Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema.
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah.
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Efektivitas Reses di Mata Masyarakat
Reses merupakan salah satu kegiatan penting dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Istilah reses merujuk pada masa di mana anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah, menghentikan sementara kegiatan persidangan dan kembali ke daerah pemilihan...
Mencegah Kelebihan Bayar pada Pengeluaran Daerah
Pengeluaran daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui belanja daerah, pemerintah membiayai pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga...
Mengatasi Ego Sektoral Antar-OPD
Ego sektoral antar-organisasi perangkat daerah (OPD) adalah fenomena yang sering ditemui dalam tata pemerintahan daerah. Ego sektoral muncul ketika setiap OPD cenderung memprioritaskan kepentingan, target, dan batas kewenangannya sendiri tanpa mempertimbangkan sinergi...
Terima kasih kepada instansi yang telah menggunakan jasa kami
