahkan versi bahasa Inggris di lampiran. Namun, versi resmi tetap pada bahasa utama organisasi.
Penulisan Gelar dan Jabatan: Tulis nama lengkap dan gelar sesuai dokumen resmi; hindari penulisan singkatan yang tidak umum.
Revisi dan Proofreading: Selalu lakukan pemeriksaan ulang untuk menghindari kesalahan ketik, data, atau tanggal. Kesalahan kecil dapat berdampak administratif besar.
Catatan Etika di Masa Darurat: Jika penugasan terkait keadaan darurat (bencana, insiden), sertakan pedoman etika terkait keselamatan dan perlindungan warga.

Praktik menulis surat tugas yang baik juga mencerminkan budaya administratif organisasi: profesional, bertanggung jawab, dan menghargai pegawai. Oleh karena itu, lakukan review internal terhadap template dan contoh surat tugas agar selalu selaras dengan perkembangan aturan dan praktik terbaik.

6. Prosedur Penerbitan, Penandatanganan, dan Distribusi

Prosedur penerbitan surat tugas harus jelas dan terdokumentasi agar tidak menimbulkan kebingungan serta memudahkan audit. Berikut langkah umum yang dapat diadopsi oleh organisasi:

Permintaan Penugasan: Proses dimulai dari unit yang membutuhkan penugasan mengajukan permintaan melalui formulir internal yang memuat tujuan, ruang lingkup, estimasi biaya, dan peserta (jika relevan).
Verifikasi dan Persetujuan Unit Keuangan: Jika penugasan memerlukan biaya, unit keuangan memverifikasi ketersediaan anggaran, sumber pendanaan, dan menyetujui RAB. Untuk efisiensi, lampirkan perkiraan biaya dan komponen pengeluaran.
Penyusunan Draft Surat Tugas: Bagian administrasi atau HRD menyusun draft berdasarkan template resmi. Draft harus memuat elemen wajib dan lampiran pendukung.
Review Kelembagaan: Draft direview oleh atasan langsung atau bagian hukum (jika perlu) untuk memastikan kepatuhan kebijakan dan kelayakan penugasan.
Persetujuan Akhir dan Penandatanganan: Pejabat berwenang menandatangani surat tugas. Jika organisasi menerapkan e‑approval, tandatangan digital dapat digunakan sesuai kebijakan validitas tanda tangan elektronik.
Distribusi dan Pemberitahuan: Salinan surat tugas disampaikan kepada pegawai yang ditugaskan, unit keuangan, arsip, dan pihak terkait lainnya. Distribusi dapat dilakukan secara fisik dan/atau digital (email resmi atau sistem manajemen dokumen).
Pelaksanaan Tugas dan Pendampingan Administratif: Selama pelaksanaan, pegawai yang ditugaskan wajib membawa salinan surat tugas dan dokumen pendukung. Unit terkait menyediakan fasilitasi administratif sesuai ketentuan (transportasi, akomodasi, izin cuti, dsb.).
Pelaporan dan Pertanggungjawaban: Setelah tugas selesai, pegawai menyusun laporan kegiatan, laporan keuangan (jika ada pengeluaran), dan menyerahkan bukti pengeluaran. Bagian administrasi memeriksa kelengkapan dokumen sebelum proses reimburse atau rekonsiliasi anggaran.
Arsip dan Pencatatan: Surat tugas beserta lampiran dan laporan harus diarsipkan sesuai aturan retensi dokumen. Catat nomor surat dan metadata dalam sistem sehingga mudah diakses saat audit.
Evaluasi dan Umpan Balik: Lakukan evaluasi terhadap proses penugasan—apakah tujuan tercapai, efisiensi biaya, dan kendala administrasi—sebagai bahan perbaikan SOP.

Prosedur ini harus dinarasikan dalam SOP resmi dan dilatih kepada personel terkait agar proses tidak menjadi bottleneck. Kejelasan alur juga meminimalkan risiko tumpang tindih tugas, penyalahgunaan wewenang, serta keterlambatan pembayaran atau penggantian biaya.

7. Contoh Surat Tugas Lengkap dan Penjelasan Baris demi Baris

Di bawah ini adalah contoh surat tugas resmi singkat diikuti penjelasan komponen per bagian (versi ringkas untuk ilustrasi). Gunakan template ini sebagai dasar dan sesuaikan dengan kebijakan organisasi.

CONTOH SURAT TUGAS

KOP SURAT INSTANSI

No: 045/ST/HRD/2025
Lampiran: 1 (satu) berkas

Perihal: Surat Tugas Pelaksanaan Workshop Kewirausahaan

Menimbang : a. bahwa … (dasar kebijakan)
Mengingat : … (dasar keputusan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Saudara-saudara sebagai peserta/pelaksana Workshop Kewirausahaan pada … (lokasi) tanggal … sampai …
Kedua : Biaya pelaksanaan dibebankan pada sumber dana … berdasarkan RAB terlampir.
Ketiga : Saudara wajib membuat laporan akhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kegiatan.

Ditetapkan di: [Kota], [Tanggal]

a.n. Kepala [Nama Instansi]
[Pejabat Berwenang]
[Tanda tangan dan Stempel]

Tembusan: Kepala Bagian Keuangan; Arsip; Panitia Workshop

PENJELASAN BARIS DEMI BARIS

KOP SURAT INSTANSI: Menegaskan identitas penerbit dan legitimasi.
No & Lampiran: Untuk pencatatan dan memastikan semua dokumen pendukung dilampirkan.
Perihal: Menyampaikan inti surat secara singkat.
Menimbang/Mengingat: Bagian ini mencantumkan dasar hukum atau pertimbangan sehingga penugasan memiliki landasan formal.
Memutuskan/Menetapkan: Frase ini mengindikasikan tindakan formal pengambilan keputusan; gunakan kata kerja imperatif yang jelas.
Isi Penugasan: Cantumkan nama lengkap, NIP/ID, jabatan, tugas spesifik, lokasi, dan lamanya penugasan.
Pembiayaan: Cantumkan sumber dana dan ketentuan reimbursement.
Laporan: Jadwalkan tenggat laporan dan format yang diharapkan.
Tanda tangan: Harus oleh pejabat yang berwenang; stempel/ cap memberikan validitas tambahan.
Tembusan: Memastikan unit terkait menerima salinan dan melakukan tindak lanjut administratif.

Contoh di atas harus disesuaikan dengan kebutuhan: jika penugasan melibatkan perwakilan luar negeri, tambahkan klausul asuransi dan persyaratan perizinan; jika melibatkan anggaran signifikan, tambahkan persetujuan komisi anggaran atau pimpinan setingkat lebih tinggi.

8. Pengelolaan Arsip, Monitoring, dan Checklist Praktis

Setelah surat tugas diterbitkan dan pelaksanaan selesai, aspek metadat dan arsip menjadi penting untuk auditabilitas dan pembelajaran organisasi. Pengelolaan arsip harus sistematis: setiap surat tugas diberi nomor unik, dicatat dalam register, dan disimpan baik salinan fisik maupun digital.

Arsip Fisik dan Digital: Arsip fisik disimpan dalam folder bertanda dan rak arsip yang aman. Arsip digital disimpan di server atau sistem manajemen dokumen (DMS) dengan backup rutin. Metadata yang disimpan mencakup nomor surat, tanggal, pejabat penandatangan, peserta, lokasi, sumber dana, dan status pelaporan.
Retention Policy: Tentukan kebijakan retensi dokumen—mis., surat tugas dan laporan terkait disimpan minimal 5–10 tahun tergantung pada jenis penugasan dan aturan perundangan. Kebijakan ini memudahkan audit dan penyelidikan bila diperlukan.
Monitoring Pelaksanaan: Bagian pengawasan internal atau atasan langsung hendaknya melakukan pemantauan terhadap progres tugas, misalnya melalui check‑in periodik, laporan sementara, atau kunjungan lapangan untuk penugasan penting. Monitoring membantu mendeteksi kendala dini dan memberi dukungan administratif.
Evaluasi Pasca‑Tugas: Setelah laporan diterima, lakukan evaluasi: apakah tujuan tercapai, kualitas laporan, efisiensi biaya, dan rekomendasi perbaikan SOP. Simpan ringkasan evaluasi dalam sistem sehingga menjadi bahan pembelajaran organisasi.

Checklist Praktis untuk Menyusun Surat Tugas:

Apakah kop dan nomor surat sudah sesuai template?
Apakah dasar penugasan (SK/Peraturan) dicantumkan?
Apakah nama, NIP/ID, dan jabatan pegawai tercantum benar?
Apakah tujuan dan ruang lingkup tugas jelas dan terukur?
Apakah waktu pelaksanaan disebutkan dengan jelas (tanggal)?
Apakah sumber pembiayaan dan RAB dilampirkan jika diperlukan?
Apakah wewenang dan batasan dicantumkan?
Apakah format laporan dan tenggat waktu pelaporan dicantumkan?
Apakah pejabat penandatangan berwenang telah menandatangani?
Apakah tembusan ke unit terkait telah tercantum?

Menggunakan checklist ini sebelum menerbitkan surat tugas mengurangi risiko kelalaian administratif. Selain itu, lakukan pelatihan berkala kepada staf administrasi mengenai pengisian template dan prosedur pengarsipan. Untuk organisasi modern, mengimplementasikan sistem manajemen dokumen digital yang terintegrasi dengan modul persetujuan elektronik (e‑approval) akan sangat meningkatkan efisiensi dan auditabilitas.

Kesimpulan

Surat tugas adalah dokumen vital yang menghubungkan kebijakan organisasi dengan tindakan di lapangan. Penulisan surat tugas yang tepat—dengan format resmi, komponen lengkap, bahasa yang jelas, dan prosedur penerbitan yang tertata—menjamin pelaksanaan tugas berjalan terarah, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi persyaratan administrasi. Kesalahan kecil pada penulisan atau kelalaian elemen kunci dapat berdampak pada klaim biaya, prosedur hukum, dan penilaian kinerja.

Organisasi perlu menyiapkan template baku, SOP penerbitan, serta sistem arsip yang andal (fisik dan digital). Penguatan kapasitas administrasi, pengawasan internal, dan integrasi dengan unit keuangan menjadi kunci agar surat tugas tidak hanya sekadar dokumen tetapi menjadi alat manajemen yang efektif. Dengan menerapkan checklist, pelatihan, dan evaluasi pasca‑tugas, organisasi dapat meningkatkan kualitas penugasan dan memperkecil risiko administratif.