Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema.
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah,
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Alasan Program Bantuan Sosial Sering Sulit Tepat Sasaran
Di pelataran kantor pos kecamatan atau balai desa, antrean panjang warga yang menanti pencairan bantuan sosial nyaris selalu diwarnai oleh riak kegaduhan yang berulang setiap musim penyaluran. Di satu sudut jalan desa, seorang janda lansia miskin yang hidup sebatang...
Pemerintah Daerah Harus Berhenti Membeli Aplikasi yang Berdiri Sendiri
Di ruang server kantor dinas kominfo kabupaten dan kota, deretan lampu indikator peladen berkedip cepat di tengah dengungan mesin pendingin yang bekerja tanpa henti. Di balik tumpukan perangkat keras tersebut, tersimpan ratusan sistem informasi dan aplikasi mandiri...
LAKIP dan Masalah Klasik: Banyak Output, Sedikit Outcome
Di ruang sekretariat dinas dan bagian organisasi pemerintah daerah, penghujung tahun anggaran selalu diwarnai kepanikan administratif yang khas: tumpukan binder tebal dijilid rapi, tabel matriks indikator dipoles hingga hijau menyala, dan kata pengantar dihiasi narasi...
Dana Transfer Berkurang: Saatnya Pemda Berhenti Bergantung pada Pusat?
Di ruang sidang Badan Anggaran dan meja kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kabar mengenai pemangkasan atau pengetatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) selalu memicu kepanikan massal. Suasana rapat mendadak muram ketika angka estimasi Dana Alokasi Umum (DAU),...
Alasan Daerah Sulit Mandiri Secara Fiskal
Lebih dari dua dekade agenda desentralisasi digulirkan, panggung otonomi daerah masih dihantui oleh satu ironi paling mendasar: kedaulatan politik yang luas tidak pernah benar-benar diimbangi oleh kedaulatan dompet. Dalam pidato-pidato seremonial di hadapan sidang...
Data KTP Harus Menjadi Dasar Banyak Kebijakan Pemerintah
Di setiap loket pelayanan publik dan meja verifikasi program bantuan sosial di daerah, adegan warga menyodorkan selembar kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) telah menjadi ritus yang paling mendasar. Namun, dalam praktik birokrasi konvensional, kartu tersebut...
Terima kasih kepada instansi yang telah menggunakan jasa kami
