Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional merupakan lembaga diklat pengadaan barang/jasa pemerintah terakreditasi A dari LKPP – RI yang rutin menyelenggarakan diklat setiap bulan dengan berbagai tema
Sekilas LPKN
Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN) didirikan pada tahun 2005 dengan SK Notaris Sri Instansi, SH Nomor. 41, Tanggal 18 april 2005, berkedudukan di Jakarta. Unit ini sangat potensial terutama pada pangsa pasar Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang harus disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah,
Identitas Lembaga
Akreditasi A – LKPP RI
Sebagai lembaga pendidikan resmi, kami memiliki sejumlah identitas dan legalitas sesuai dengan bidang usaha
Jadwal Bimtek
kelassmart.com | sekolahpengadaan.id
Kami rutin menyelenggarakan pelatihan SDM setiap bulan dengan beragam tema sesuai dengan kebutuhan
Kontak Kami
021 47862224 | [email protected]
Jika anda membutuhkan informasi terkait pendidikan dan pelatihan yang kami selenggarakan, hubungi kami
100+ Tema Pelatihan Pengadaan
Kami menyelenggarakan ratusan tema pelatihan pengadaan setiap tahunnya.
350.000+ Alumni
Peserta terdiri atas unsur pemerintahan dan swasta yang tersebar di seluruh indonesia
Staf Profesional
Narasumber
Lokasi Bimtek
Bimtek Spesial
KPBU
Bimbingan Teknis Nasional Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
Ujian Sertifikasi Ahli
Blended Learning Pelatihan & Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Artikel Pemerintahan
Berikut adalah Artikel pemerintahan yang meningkatkan pengetahuan anda tentang ilmu pemerintahan.
Ancaman Conflict Of Interest Antara Regulator Dan Pelaksana Pengadaan
Di tengah dinamika penataan dan penyempurnaan sistem belanja publik di Indonesia, gagasan untuk mempercepat alur eksekusi belanja kerap mengarah pada integrasi fungsi kelembagaan. Langkah integrasi ini memusatkan kewenangan penyusunan aturan main (regulator) dan...
Potensi Mega Korupsi Akibat Pemusatan Pembuatan Keputusan Belanja Negara
Gagasan reformasi tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia kerap diarahkan pada pemusatan wewenang pembuatan keputusan belanja publik (centralized procurement authority). Langkah ini digadang-gadang sebagai strategi utama untuk memangkas...
Ancaman Inefisiensi Baru Akibat Birokrasi Internal Badan Pengadaan Yang Gemuk
Gagasan pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah sebagai entitas kelembagaan baru yang mandiri dan terpusat sering kali dipromosikan sebagai langkah panasea untuk mendobrak keterlambatan penyerapan anggaran dan meningkatkan efisiensi fiskal belanja publik. Melalui...
Risiko Konflik Kepentingan Antara Pembina Regulasi Dan Pelaksana Eksekusi
Gagasan modernisasi tata kelola belanja publik di Indonesia kerap diarahkan pada penyederhanaan struktur dan penguatan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu langkah mendasar yang terus didiskusikan oleh para ahli hukum administrasi negara dan manajemen...
Ancaman Kegagalan Vendor Utama Dalam Memenuhi Kontrak Konsolidasi Nasional
Skema pengadaan barang dan jasa terkonsolidasi skala nasional menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong efisiensi belanja publik dan mengamankan daya tawar (bargaining power) di hadapan produsen. Dengan menyatukan rencana kebutuhan barang dari...
Risiko Over-Centralization Yang Berpotensi Mematikan Ekosistem Bisnis Daerah
Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Alokasi belanja publik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berfungsi untuk...
Terima kasih kepada instansi yang telah menggunakan jasa kami
