021 47862224 [email protected]

BUMDes dan Potensi Desa yang Belum Tergali

oleh | Jul 17, 2025 | Desa

Desa selama ini sering dipandang sebagai wilayah pinggiran yang hanya mengekor pada dinamika pembangunan perkotaan, padahal desa menyimpan beragam sumber daya alam, budaya, dan sosial-ekonomi yang sangat potensial untuk dikembangkan. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi jawaban strategis untuk memfasilitasi pengelolaan potensi tersebut dalam bentuk usaha yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Melalui BUMDes, dana desa dan modal usaha lokal dapat diintegrasikan untuk melakukan investasi, peningkatan kapasitas, serta perluasan akses pasar, sehingga mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa. Namun dalam praktiknya, masih banyak potensi desa-mulai dari pertanian organik, pariwisata alam, kriya tradisional, hingga pasar digital-yang belum tergali maksimal oleh BUMDes. Dalam artikel ini, akan dibahas secara panjang dan mendalam mengenai landasan hukum BUMDes, model operasionalnya, potensi desa yang masih terpendam, tantangan implementasi, strategi pemanfaatan, studi kasus sukses, serta rekomendasi kebijakan untuk memaksimalkan peran BUMDes sebagai motor penggerak pembangunan lokal.

1. Landasan Hukum dan Konsep BUMDes

Konsep Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen vital dalam pelaksanaan otonomi desa, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU ini tidak hanya menempatkan desa sebagai objek pembangunan, tetapi menjadikannya sebagai subjek yang memiliki kedaulatan untuk mengelola sumber dayanya sendiri. Di dalamnya ditegaskan bahwa desa memiliki kewenangan lokal berskala desa, termasuk hak untuk mendirikan badan usaha yang berorientasi pada kemakmuran masyarakatnya. Dari sinilah embrio BUMDes lahir-yakni sebagai entitas usaha kolektif milik desa yang didesain untuk mengelola potensi lokal secara berkelanjutan.

Regulasi turunan dari UU tersebut diperkuat melalui Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 dan perubahannya melalui Permendesa Nomor 13 Tahun 2020. Peraturan ini memperjelas aspek teknis seperti syarat pendirian, pengorganisasian, sistem operasional, model bisnis, hingga pembagian keuntungan. Dalam praktiknya, BUMDes didirikan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di mana masyarakat secara aktif dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menentukan jenis usaha yang akan dikelola, bentuk kelembagaan, serta arah strategis pengembangan bisnisnya. Modal awal umumnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan dapat ditambah dengan penyertaan modal dari pihak ketiga seperti koperasi, LSM, atau investor sosial.

BUMDes memiliki sifat hybrid antara entitas ekonomi dan lembaga sosial. Artinya, ia tidak hanya mencari keuntungan (profit oriented), tetapi juga berkewajiban memberi nilai tambah sosial bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, struktur BUMDes menggabungkan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan. BUMDes harus memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta menyusun Rencana Bisnis Usaha Desa (RBUD) yang mencerminkan potensi lokal dan kebutuhan riil warga. Dengan legalitas yang diperkuat, BUMDes juga bisa didaftarkan sebagai badan hukum sehingga dapat melakukan perjanjian kerjasama, membuka rekening bank, mengikuti pengadaan, hingga mengakses sumber pembiayaan legal lainnya.

2. Model Operasional dan Mekanisme Tata Kelola

Agar tidak hanya menjadi badan usaha “di atas kertas”, BUMDes perlu mengadopsi pendekatan manajerial modern yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya desa. Model operasional BUMDes idealnya mengikuti siklus bisnis yang terstruktur, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang berkelanjutan. Proses perencanaan usaha dalam RBUD bukan sekadar menyusun daftar kegiatan dan anggaran, tetapi juga memuat analisis SWOT yang mendalam-meliputi kekuatan internal desa (seperti SDM, sumber daya alam), peluang pasar, tantangan regulasi, serta ancaman eksternal seperti kompetitor atau krisis ekonomi.

Selanjutnya, pengorganisasian usaha BUMDes dilakukan melalui pembentukan struktur organisasi yang memisahkan antara fungsi pengawasan dan fungsi operasional. Umumnya terdiri dari Dewan Pengawas (diisi oleh unsur masyarakat dan tokoh desa), Direktur BUMDes (ditunjuk melalui forum desa), dan staf pelaksana bidang usaha. Penting bagi tim ini memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur-misalnya tingkat pertumbuhan pendapatan usaha per tahun, rasio profitabilitas, dan efisiensi biaya operasional.

Dalam pelaksanaan sehari-hari, tata kelola keuangan BUMDes wajib mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini mencakup pencatatan transaksi harian, pelaporan laba rugi bulanan, manajemen stok, dan audit tahunan. BUMDes juga harus membuka akses informasi keuangan kepada warga melalui papan pengumuman desa atau platform digital seperti situs desa. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Desa (RUPSDes), di mana masyarakat, pemerintah desa, dan mitra lainnya dapat memberikan masukan, kritik, dan rekomendasi perbaikan.

Model operasional seperti ini membantu BUMDes tidak terjebak pada logika proyek sesaat, melainkan berkembang sebagai organisasi bisnis yang tumbuh berkelanjutan (sustainable enterprise). Kombinasi manajemen modern, keterlibatan masyarakat, serta prinsip keberpihakan menjadikan BUMDes sebagai pionir pembangunan ekonomi desa berbasis kearifan lokal.

3. Potensi Desa yang Belum Tergali

Meskipun keberagaman potensi desa sangat melimpah, mayoritas BUMDes masih terkonsentrasi pada usaha sembako, air minum kemasan, dan kios kelontong. Padahal sektor lain menawarkan peluang jauh lebih produktif:

  1. Pertanian Organik dan Agroforestry
    Desa dengan lahan subur bisa memproduksi komoditas organik seperti beras merah, sayuran hidroponik, atau hortikultura organik. Melalui kemitraan dengan akademisi dan lembaga sertifikasi organik, BUMDes dapat memposisikan produknya sebagai premium, meraup margin lebih tinggi, serta menciptakan lapangan kerja baru di bidang agroforestry.
  2. Pariwisata Alam dan Budaya (Desa Wisata)
    Keindahan alam, kearifan lokal, dan tradisi adat istiadat melahirkan potensi desa wisata yang besar. BUMDes dapat mengembangkan ekowisata, homestay, trekking, atau festival budaya yang menawarkan pengalaman otentik. Dengan strategi digital marketing dan kemitraan dengan agen perjalanan online, desa wisata dapat menjangkau pasar domestik dan internasional.
  3. Kriya dan Ekonomi Kreatif
    Kain tenun, anyaman bambu, gerabah, dan perhiasan tradisional memiliki nilai estetika tinggi. BUMDes dapat membina kelompok perajin, menyediakan pelatihan desain, serta membuka galeri lokal maupun marketplace digital untuk memasarkan produk kreatif ini ke urban market.
  4. Energi Terbarukan Desa (Micro‑Hydro, Biogas, Surya)
    Desa di dataran tinggi berpotensi mengembangkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro kecil, memproduksi gas metan dari limbah ternak (biogas), atau memasang panel surya untuk pencahayaan jalan dan fasilitas publik. Sebagai sumber energi bersih, BUMDes dapat menjual listrik skala mikro kepada warga dengan tarif terjangkau.
  5. Ekonomi Digital dan Layanan Online
    Penerapan jasa internet desa (warung wifi desa), digital printing, hingga layanan e‑government desa (pembuatan e‑KTP, surat keterangan) dapat dikerjakan oleh BUMDes. Dengan pelatihan literasi digital warga, desa menjadi smart village yang mampu menyediakan layanan publik dan komersial berbasis teknologi.

Potensi di atas hanya sebagian kecil dari infinities desa. Kuncinya adalah melakukan pemetaan potensi dengan pendekatan partisipatif, melibatkan semua lapisan masyarakat dalam musyawarah desa agar potensi lokal dapat diidentifikasi dan diintegrasikan ke dalam RBUD.

4. Tantangan Utama dalam Pengembangan BUMDes

Sebagaimana inisiatif manapun, BUMDes menghadapi beberapa hambatan struktural dan kultural:

  • Keterbatasan Modal dan Akses Pembiayaan: Banyak BUMDes kekurangan modal awal, sementara akses perbankan formal sulit diperoleh tanpa agunan memadai.
  • SDM Terbatas dan Kapasitas Manajerial Lemah: Aparatur desa belum terbiasa mengelola laporan keuangan, strategi pemasaran, maupun manajemen risiko usaha.
  • Pasar Terbatas dan Distribusi Sulit: Produk desa sering kesulitan menjangkau pasar urban, sementara biaya logistik ke kota besar cukup tinggi.
  • Tumpang Tindih Regulasi dan Birokrasi: Beberapa desa mengelola BUMDes tanpa payung hukum organisasi yang jelas, menyebabkan konflik peran antara kepala desa, BPD, dan pengurus.
  • Resistensi Budaya Terhadap Perubahan: Masyarakat desa yang terbiasa dengan pola tradisional terkadang skeptis terhadap usaha modern, mempersulit penerimaan teknologi baru dan pola kerja profesional.

5. Strategi Optimalisasi BUMDes

Untuk menjawab tantangan tersebut, BUMDes perlu menerapkan strategi komprehensif:

  1. Skema Kemitraan Multi‑Stakeholder
    Menggandeng perguruan tinggi untuk riset pasar dan pendampingan teknis, bermitra dengan perbankan mikro untuk kredit usaha, serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk akses distribusi dan branding.
  2. Penguatan Kapasitas SDM
    Program training of trainers (ToT) untuk akuntansi sederhana, manajemen operasional, digital marketing, serta leadership bagi pengurus BUMDes. Pelatihan dilakukan secara blended learning, memanfaatkan modul online agar menjangkau desa terpencil.
  3. Inovasi Model Pendanaan
    Menerapkan crowdfunding lokal, penerbitan sukuk desa, atau skema bagi hasil dengan investor sosial yang mendukung usaha sosial (social enterprise), sehingga modal usaha bisa ditingkatkan tanpa membebani APBDes.
  4. Digitalisasi Proses Usaha
    Implementasi e‑procurement, marketplace online, hingga sistem ERP sederhana untuk memantau persediaan, penjualan, dan keuangan secara real time. Desa juga perlu mengembangkan portal desain desa sebagai showcase produk dan atraksi wisata.
  5. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola
    Membuat Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDes yang memuat struktur organisasi, mekanisme RUPSDes, serta SOP pengelolaan aset. Hal ini meminimalkan konflik internal dan memastikan transparansi.
  6. Pengembangan Jaringan BUMDes
    Membangun cluster atau network antar-BUMDes se-region untuk melakukan joint venture dalam skala ekonomi yang lebih besar, misalnya kerjasama produksi olahan pangan, distribusi pariwisata, atau kelolaan energi terbarukan.

6. Studi Kasus: Sinergi BUMDes dan Universitas di Desa Harapan Jaya

Salah satu contoh nyata bagaimana potensi desa dapat tergali secara optimal adalah pengalaman Desa Harapan Jaya di Kabupaten Z yang berhasil mengembangkan BUMDes melalui kemitraan strategis dengan institusi perguruan tinggi. Pada awal tahun 2022, Pemerintah Desa Harapan Jaya mengalokasikan dana sebesar Rp 200 juta dari APBDes sebagai modal awal untuk BUMDes Harapan Jaya. Modal tersebut tidak langsung digunakan untuk membuka unit usaha sembako atau simpan pinjam, melainkan difokuskan pada pengembangan produk jamu tradisional berbasis rempah lokal, sebuah potensi khas desa yang sebelumnya hanya menjadi usaha rumahan tanpa standar produksi yang baku.

BUMDes Harapan Jaya kemudian menjalin kerja sama formal dengan Fakultas Farmasi Universitas X, yang memiliki reputasi unggul dalam riset bahan alam dan fitofarmaka. Sinergi ini menghasilkan berbagai kemajuan signifikan:

  • Uji laboratorium dan standarisasi resep dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa aktif dari rempah-rempah seperti jahe merah, kunyit, temulawak, dan sambiloto. Hasilnya digunakan untuk menyusun komposisi ramuan jamu yang aman, stabil, dan berkhasiat.
  • Fakultas Farmasi membantu BUMDes mengurus paten merek dagang “Jamu Jaya Asli” serta merancang desain kemasan ramah lingkungan yang memenuhi standar label pangan dan estetika pasar modern.
  • Sebanyak 50 petani lokal dan perajin jamu dilatih dalam teknik ekstraksi modern, penggunaan alat sterilisasi, serta penerapan Good Manufacturing Practices (GMP), sehingga unit produksi memenuhi standar kelayakan produksi herbal.

Transformasi ini tidak hanya mengangkat derajat produk jamu desa dari skala rumahan ke skala industri mikro, tetapi juga membuka pintu ekspansi pasar. Dalam enam bulan pertama, omzet BUMDes meningkat 150% dari baseline. Produk jamu dipasarkan melalui marketplace daring dan berhasil menembus pasar ekspor terbatas ke Malaysia dan Singapura melalui kerja sama dengan diaspora dan platform ekspor mikro.

Untuk memperluas kapasitas produksi, BUMDes Harapan Jaya menerbitkan sukuk desa senilai Rp 100 juta, sebuah skema pembiayaan kreatif yang melibatkan masyarakat sebagai investor berbasis syariah. Dana tersebut digunakan untuk membangun ruang produksi semi-otomatis dan meningkatkan pasokan bahan baku melalui skema kemitraan dengan petani.

Studi kasus ini membuktikan bahwa sinergi antara BUMDes, akademisi, dan masyarakat dapat memicu lompatan produktivitas dan inovasi. Kunci keberhasilan bukan hanya pada besarnya modal, tetapi pada pendekatan yang berbasis data, riset, serta kemauan untuk bertransformasi dari model usaha konservatif ke model usaha berbasis pengetahuan (knowledge-based enterprise).

7. Rekomendasi Kebijakan dan Arah Ke Depan

Untuk memperluas dampak BUMDes dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara sistemik dan berkelanjutan, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih progresif dan inklusif baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun aktor non-negara. Tanpa dukungan ekosistem yang memadai, BUMDes akan tetap berjalan sporadis, tersendat pada masalah klasik seperti minimnya modal, keterbatasan akses pasar, dan lemahnya tata kelola.

Berikut beberapa rekomendasi strategis kebijakan dan arah ke depan bagi penguatan BUMDes di seluruh Indonesia:

7.1. Regulasi Insentif Pajak dan Stimulus Fiskal

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan perlu menyusun regulasi khusus yang memberikan insentif perpajakan bagi BUMDes. Misalnya:

  • Pembebasan PPN untuk produk yang dihasilkan oleh BUMDes berbasis sumber daya lokal atau produk warisan budaya.
  • Keringanan Pajak Penghasilan (PPh) final selama 3 tahun pertama operasi untuk BUMDes baru sebagai masa inkubasi.
  • Skema tax holiday terbatas bagi BUMDes yang beroperasi di desa tertinggal atau perbatasan.

Kebijakan fiskal semacam ini akan mendorong formalitas usaha desa dan memperluas jangkauan pasar legal.

7.2. Akses Pembiayaan Non-Bank

Kebanyakan BUMDes tidak memiliki agunan atau histori kredit yang memadai untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan Dana Bergulir Khusus BUMDes yang dikelola di tingkat provinsi atau kabupaten. Dana ini bisa bersifat:

  • Pinjaman ultra-mikro bunga rendah, dengan skema revolving fund berbasis kinerja dan evaluasi usaha tahunan.
  • Dana hibah kompetitif untuk unit usaha inovatif, misalnya BUMDes energi terbarukan atau digitalisasi pelayanan publik desa.

Model pembiayaan yang fleksibel dan ramah desa akan mempercepat pertumbuhan usaha dan memperluas inovasi.

7.3. Sertifikasi dan Standardisasi BUMDes

Kementerian Desa perlu menginisiasi program sertifikasi nasional untuk BUMDes yang mencakup tiga aspek utama:

  • Readiness Digital: kemampuan menggunakan sistem keuangan digital, pemasaran daring, dan aplikasi manajemen usaha.
  • Manajemen Keuangan Akuntabel: pencatatan keuangan yang sesuai standar UMKM, termasuk kemampuan menyusun laporan laba rugi dan arus kas.
  • Kualitas Produk dan Inovasi: penilaian terhadap keberlanjutan produk, dampak sosial, serta adaptasi terhadap kebutuhan pasar.

BUMDes yang tersertifikasi dapat memperoleh akses prioritas terhadap pelatihan, pameran, dan skema pembiayaan nasional.

7.4. Dana Insentif Inovasi Desa

Pemerintah pusat dapat mengalokasikan Dana Insentif Inovasi Desa (DIID) sebagai bentuk apresiasi terhadap desa dan BUMDes yang mengembangkan:

  • Produk unggulan berbasis lokalitas dan keunikan desa.
  • Program pariwisata inovatif yang menggabungkan alam, budaya, dan teknologi.
  • Teknologi tepat guna seperti pengolahan limbah, irigasi cerdas, atau pencetakan digital produk kriya.

Insentif ini bisa diberikan dalam bentuk hibah tunai, pelatihan inkubasi usaha, atau pembiayaan ekspansi unit usaha.

7.5. Platform Nasional BUMDes

Untuk memperkuat jejaring antar-BUMDes dan menjangkau pasar lebih luas, perlu dibangun Platform Nasional BUMDes yang mencakup:

  • Marketplace BUMDes: tempat transaksi langsung antar-BUMDes dan dengan konsumen akhir, lengkap dengan sistem pembayaran dan logistik.
  • Sistem Pelatihan Online Terstruktur: modul daring untuk pelatihan manajemen usaha, akuntansi dasar, desain produk, dan pemasaran digital.
  • Jejaring Investor dan Mitra Usaha: ruang interaksi antara BUMDes, investor sosial, CSR perusahaan, lembaga keuangan mikro, dan universitas.

Platform ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi desa berbasis digital dan mempercepat transformasi dari desa tertinggal menjadi desa maju.

8. Kesimpulan

BUMDes bukan hanya entitas pemerintahan desa, tetapi potensi motor penggerak ekonomi lokal yang jika dikelola secara profesional, transparan, dan inovatif dapat mengubah wajah desa. Dari pertanian organik hingga desa wisata, dari kriya tradisional hingga energi terbarukan, seluruh potensi lokal menunggu untuk diolah menjadi peluang usaha bernilai tambah tinggi. Kunci keberhasilan BUMDes terletak pada penyusunan Rencana Bisnis Usaha Desa yang partisipatif, penguatan kapasitas SDM, pendanaan kreatif, dan koordinasi multi‑stakeholder. Dengan sinergi kebijakan, digitalisasi, dan kemitraan strategis, potensi desa yang selama ini terpendam dapat meledak menjadi sumber kesejahteraan dan kemandirian masyarakat, selaras dengan tujuan desentralisasi dan pembangunan berkelanjutan. BUMDes, jika dioptimalkan, akan menjadi bintang pemandu bagi pembangunan desa yang inklusif, tangguh, dan berdaya saing di era global.