Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema.
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah.
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami

100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial

KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Peluang dan Tantangan Digitalisasi Layanan Publik
Pendahuluan Digitalisasi layanan publik bukan sekadar menerapkan teknologi baru - ia merupakan transformasi pola kerja, alur layanan, dan hubungan antara pemerintah dengan warga. Peralihan dari proses manual atau berbasis kertas ke sistem digital membawa janji besar:...
Hubungan LAKIP dengan Perencanaan dan Anggaran
Pendahuluan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bukan sekadar dokumen administratif yang wajib disusun setiap tahun; ia merupakan cerminan seberapa baik sebuah organisasi publik merencanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan pencapaian...
Peran Perangkat Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Publik
Pendahuluan Perangkat desa merupakan ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling dasar pemerintahan: desa. Mereka berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi, sekaligus sebagai pelaksana kebijakan yang mempengaruhi...