Potensi dan Tantangan Pajak Reklame

Pendahuluan

Pajak reklame seringkali menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Reklame-baik papan iklan konvensional, baliho, spanduk, neon box, maupun iklan digital-mendominasi ruang publik dan memberikan peluang bagi daerah untuk memungut pajak atas pemanfaatan ruang tersebut. Di satu sisi, pajak reklame berpotensi menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan relatif cepat; di sisi lain, pengelolaannya menghadapi banyak tantangan: penghitungan yang rumit, pengawasan lokasi, kepatuhan pelaku usaha, konflik estetika kota, hingga transformasi ke arah iklan digital yang lintas yurisdiksi.

Artikel ini mengulas potensi dan tantangan pajak reklame secara komprehensif namun mudah dipahami. Setiap bagian membahas aspek berbeda: definisi dan dasar hukum, potensi penerimaan, metode penilaian, kendala administrasi, isu kepatuhan dan pengelakan, dampak ekonomi dan sosial, tantangan iklan digital, praktik inovatif yang bisa diadopsi, serta rekomendasi kebijakan. Tujuannya memberi gambaran praktis bagi pembuat kebijakan, aparat daerah, pelaku usaha reklame, dan masyarakat mengenai bagaimana memaksimalkan manfaat pajak reklame sambil meminimalkan dampak negatifnya.

1. Apa Itu Pajak Reklame dan Dasar Hukumnya

Pajak reklame adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame di wilayah yurisdiksi suatu pemerintah daerah. Reklame sendiri meliputi berbagai bentuk promosi yang dipasang di ruang publik atau tempat yang dapat dilihat publik-misalnya baliho, spanduk, neon box, videotron, papan reklame pinggir jalan, reklame kendaraan bermotor, hingga iklan digital yang tampil di eksposur publik. Pajak ini dikategorikan sebagai pajak daerah karena berkaitan dengan pemanfaatan ruang publik dan layanan pemerintahan lokal.

Di Indonesia, dasar hukum pajak reklame ada pada Peraturan Daerah (Perda) yang menyatakan jenis objek pajak, tarif, mekanisme pungutan, sanksi administratif, dan ketentuan teknis lainnya. Perda ini harus selaras dengan ketentuan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pelaksana di tingkat provinsi atau pusat bila diperlukan. Biasanya, perda pajak daerah mengatur: definisi reklame, siapa wajib pajak (pemilik iklan atau pihak yang menyelenggarakan reklame), dasar pengenaan pajak (luas, lamanya pemasangan, lokasi strategis), tarif, dan tata cara penagihan.

Secara prinsip, pajak reklame memiliki tujuan ganda:

Fiskal – menambah PAD untuk mendanai layanan publik;
Regulasi – mengendalikan penggunaan ruang publik agar selaras dengan tata ruang, keselamatan lalu lintas, dan estetika kota.

Karena itu, kebijakan pajak reklame seringkali dipadukan dengan perizinan (izin reklame), ketentuan zonasi, serta studi dampak visual (visual impact assessment).

Namun praktik di lapangan sering menimbulkan pertanyaan: apakah pajak dikenakan pada warga yang memasang spanduk kecil, atau hanya iklan komersial besar? Bagaimana perlakuan pada iklan daring yang tampil di papan digital? Karena itu, perda yang jelas dan mudah diimplementasikan menjadi kunci. Transparansi peraturan, definisi objek yang tegas, dan prosedur perizinan terpadu adalah fondasi agar pajak reklame berjalan efektif dan akuntabel.

2. Potensi Penerimaan Pajak Reklame: Seberapa Besar?

Pajak reklame punya potensi penerimaan yang menarik bagi daerah karena beberapa alasan. Pertama, reklame mudah dikenali dan terlihat-bukan sesuatu yang mudah disembunyikan. Kedua, terdapat banyak pelaku usaha yang membutuhkan promosi outdoor-ritel, properti, event, dan jasa lokal-yang menjadi basis pajak berulang. Ketiga, bila dikelola baik dan dipadukan dengan izin, pajak reklame bisa menjadi sumber PAD yang stabil.

Secara kuantitatif, besaran potensi bergantung pada beberapa variabel kunci:

Jumlah dan ukuran reklame di wilayah (baliho besar, videotron, neon box): semakin banyak dan besar, semakin besar potensi pajak.
Lokasi strategis: iklan di jalan utama, persimpangan padat, atau dekat pusat perbelanjaan memiliki tarif yang lebih tinggi.
Frekuensi penggantian konten: iklan yang sering berganti atau short-term event (konser, pameran) menghasilkan pajak berulang.
Tarif dan dasar pengenaan: apakah dihitung per meter persegi per bulan, atau ada komponen nilai iklan? Tarif berbeda akan menghasilkan PAD berbeda.
Tingkat kepatuhan: banyaknya reklame yang tidak berizin berarti potensi yang hilang.

Contoh ilustratif (hipotetis): sebuah kota menargetkan pemasangan 1.000 papan reklame kecil (rata-rata 4 m²) dan 50 videotron besar. Jika tarif rata-rata Rp 50.000 per m² per bulan, pendapatan bulanan dari papan kecil adalah 1.000 × 4 × 50.000 = Rp 200 juta; videotron (mis. 100 m²) 50 × 100 × 50.000 = Rp 250 juta. Total per bulan Rp 450 juta, atau Rp 5,4 miliar per tahun dari contoh sederhana ini – angka nyata tentu berbeda, tetapi menunjukkan skala potensi.

Namun potensi ini hanya bisa direalisasikan bila ada sistem perizinan yang efektif dan kepatuhan penagihan. Banyak daerah belum memetakan jumlah reklame secara menyeluruh, sehingga kehilangan potensi PAD. Selain itu, iklan digital yang melintasi batas wilayah (mis. jaringan videotron nasional atau iklan digital di perangkat mobile) menimbulkan tantangan pemungutan: pemungutan pajak reklame lokal sulit dilakukan jika kontrol konten berada di luar yurisdiksi fisik.

Oleh karena itu, pemetaan reklame (inventory), sistem registrasi terpadu, tarif yang proporsional, dan langkah penegakan menjadi kunci agar potensi pajak reklame dapat disadari.

3. Metode Penilaian dan Cara Penghitungan Pajak

Penentuan besaran pajak reklame membutuhkan metode penilaian yang jelas dan adil. Metode umum yang dipakai daerah meliputi dasar pengenaan berdasarkan luas, durasi pemasangan, lokasi, dan kadang nilai transaksi periklanan. Berikut beberapa pendekatan yang biasa dipakai:

Tarif per meter persegi per periode
Ini metode yang paling standar: pajak dihitung berdasarkan luas reklame (m²) dikalikan tarif yang berlaku per m² per bulan atau per tahun. Tarif bisa berbeda berdasarkan zona (zona premium/utama, zona menengah, zona permukiman). Contoh: 1 m² di zona premium Rp 100.000/bulan, zona menengah Rp 50.000/bulan.
Tarif berdasarkan kategori jenis reklame
Tipe reklame seperti baliho, neon box, spanduk, reklame kendaraan bisa diberi kategori tarif berbeda sesuai dampak visual atau biaya pemasangan. Videotron dan iklan digital dengan durasi tampilan juga mungkin dikenai tarif khusus karena nilai komersialnya tinggi.
Tarif berdasarkan durasi dan frekuensi
Iklan yang dipasang sementara untuk event (1-7 hari) bisa dikenai tarif harian, sementara iklan permanen memiliki tarif bulanan atau tahunan. Selain itu, iklan yang sering berganti (frekuensi tinggi) dapat diberi tarif tambahan karena exposure lebih besar.
Komponen lokasi dan dampak trafik
Lokasi yang dekat jalan arteri atau persimpangan memiliki nilai lebih karena jangkauan audiensnya lebih besar. Beberapa daerah menerapkan koefisien lokasi-misalnya zona A (koefisien 1.5), zona B (koefisien 1.0), zona C (0.7).
Pendekatan nilai pasar
Untuk reklame premium (videotron besar atau jaringan iklan luar ruang), beberapa daerah mempertimbangkan nilai komersial iklan-berapa yang dibayar advertiser-sebagai dasar penetapan pajak. Ini kompleks namun bisa lebih adil untuk iklan yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi.
Penyesuaian lainnya
Diskon dapat diberikan untuk reklame pemerintah, pendidikan non-komersial, atau kampanye sosial; sanksi diterapkan untuk reklame tanpa izin atau pemasangan yang melanggar betul.

Praktik terbaik adalah mengintegrasikan izin reklame (perizinan) dengan sistem penagihan pajak sehingga saat izin terbit, tagihan pajak otomatis terbuat. Penggunaan perangkat lunak administrasi pajak daerah yang memasukkan data lokasi (GIS), luas reklame, dan koefisien tarif mempermudah penghitungan. Transparansi perhitungan dan daftar tarif yang dipublikasikan juga meningkatkan kepatuhan.

4. Tantangan Administratif dan Kapasitas Daerah

Walau potensi pajak reklame besar, realisasinya kerap terhambat oleh masalah administratif dan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Tantangan utama meliputi data yang tidak lengkap, proses perizinan yang terfragmentasi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

1. Pemetaan dan inventarisasi reklame yang lemah
Banyak daerah belum memiliki database komprehensif jumlah dan lokasi reklame. Tanpa pemetaan (inventory) yang akurat, sulit mengetahui volume objek pajak dan memastikan tidak ada reklame tanpa izin.

2. Proses perizinan terfragmentasi
Perizinan reklame seringkali melibatkan beberapa instansi: dinas perizinan, dinas tata kota, dinas kebersihan, dan dinas terkait lainnya. Koordinasi yang buruk menyebabkan izin molor, tumpang tindih kewenangan, dan kesempatan kebocoran pendapatan.

3. Ketidakselarasan regulasi dan interpretasi
Perda berbeda antar daerah, dan interpretasi aparat terkait definisi reklame, zona, atau pengecualian sering tidak konsisten. Hal ini memicu sengketa dan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

4. Keterbatasan sumber daya manusia & teknis
Petugas pajak dan perizinan daerah kadang minim keterampilan teknis-mis. penggunaan GIS, verifikasi teknis videotron, atau audit digital. Tanpa training, pengelolaan data dan penagihan menjadi lambat.

5. Tantangan koordinasi fiskal
Daerah harus mengatur pembagian pendapatan bila reklame melibatkan aktor lintas daerah (jaringan reklame nasional). Tanpa mekanisme koordinasi, potensi penerimaan bisa tercecer.

6. Penegakan hukum dan sanksi
Penindakan terhadap reklame ilegal memerlukan proses administratif dan kadang-kadang tindakan fisik (penertiban). Jika penegakan lemah atau lama, efek jera terhadap pelanggar rendah.

Solusi praktis meliputi: pembangunan database reklame berbasis GIS, integrasi sistem e-perizinan dan sistem administrasi pajak, pelatihan pegawai daerah, serta penyederhanaan proses perizinan (one-stop-service). Selain itu, transparansi tarif dan prosedur mendorong kepatuhan sukarela. Investasi awal di teknologi dan SDM akan membayar kembali melalui peningkatan PAD dan efisiensi administrasi.

5. Tantangan Kepatuhan dan Pengelakan

Kepatuhan wajib pajak pada pajak reklame tidak otomatis. Banyak pelaku usaha memilih menghindari izin dan pajak karena birokrasi, biaya, atau kurangnya pengawasan. Bentuk pengelakan dan rendahnya kepatuhan ini menjadi tantangan utama untuk realisasi potensi.

Praktik pengelakan yang umum:

Memasang reklame tanpa izin: pemasangan ilegal di lokasi strategis tanpa dokumen resmi, berharap tak terdeteksi.
Mengakali ukuran atau durasi: melaporkan ukuran lebih kecil atau mencatat periode pemasangan yang lebih singkat untuk mengurangi tagihan pajak.
Menggunakan kendaraan untuk menyampaikan iklan: iklan di kendaraan kadang tidak dipungut pajak reklame atau diatur berbeda sehingga menjadi “celah” pemungutan.
Memanfaatkan zona abu-abu: reklamasi space di lahan privat yang teknis berada di luar yurisdiksi pemungutan atau memanfaatkan ketidaktegasan zoning.
Iklan digital lintas wilayah: jaringan iklan digital yang menampilkan konten berdasarkan audiens tidak mudah dialamatkan ke satu daerah untuk pungutan.

Faktor penyebab rendahnya kepatuhan:

Proses izin rumit dan mahal: jika biaya non-pajak (biaya perizinan) tinggi dan proses berbelit, pelaku usaha memilih melanggar.
Kurang pengawasan dan penegakan: daerah tanpa patroli atau audit reklame memberi ruang bagi pelanggaran.
Kurangnya sanksi efektif: denda administrasi yang kecil atau tidak konsisten tidak memberi efek jera.
Opasitas proses dan ketidakpastian hukum: bila aturan tidak jelas atau sering berubah, wajib pajak bingung dan memilih menghindari aturan.

Strategi meningkatkan kepatuhan:

Penyederhanaan perizinan – one-stop-service dan tarif yang adil mengurangi motivasi pelanggaran.
Penerapan teknologi monitoring – kamera, GIS, serta portal aduan publik mempermudah deteksi reklame ilegal.
Kampanye edukasi – sosialisasi kewajiban dan manfaat kontribusi pajak reklame bagi pembangunan lokal.
Penegakan tegas dan konsisten – razia terjadwal, denda yang proporsional, dan pelelangan lokasi reklame ilegal bila perlu.
Insentif kepatuhan – insentif tarif untuk pelaporan mandiri dan program “amnesty” periodik agar pelaku mendaftar legal.

Dengan kombinasi penguatan regulasi, digitalisasi, dan penegakan, tingkat kepatuhan dapat meningkat sehingga potensi pajak reklame lebih terealisasi.

6. Dampak Ekonomi dan Sosial dari Pajak Reklame

Pajak reklame bukan semata soal pendapatan; kebijakan ini berdampak luas terhadap perekonomian lokal, iklim usaha, estetika kota, dan kenyamanan publik. Penting menganalisis dampak positif sekaligus negatif agar kebijakan seimbang.

Dampak positif:

Pendapatan daerah bertambah: PAD meningkat sehingga dana tersedia untuk layanan publik-kesehatan, pendidikan, infrastruktur.
Pengaturan penggunaan ruang publik: pajak dikombinasikan izin mengarahkan penataan reklame agar lebih tertib, tidak mengganggu lalu lintas dan lingkungan.
Meningkatkan profesionalisasi industri reklame: aturan yang jelas mendorong pelaku usaha mematuhi standar teknis dan keselamatan.
Transparansi fiskal: publik dapat melihat kontribusi sektor iklan pada pembiayaan daerah.

Dampak negatif / risiko:

Beban biaya bagi usaha kecil: tarif atau biaya perizinan yang tinggi bisa memukul usaha mikro atau UMKM yang mengandalkan promosi lokal (mis. spanduk pasar).
Komersialisasi ruang publik: terlalu banyak reklame komersial membuat ruang publik kehilangan nilai estetika dan identitas kota.
Ketimpangan penempatan iklan: lokasi strategis menjadi domain pelaku besar, sementara usaha kecil kesulitan bersaing.
Konflik kepentingan: ada risiko praktek korupsi atau nepotisme dalam perizinan dan alokasi lokasi reklame.

Pertimbangan sosial-kultural: Reklame juga memengaruhi pengalaman ruang publik-keterbukaan budaya, iklan yang tak sesuai norma (mis. iklan bertema sensitif) dapat menimbulkan kontroversi sosial. Oleh karena itu, regulasi sering mencantumkan ketentuan larangan konten tertentu dan batasan estetika.

Dampak pada sektor kreatif: Di sisi lain, peraturan reklame yang baik membuka peluang bagi industri kreatif lokal (desainer, pencetak, instalator) untuk tumbuh, asalkan aturan memberi ruang bagi pelaku lokal dan proses perizinan tidak diskriminatif.

Keseimbangan kebijakan: Kebijakan pajak reklame idealnya menimbang aspek fiskal dan non-fiskal: menetapkan tarif yang adil, memberikan pengecualian untuk kampanye sosial/nonkomersial, menetapkan kuota atau zona reklame, dan menciptakan mekanisme partisipatif (mis. konsultasi publik) untuk mendesain penataan visual kota. Dengan pendekatan ini, pajak reklame memberi manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kualitas ruang publik.

7. Tantangan Era Digital: Reklame Digital dan Iklan Berbasis Data

Perkembangan teknologi mengubah wajah periklanan. Iklan tidak lagi sebatas papan statis-videotron, LED facade, hingga iklan yang muncul di aplikasi mobile dan gadget-mengaburkan batasan yurisdiksi fisik. Ini menimbulkan tantangan baru bagi pemungutan pajak reklame.

Karakteristik iklan digital:

Konten dinamis: iklan digital dapat berubah setiap beberapa detik sehingga menentukan durasi pajak menjadi rumit.
Jangkauan lintas wilayah: sebuah jaringan videotron nasional atau platform digital menayangkan konten di banyak daerah-siapa yang berhak memungut pajaknya?
Iklan berbasis data: iklan online menargetkan pengguna berdasarkan lokasi dan preferensi; pajak tradisional berbasis objek fisik tidak relevan untuk iklan yang tampil di layar pribadi.

Isu pengenaan pajak:

Definisi objek pajak: apakah pajak reklame hanya untuk objek fisik di ruang publik atau juga mencakup layar digital yang menempati ruang publik? Perlu pembaruan definisi.
Penghitungan tarif: jika dasar pengenaan adalah durasi tampilan dan impresi, otoritas pajak memerlukan akses ke data tayang (log) yang dikuasai pemilik platform-masalah privasi dan negosiasi.
Yurisdiksi dan pemungutan: jaringan iklan yang berafiliasi dengan perusahaan nasional/internasional menantang otoritas daerah untuk memungut pajak tanpa koordinasi pusat.

Praktik negara lain: Beberapa negara mengatur iklan digital pada ruang publik (digital out-of-home) dengan norma spesifik: pajak per lokasi fisik digital, per jam tayang, atau per kapabilitas tampilan. Untuk iklan berbasis perangkat pribadi, pengenaan pajak cenderung sulit dan belum umum.

Solusi dan langkah adaptif:

Perbaharui regulasi agar memasukkan definisi videotron/layar digital dan mekanisme pengukuran tayang.
Perjanjian data dengan operator: daerah dapat membuat persyaratan pelaporan tayang sebagai syarat perizinan.
Koordinasi lintas daerah dan pusat: untuk jaringan nasional, mekanisme pembagian pendapatan atau pusat pemungutan dapat dipertimbangkan.
Penetrasi teknologi monitoring: alat counting impresi pada layar publik atau audit log dapat membantu verifikasi.
Pertimbangan privasi: pastikan pengumpulan data tayang tidak melanggar aturan perlindungan data pribadi.

Era digital menuntut adaptasi regulasi dan teknologi. Daerah yang cepat merespons bisa mengamankan sumber pendapatan baru sekaligus menjaga tata ruang modern.

8. Praktik Baik dan Inovasi Pengelolaan Pajak Reklame

Beberapa daerah telah memperkenalkan praktik inovatif yang meningkatkan efektivitas pemungutan pajak reklame. Pelajaran dari praktek baik ini berguna untuk pemerintah daerah yang ingin mereformasi sistemnya.

1. Pemetaan reklame berbasis GIS
Menggunakan GIS (Geographic Information Systems) untuk memetakan semua reklame: lokasi, ukuran, pemilik, masa izin. GIS memudahkan audit lapangan, identifikasi reklame ilegal, dan analisis zoning. Dengan layer data, pemda bisa menentukan tarif berbasis lokasi nyata.

2. Sistem e-perizinan & e-billing terpadu
Implementasi portal one-stop-service untuk perizinan reklame, terintegrasi dengan sistem pajak daerah. Begitu izin terbit, tagihan pajak otomatis dibuat dan dapat dibayar online-mengurangi interaksi manual dan korupsi peluang.

3. Monitor digital & sensor
Beberapa kota menggunakan kamera atau sensor untuk memonitor adanya pemasangan reklame baru. Pelaporan masyarakat via aplikasi aduan (crowdsourcing) juga membantu deteksi reklame ilegal.

4. Tarif dinamis & zonasi estetika
Kebijakan tarif dinamis: tarif disesuaikan bukan hanya berdasarkan luas tetapi juga dampak visual dan trafik. Penerapan zona estetika (zona heritage, zona komersial) mengatur jenis dan ukuran reklame yang diperbolehkan.

5. Pengaturan tender lokasi premium
Untuk lokasi strategis, pemda dapat melakukan tender atau lelang hak penempatan reklame untuk meningkatkan transparansi dan pendapatan. Skema bagi hasil atau sewa lokasi jangka panjang dapat memberikan PAD stabil.

6. Insentif kepatuhan & program kemitraan
Memberikan diskon pendaftaran dini atau pengurangan denda untuk pelaku yang mendaftar sukarela. Kerjasama dengan asosiasi industri reklame membantu menstandarkan praktik dan mendorong kepatuhan.

7. Publikasi data & dashboard PAD
Mempublikasikan data reklame dan penerimaan pajak secara terbuka meningkatkan akuntabilitas. Dashboard publik menampilkan jumlah reklame legal vs ilegal, penerimaan per zona, dan progres penertiban.

Contoh kasus sukses
Beberapa kota besar yang berhasil meningkatkan penerimaan pajak reklame berinvestasi pada satu aplikasi terpadu: pemetaan GIS + e-perizinan + monitoring lapangan. Mereka juga mengatur estetika kota sehingga reklame yang tidak sesuai dapat ditertibkan lebih mudah.

Mengadopsi praktik ini membutuhkan komitmen anggaran awal dan pelatihan SDM, namun hasil jangka menengah – peningkatan PAD, tertib ruang publik, dan efisiensi administrasi – umumnya cukup signifikan.

9. Rekomendasi Kebijakan: Roadmap untuk Memaksimalkan Potensi

Untuk menjawab tantangan sekaligus memanfaatkan potensi pajak reklame, disarankan pemda mengadopsi roadmap kebijakan bertahap dan pragmatis:

Tahap 1: Audit & Pemetaan

Lakukan inventarisasi reklame komprehensif (GIS).
Identifikasi reklame ilegal dan prediksi potensi PAD yang belum tertagih.
Standarkan definisi reklame dan zonasi di Perda.

Tahap 2: Penyederhanaan Regulasi & One-Stop Service

Revisi Perda agar jelas definisi, tarif, dan pengecualian.
Terapkan sistem perizinan terpadu (single submission), sehingga pelaku usaha mendapat kepastian waktu dan biaya.

Tahap 3: Digitalisasi & Integrasi Sistem

Bangun platform e-perizinan yang terkoneksi dengan e-billing pajak.
Integrasikan data dengan GIS dan sistem monitoring untuk audit otomatis.

Tahap 4: Peningkatan Kepatuhan & Penegakan

Kampanye edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat.
Terapkan mekanisme pelaporan publik dan program amnesti registrasi.
Laksanakan penertiban terencana dan konsisten terhadap reklame ilegal; tetapkan sanksi tegas.

Tahap 5: Menyusun Kebijakan untuk Iklan Digital

Perbaharui perda untuk mengakomodasi videotron dan layar digital.
Buat mekanisme pelaporan tayang dan akses data dengan operator (SLA: service level agreement).
Koordinasikan kebijakan antar daerah dan pusat untuk jaringan iklan nasional.

Tahap 6: Evaluasi & Inovasi Berkelanjutan

Monitor KPI: jumlah reklame terdaftar, rasio kepatuhan, PAD dari reklame, dan estetika kota (survei publik).
Uji inovasi (tarif dinamis, lelang lokasi) pada pilot zone sebelum roll-out.

Aspek pendukung

Pelatihan SDM perpajakan dan teknis (GIS, audit digital).
Pendanaan awal (investasi sistem) dengan cost-benefit analysis.
Kolaborasi dengan sektor swasta dan asosiasi reklame untuk standardisasi.

Dengan roadmap ini, daerah dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame secara adil dan berkelanjutan, sambil menjaga kualitas ruang publik dan mendukung ekosistem bisnis lokal.

Kesimpulan

Pajak reklame menyimpan potensi signifikan sebagai sumber PAD jika dikelola secara baik: melalui inventarisasi memadai, regulasi yang jelas, proses perizinan terpadu, dan penegakan yang konsisten. Namun tantangannya tidak kecil: administrasi yang lemah, kepatuhan yang rendah, perkembangan iklan digital, dan risiko komersialisasi ruang publik menuntut pendekatan lintas sektoral dan inovatif. Digitalisasi (GIS, e-perizinan, e-billing) dan praktik transparan seperti lelang lokasi premium, dashboard publik, serta kerja sama dengan asosiasi industri adalah langkah praktis untuk merealisasikan potensi.

Kunci sukses adalah keseimbangan: memaksimalkan penerimaan tanpa membebani usaha kecil atau merusak kualitas ruang publik. Perbaikan kapabilitas teknis aparat, simplifikasi regulasi, dan adaptasi terhadap iklan digital harus berjalan bersamaan. Dengan strategi bertahap, pemda tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga menciptakan tata ruang kota yang lebih tertib, aman, dan estetis-menguntungkan masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah secara bersamaan.