Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema.
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah.
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Kendala Lapangan dalam Monev dan Solusinya
Monev — singkatan dari monitoring dan evaluasi — adalah proses penting untuk memastikan program dan proyek berjalan sesuai rencana, mencapai tujuan, dan menggunakan sumber daya secara efektif. Namun ketika tim monev turun ke lapangan, mereka sering menghadapi berbagai...
Tips Menyelesaikan Konflik Penguasaan Aset Daerah
Konflik penguasaan aset daerah bukan masalah baru. Ketika tanah, bangunan, atau fasilitas publik berada pada persimpangan kepentingan — antara warga, perangkat daerah, badan usaha, atau pihak lain — sengketa mudah muncul. Konflik ini bisa menghambat pelayanan publik,...
Strategi Efisiensi Belanja Pemerintah Daerah
Efisiensi belanja pemerintah daerah bukan sekadar upaya mengurangi pengeluaran. Ia adalah seni menata prioritas, memilih cara pengeluaran yang memberikan nilai tambah terbesar bagi masyarakat, dan memastikan setiap rupiah digunakan untuk menghasilkan manfaat nyata. Di...
Terima kasih kepada instansi yang telah menggunakan jasa kami
