Pendahuluan
Dana desa sejak diperkenalkan menjadi salah satu instrumen kebijakan publik yang penting: memperkuat kapasitas pemerintahan lokal, membiayai pembangunan infrastruktur skala desa, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sebagai sumber dana yang berasal dari APBN dan mengalir ke level paling dasar, transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa bukan sekadar persoalan administratif — ia berkaitan langsung dengan kepercayaan publik, kualitas layanan dasar, dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa. Di sinilah peran DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menjadi krusial.
DPRD tidak hanya legislator yang membuat peraturan daerah; dalam praktik tata kelola daerah DPRD juga memegang fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran, termasuk dana desa. Ketika pemanfaatan dana desa berjalan baik — tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu — dampaknya terasa luas: jalan desa memudahkan akses, sanitasi dan air bersih meningkat, serta kesempatan ekonomi bertambah. Sebaliknya, bila pengelolaan dana desa lemah, proyek tertunda, hasil buruk, dan konflik sosial bisa muncul. Karenanya pertanyaan mendasar bagi setiap warga: apa yang harus dilakukan DPRD agar dana desa benar-benar berdampak?
Artikel ini membahas peran DPRD dalam penggunaan dana desa secara lengkap dan mudah dipahami. Kita akan mengurai fungsi DPRD yang relevan (perencanaan, penganggaran, pengawasan), mekanisme konkret yang bisa dilakukan di lapangan, hubungan DPRD dengan kepala daerah dan perangkat desa, hambatan yang sering ditemui, serta rekomendasi praktis untuk DPRD agar pengawasan lebih efektif. Tulisan ini bertujuan memberi gambaran yang bisa dipakai oleh anggota DPRD, aktivis masyarakat, pendamping desa, dan warga agar setiap rupiah dana desa lebih bermanfaat bagi warga.
Fungsi DPRD Secara Umum dalam Tata Kelola Keuangan Daerah
DPRD memiliki tiga fungsi pokok yang saling terkait: legislasi (membuat peraturan daerah), penganggaran (membahas dan menetapkan APBD), dan pengawasan (mengawasi pelaksanaan kebijakan dan anggaran). Ketiga fungsi ini menunjukkan bahwa DPRD bukan sekadar “penonton” anggaran — melainkan aktor penting yang punya kewenangan dan tanggung jawab untuk memastikan anggaran digunakan sesuai tujuan publik.
Dalam konteks dana desa, fungsi legislasi DPRD berwujud misalnya lewat produk hukum daerah yang mengatur mekanisme penyaluran, prioritas penggunaan, atau tata kelola pendampingan desa. Pengaturan yang jelas membantu menyamakan ekspektasi: desa tahu aturan main, masyarakat tahu hak mereka, dan pihak penyalur (bupati/walikota) punya rujukan untuk evaluasi. Fungsi penganggaran DPRD terlihat pada saat RAPBD dibahas: DPRD berwenang menanyakan komponen alokasi dana, menilai rasionalitas kebutuhan, dan meminta penjelasan tentang mekanisme distribusi dana ke desa.
Peran pengawasan DPRD paling langsung dirasakan ketika dana telah disalurkan. DPRD dapat meminta laporan realisasi penggunaan dana, melakukan rapat dengar pendapat, hingga memanggil kepala daerah atau dinas terkait untuk memberi penjelasan. Pengawasan ini bersifat kolektif — DPRD bekerja melalui komisi, alat kelengkapan dewan, dan melalui fungsi reses untuk menjumpai konstituen. Penting dicatat bahwa pengawasan DPRD bukan sekadar memeriksa angka; harus pula memeriksa hasil fisik dan kebermanfaatan program, apakah infrastruktur yang dibangun sesuai spesifikasi, dan apakah masyarakat merasakan manfaat nyata.
Secara etis dan politik, DPRD juga memiliki peran “penjaga legitimasi” — bahwa rakyat memilih wakilnya bukan hanya untuk mengawasi administrasi, tetapi untuk memastikan kebijakan publik pro-rakyat. Dalam prakteknya, kualitas fungsi DPRD tergantung kapasitas anggota, dukungan sekretariat DPRD, serta akses terhadap data dan mekanisme audit. Tanpa itu, pengawasan mudah menjadi retoris dan kurang berdampak.
Kerangka Hukum Dana Desa dan Posisi DPRD di Dalamnya
Pemahaman mengenai kerangka hukum penting agar peran DPRD tidak tumpul oleh miskonsepsi. Dana desa umumnya diatur oleh ketentuan nasional — misalnya undang-undang tentang desa dan peraturan menteri — yang menetapkan sumber, formula alokasi, dan beberapa ketentuan umum. Di tingkat daerah, DPRD dan pemerintah daerah melahirkan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang merinci penanganan teknis seperti tata cara pengalokasian dari kas daerah ke unit desa, mekanisme monitoring, serta sanksi administratif.
DPRD memiliki posisi strategis karena peraturan daerah yang dibuatnya dapat memberikan saluran kontrol tambahan yang sesuai konteks lokal. Contoh konkret: DPRD bisa meminta adanya ketentuan daerah tentang pelaporan penggunaan dana desa yang lebih rinci daripada ketentuan pusat, atau meminta pembentukan forum koordinasi antar-perangkat daerah dan perwakilan desa. Ketentuan lokal semacam itu mempermudah DPRD melaksanakan fungsi pengawasannya dengan standar yang jelas.
Di sisi lain, perlu disadari pembagian wewenang yang sensitif: kepala desa adalah pemangku kewenangan di level desa untuk melaksanakan program sesuai aturan, sementara bupati/walikota memegang tanggung jawab pengelolaan anggaran daerah. DPRD tidak menjalankan fungsi eksekutif teknis di desa — tugas DPRD lebih pada kebijakan dan pengawasan — sehingga efektivitasnya bergantung pada kerjasama lintas-institusi: sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, inspektorat, dan lembaga pengawas lainnya.
Satu poin penting: peraturan daerah harus menjunjung prinsip partisipasi dan transparansi. DPRD yang baik mendorong penerapan aturan yang mewajibkan publikasi rencana kerja desa, RAB, dan berita acara serah terima proyek. Ketentuan ini memudahkan audit publik dan memperkuat kontrol sosial oleh warga. Dengan demikian, kerangka hukum menjadi alat: bukan sekadar kertas, tapi fondasi operasional bagi DPRD menjalankan peran pengawasan.
Peran DPRD dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa (Perencanaan Partisipatif)
Perencanaan penggunaan dana desa yang baik dimulai jauh sebelum uang cair: dalam proses musyawarah desa (musdes), RKPDes, dan integrasi rencana ke kebijakan daerah. DPRD berperan penting mendorong agar proses perencanaan di desa bersifat partisipatif dan berbasis bukti. Artinya, DPRD perlu memastikan bahwa perencanaan desa tidak hanya didikte perangkat desa atau kepentingan segelintir pihak, melainkan melibatkan masyarakat, tokoh adat, dan kelompok rentan.
Secara praktis, DPRD bisa menginisiasi atau meminta laporan tentang keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan: berapa banyak musyawarah yang diadakan, siapa saja yang hadir, dan apakah hasil musyawarah itu tercantum dalam dokumen perencanaan. Lebih jauh, DPRD dapat mendorong penggunaan data sederhana — misalnya daftar rumah tangga miskin, basis data infrastruktur yang rusak — sebagai dasar penentuan prioritas. Dengan bukti semacam itu, alokasi dana menjadi rasional dan transparan.
DPRD juga berperan dalam menjembatani perencanaan desa dengan kebijakan sektoral daerah. Misalnya, bila banyak desa mengusulkan pembangunan sumur, DPRD dapat mendorong integrasi program sanitasi kabupaten sehingga anggaran tumpang-tindih diminimalkan dan skala ekonomi tercapai. Peran legislator lokal di sini adalah memastikan program desa tidak berdiri sendiri melainkan selaras dengan prioritas daerah dan sumber daya lainnya.
Skenario lain: DPRD dapat memantau apakah rencana desa mempertimbangkan pemeliharaan jangka panjang. Terlalu sering program berfokus pada pembangunan fisik tanpa perencanaan pemeliharaan — sehingga infrastruktur cepat rusak. DPRD bisa meminta adanya anggaran pemeliharaan dalam RKPDes atau mendorong pelatihan pemeliharaan untuk masyarakat. Intinya, perencanaan yang baik memerlukan DPRD yang aktif menanyakan proses, bukti partisipasi, dan kelayakan jangka panjang.
DPRD sebagai Pengawas: Mekanisme, Alat, dan Praktik Pengawasan yang Efektif
Pengawasan DPRD terhadap penggunaan dana desa bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme — mulai dari pengawasan rutin hingga inspeksi mendadak. Yang pertama, DPRD harus meminta akses ke laporan realisasi keuangan desa yang lengkap: RAB, kuitansi, berita acara pekerjaan, dan berita acara serah terima. Akses data ini memudahkan anggota DPRD melakukan cross-check antara rencana dan realisasi di lapangan.
Komisi-komisi DPRD yang terkait (misalnya komisi yang membidangi pembangunan atau keuangan) bisa melakukan kunjungan kerja terjadwal ke desa-desa. Kunjungan ini bukan sekadar seremonial; bila dilakukan benar, kunjungan mencakup pemeriksaan fisik bangunan, wawancara singkat dengan penerima manfaat, dan validasi dokumen. Hasil kunjungan harus dituangkan ke dalam notulen dan direkomendasikan sebagai tindak lanjut di forum DPRD atau kepada inspektorat.
Alat lain yang semakin relevan adalah audit dan koordinasi dengan lembaga pengawas: inspektorat, BPKD, atau kantor akuntan publik. DPRD dapat meminta hasil audit atau bahkan mendorong audit khusus bila muncul indikasi penyimpangan. Selain audit formal, DPRD juga dapat memfasilitasi mekanisme pengaduan publik: membuka saluran bagi warga melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa. Saluran ini harus direspon cepat dan transparan.
Praktik pengawasan yang efektif menuntut dokumentasi yang baik. DPRD perlu meminta bukti-foto sebelum-dan-sesudah pekerjaan, laporan teknis yang ditandatangani penyedia, dan berita acara serah terima. Dokumentasi visual seringkali menjadi alat kuat saat ada klaim proyek tidak sesuai spesifikasi. Selain itu, DPRD perlu memastikan adanya sanksi administratif yang jelas bagi pelanggaran — misalnya pemotongan dana, permintaan pengembalian, atau rujukan ke proses hukum bila perlu.
Pengawasan juga sebaiknya bersifat preventif: DPRD dapat mendorong prinsip keterbukaan sejak awal (publikasi rencana, pemenang tender, nilai kontrak) sehingga peluang penyimpangan menurun. Pengawasan efektif adalah kombinasi tindakan reaktif (audit, pemeriksaan) dan preventif (transparansi, partisipasi).
Peran DPRD dalam Pertanggungjawaban dan Evaluasi Penggunaan Dana Desa
Pertanggungjawaban adalah ujung tombak tata kelola: bukan cukup bila dana sudah dibelanjakan, tetapi harus ada bukti bahwa belanja itu menghasilkan manfaat. DPRD berperan mendorong mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, terukur, dan ramah publik. Salah satu langkah praktis adalah meminta laporan evaluasi berkala dari pemerintah daerah tentang realisasi dana desa—tidak hanya laporan keuangan, tetapi juga indikator kinerja seperti jumlah rumah yang mendapatkan akses air bersih, peningkatan pendapatan kelompok usaha bersama, atau capaian layanan kesehatan.
DPRD dapat meminta adanya forum pertanggungjawaban publik (public hearing) di mana perangkat desa mempresentasikan capaian dan menjawab pertanyaan warga. Forum semacam ini meningkatkan akuntabilitas sosial: warga melihat langsung bagaimana dana digunakan dan bisa menyampaikan keluhan atau usulan perbaikan. DPRD bisa memfasilitasi forum tersebut atau menjadikan hasil forum sebagai bahan pembahasan resmi di DPRD.
Evaluasi juga harus melibatkan ukuran kualitas, bukan hanya kuantitas. Misalnya menyelesaikan pembangunan jalan sepanjang 1 km bagus, tetapi evaluasi harus menanyakan apakah material sesuai standar, apakah lampu jalan terpasang, dan apakah jalan tidak cepat rusak. DPRD berwenang mendorong standar teknis dalam peraturan daerah atau mengarahkan dinas teknis untuk melakukan uji mutu.
Di tingkat kebijakan, DPRD juga berfungsi menilai efektivitas program pendampingan atau pelatihan yang dibiayai dana desa. Apakah pelatihan bagi kelompok UMKM menghasilkan unit usaha yang bertahan? Apakah ada indikator lanjutan yang dapat diukur? Evaluasi semacam ini membantu DPRD merekomendasikan perbaikan program atau reorientasi anggaran.
Akhirnya, bila terdapat temuan penyimpangan, DPRD harus menindaklanjuti: mengusulkan audit forensik, merekomendasikan pemulihan dana, atau mendorong penegakan hukum. Tindak lanjut yang konsisten membuat proses pertanggungjawaban bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen perbaikan tata kelola.
Hubungan DPRD, Pemerintah Desa, dan Masyarakat: Kolaborasi dan Potensi Konflik
Hubungan antara DPRD, pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat adalah jaring yang harus dirawat. Kolaborasi idealnya berbasis saling percaya dan saling melengkapi: DPRD membuat aturan dan melakukan pengawasan, pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dan teknis, perangkat desa melaksanakan program, dan masyarakat berperan sebagai pengawas sosial. Namun kenyataannya, potensi konflik kerap muncul: mispersepsi soal kewenangan, tekanan politik lokal, atau kepentingan kelompok.
Salah satu sumber konflik adalah perbedaan ekspektasi. DPRD kadangkala ditekan oleh konstituen untuk “membawa hasil” ke desa tertentu, sehingga muncul dorongan politis dalam alokasi program. Perangkat desa yang bekerja teknis bisa merasa terombang-ambing jika tekanan politik mengubah prioritas teknis yang telah disepakati masyarakat. Di sinilah transparansi dan tata kelola berbasis aturan menjadi penting: bila semua proses tercatat dan berbasis keputusan musyawarah, ruang bagi pengaruh yang tidak semestinya menyempit.
DPRD juga perlu menjaga jarak antara fungsi pengawasan dan kegiatan politik praktis. Pengawasan yang efektif mensyaratkan independensi — anggota DPRD harus mengecek pelaksanaan tanpa konflik kepentingan. Bila anggota DPRD memiliki afiliasi atau kepentingan ekonomi di desa tertentu, itu harus dinyatakan dan di-manage sesuai kode etik.
Dialog antara DPRD dan masyarakat harus difasilitasi. DPRD dapat menggunakan reses untuk turun langsung, menerima aspirasi, dan menggelar pertemuan dengan kelompok rentan. Namun dialog itu harus diikuti tindakan: laporan dari reses sebaiknya diolah menjadi agenda pengawasan atau rekomendasi kebijakan. Kegagalan menindaklanjuti aspirasi publik akan menurunkan kepercayaan masyarakat pada DPRD.
Intinya, hubungan ini membutuhkan keseimbangan: kolaborasi yang kuat tanpa menutup ruang kontrol, dan pengawasan yang adil tanpa mengkriminalisasi perangkat desa yang bekerja dengan sumber daya terbatas.
Tantangan yang Dihadapi DPRD dalam Mengawasi Dana Desa
Meski peran DPRD jelas, praktik pengawasan menghadapi berbagai tantangan nyata. Pertama, keterbatasan kapasitas teknis. Anggota DPRD sering tidak punya latar belakang teknis untuk menilai kualitas pekerjaan konstruksi, sehingga harus mengandalkan dinas teknis atau inspektorat. Tanpa sumber daya pendukung, pengawasan menjadi bersifat administratif semata.
Kedua, keterbatasan data dan transparansi. Bila pemerintah daerah dan perangkat desa tidak menyediakan data yang lengkap (RAB, kontrak, bukti bayar), DPRD sulit melakukan verifikasi. Ketika data tersebar atau tidak terstandarisasi, waktu dan biaya pengawasan meningkat.
Ketiga, isu politik lokal. Tekanan politik dari partai atau konstituen dapat memengaruhi prioritas DPRD. Di beberapa kasus, intervensi politik mengaburkan fungsi pengawasan sehingga rekomendasi DPRD menjadi lemah.
Keempat, konflik kewenangan. DPRD bukan lembaga eksekutif, sehingga tindakannya terbatas pada rekomendasi dan permintaan laporan. Untuk menindaklanjuti temuan, DPRD perlu kerja sama dengan instansi lain (inspektorat, kejaksaan), yang memerlukan koordinasi dan bukti kuat.
Kelima, sumber daya sekretariat. Sekretariat DPRD yang lemah administratifnya akan memperlambat proses pengumpulan data, penyusunan notulen, dan tindak lanjut rekomendasi. Tanpa dukungan administratif yang memadai, fungsi DPRD terhambat.
Terakhir, resistensi budaya administrasi di desa. Sistem pembukuan yang tidak rapi, kurangnya format laporan standar, dan minimnya kemampuan SDM desa menyulitkan DPRD dalam memeriksa dokumentasi. Solusi atas tantangan ini memerlukan investasi kapasitas baik di DPRD maupun di desa: pelatihan, standar pelaporan, dan penggunaan teknologi sederhana untuk pelaporan real time.
Praktik Baik dan Rekomendasi untuk Meningkatkan Peran DPRD
Agar pengawasan DPRD menjadi lebih efektif, ada sejumlah praktik baik yang dapat diadopsi. Pertama, standardisasi pelaporan: DPRD dapat mendorong terbitnya peraturan daerah yang mewajibkan format laporan penggunaan dana desa yang seragam, menyertakan RAB, foto progres, dan berita acara serah terima. Standar ini memudahkan perbandingan antar-desa dan mempercepat verifikasi.
Kedua, penggunaan teknologi sederhana. DPRD bersama pemerintah daerah dapat mendorong penggunaan portal publik yang memuat data realisasi dana desa. Portal ini membuat informasi mudah diakses warga dan menjadikan pengawasan publik lebih hidup. Untuk DPRD, portal memudahkan pengambilan data untuk analisis.
Ketiga, peningkatan kapasitas anggota dan sekretariat DPRD. Pelatihan tentang audit dasar, cara membaca RAB, dan tahapan konstruksi dapat meningkatkan kemampuan teknis anggota. Sekretariat yang kuat dapat menyiapkan dokumen pendukung, menyusun jadwal kunjungan, dan menyiapkan notulen yang rapi.
Keempat, kolaborasi lintas-institusi. DPRD perlu membangun mekanisme koordinasi formal dengan inspektorat, BPKD, dan aparat penegak hukum untuk tindak lanjut temuan. Kerja sama formal mempercepat proses pemulihan dana dan penegakan sanksi jika diperlukan.
Kelima, dorong partisipasi masyarakat. DPRD bisa merekomendasikan pembentukan forum warga untuk memantau proyek di desa, atau memfasilitasi pelaporan publik yang terintegrasi. Pengawasan sosial adalah tambahan penting bagi mekanisme formal.
Akhirnya, jaga transparansi proses politik. DPRD harus menetapkan kode etik pengawasan yang jelas untuk menghindari konflik kepentingan. Dengan praktik-praktik ini, DPRD dapat meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa mengganggu otonomi desa yang sah.
Kasus Ilustratif
Untuk memberi gambaran nyata, bayangkan sebuah distrik di mana DPRD setempat memutuskan melakukan pendekatan terpadu: mereka meminta format laporan standar, menyusun jadwal kunjungan triwulan, bekerjasama dengan inspektorat untuk audit terpilih, dan membuka portal publik kecil yang memuat ringkasan RKPDes dan progres fisik. Hasilnya: proyek lebih sedikit yang molor, keluhan publik menurun, dan ada peningkatan partisipasi warga dalam musyawarah desa. Hal sederhana seperti publikasi nama pemenang tender dan nilai kontrak di portal desa membuat proses seleksi penyedia menjadi lebih hati-hati dan kompetitif.
Penutup
Peran DPRD dalam penggunaan dana desa adalah tugas yang menuntut keseimbangan antara pengawasan, kebijakan, dan kerja sama. DPRD yang efektif bukan hanya yang pintar menuntut laporan, tetapi yang mampu membangun sistem: membuat aturan yang jelas, mendorong transparansi, meningkatkan kapabilitas internal, dan mengajak masyarakat ikut mengawasi. Dengan kombinasi langkah teknis (standar pelaporan, audit), penggunaan teknologi sederhana (portal publik, foto progres), dan penguatan kapasitas, fungsi DPRD sebagai penjamin tata kelola dana desa dapat berjalan optimal — menghasilkan dampak nyata bagi kesejahteraan desa.
