Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema.
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah.
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Perbedaan Nota Dinas dan Surat Dinas, Simak Contohnya
Pendahuluan Di lingkungan pemerintahan dan organisasi formal, komunikasi tertulis resmi memegang peranan penting dalam kelancaran administrasi, koordinasi, dan akuntabilitas. Dua bentuk dokumen yang paling umum digunakan adalah nota dinas dan surat dinas. Meskipun...
Musrenbang: Suara Warga atau Formalitas Belaka?
Perencanaan pembangunan di Indonesia menempatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai ujung tombak partisipasi masyarakat. Dalam teori, Musrenbang adalah wadah strategis di mana aspirasi publik diutarakan, dikaji, dan diintegrasikan ke dalam dokumen...
RPJMD dan RKPD: Apa Bedanya dan Kenapa Penting?
Perencanaan pembangunan daerah di Indonesia memiliki kerangka yang ketat dan terstruktur, melibatkan dua dokumen utama: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD memetakan arah strategis pemerintahan daerah...
Terima kasih kepada instansi yang telah menggunakan jasa kami
