Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema.
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah.
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Sistem e-KTP dan Identifikasi Penduduk untuk Pelayanan Publik
Sistem e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) dan identifikasi penduduk merupakan bagian integral dari upaya modernisasi administrasi kependudukan di berbagai negara. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah dapat menciptakan sistem yang efisien untuk...
Penerapan Teknologi Informasi dalam Penegakan Hukum
Penerapan teknologi informasi (TI) dalam penegakan hukum adalah sebuah revolusi yang sedang terjadi di bidang keadilan di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan inovasi teknologi, sistem hukum dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan...
Peran Website Pemerintah dalam Promosi Perlindungan HAM
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah prinsip universal yang menjamin hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Dalam era digital modern, peran website pemerintah dalam promosi perlindungan HAM menjadi semakin penting. Website pemerintah dapat menjadi platform...